PERAN WALI NIKAH DALAM MENJAGA KESUCIAN PERNIKAHAN DALAM BERBAGAI PANDANGAN

Abstrak

Penelitian ini meneliti isu yang kontroversial dalam hukum Islam mengenai peran dan wewenang wali nikah. Studi ini memfokuskan pada dua masalah utama: (1) Memahami peran wali menurut empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan (2) Menelaah peran dan hak wali nikah saat ini dalam konteks masyarakat kontemporer. Melalui analisis komparatif, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun sebagian besar ulama sepakat bahwa pernikahan tanpa persetujuan wali adalah batal, masih terdapat ambiguitas mengenai hak dan kewajiban spesifik wali. Sebagai contoh, mazhab Hanafi berselisih dengan menganggap pernikahan sah bahkan tanpa wali, bertentangan dengan konsensus ulama lainnya. Mengenai keterapan peran wali dalam zaman modern, penulis mengajukan argumen untuk keberadaan wali guna melindungi kepentingan wanita yang terlibat, terutama saat ia mungkin kurang matang atau berpengalaman untuk memilih pasangan yang sesuai. Namun, dalam kasus di mana wanita tersebut sudah dewasa dan mampu membuat keputusan yang terinformasi, persyaratan persetujuan wali mungkin dianggap tidak lagi diperlukan.

This research delves into the contentious issue within Islamic law regarding the role and authority of the guardian (wali) in marriage. The study focuses on two main problems: (1) Understanding the guardian's role according to the four major schools of thought (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali), and (2) Examining the current role and rights of the guardian in marriage within the context of contemporary society. Through comparative analysis, the research reveals that while most scholars agree that marriage without the guardian's consent is void, there is ambiguity regarding the guardian's specific rights and obligations. For example, the Hanafi school diverges by considering marriage valid even without a guardian, contrary to the consensus of other scholars. Regarding the applicability of the guardian's role in modern times, the author argues for the necessity of a guardian's presence to protect the interests of the woman involved, especially when she may lack the maturity or experience to choose a suitable partner. However, in cases where the woman is mature and capable of making informed decisions, the requirement for a guardian's approval may be deemed unnecessary.