ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DI KPU KOTA BENGKULU TAHUN PEMILIHAN UMUM 2024
Kata Kunci:
Kepatuhan, Transparansi, Dana Kampanye, Partai Politik, KPUAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori sinyaluntuk melihat bagaimana partai politik menyusun laporan keuangan kampanye yang patuh dan transparan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2023, pelaporan dana kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik telah melaporkan dana kampanyenya secara tepat waktu dan sesuai prosedur, namun masih ditemukan ketidak sesuaian pada kelengkapan data serta tingkat keterbukaan informasi kepada publik. Tingkat transparansi dan kepatuhan yang optimal sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong tata kelola partai politik yang baik (good political party governance).
This study aims to analyze the level of compliance and transparency in political party campaign fund reports submitted to the General Elections Commission (KPU) of Bengkulu City during the 2024 General Election. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The study applies agency theory and signaling theory to assess how political parties prepare campaign finance reports that comply with Law No. 7 of 2023, KPU Regulation No. 18 of 2023, fund reporting guidelines. The results indicate that most political parties have submitted their campaign finance reports in a timely manner and in accordance with procedures. However, discrepancies were found in data completeness and the level of public information disclosure. Optimal compliance and transparency are essential to maintaining public trust and promoting good political party governance.