PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMANAN RUANG MILIK JALAN

Abstrak

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan merupakan bagian dari kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum. Di Desa Rimbo Panjang masih ditemukan pedagang yang berjualan di atas trotoar sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap fungsi ruang milik jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam penegakan peraturan daerah tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dan pedagang, serta penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan atribusi yang dimiliki, melalui langkah preventif, persuasif, dan represif dalam kerangka non-yustisial. Namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan karena dipengaruhi oleh kendala internal berupa keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran, serta kendala eksternal berupa faktor ekonomi pedagang, lokasi berjualan yang strategis tanpa biaya sewa, dan belum tersedianya alternatif lokasi usaha yang layak dan terjangkau.

The enforcement of Regional Regulation of Kampar Regency Number 16 of 2007 concerning the Protection of Road-Owned Space constitutes part of the authority of the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja) in maintaining public order. In Rimbo Panjang Village, street vendors are still found conducting business activities on sidewalks, resulting in violations of the designated function of road-owned space. This study aims to analyze the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit of Kampar Regency in enforcing the regulation, to identify the obstacles encountered, and to examine the efforts undertaken to overcome such enforcement challenges. This research employs a sociological empirical legal research method. Data were obtained through field observations, interviews with officials of the Civil Service Police Unit and street vendors, as well as questionnaires distributed to respondents. The results indicate that enforcement has been carried out in accordance with the attributed authority through preventive, persuasive, and repressive measures within a non-judicial administrative framework. However, such implementation has not yet achieved sustainable effectiveness due to internal constraints including limited personnel, facilities, and budget support, as well as external factors such as vendors' economic conditions, strategic rent-free business location, and the absence of adequate alternative business locations.