Jurnal Dimensi Hukum

TANGGUNG JAWAB PT. CAPELLA DAIHATSU PEKANBARU TERHADAP PENARIKAN KEMBALI MOBIL KARENA CACAT PRODUKSI

2026-06-09T06:19:56+00:00

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap penggunaan barang dan/atau jasa, termasuk dalam sektor otomotif yang berpotensi menimbulkan cacat produksi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melalui mekanisme penarikan kembali (recall) kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT. Capella Daihatsu Pekanbaru terhadap penarikan kembali mobil karena cacat produksi dan pemenuhan hak konsumen dalam pelaksanaan recall tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif, dilakukan di PT. Capella Daihatsu Pekanbaru dengan populasi dan sampel terdiri dari pelaku usaha dan 30 konsumen yang terdampak recall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam pelaksanaan recall belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya kewajiban pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pemenuhan hak konsumen juga belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat konsumen yang mengalami kerusakan berulang tanpa kompensasi yang layak.

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection serves as the legal basis for providing protection to consumers in the use of goods and/or services, including in the automotive sector. This study aims to examine the responsibility of PT. Capella Daihatsu Pekanbaru in conducting vehicle recalls due to manufacturing defects and to analyze the fulfillment of consumer rights in the implementation of such recalls. This research employs a sociological legal approach analyzed qualitatively, conducted at PT. Capella Daihatsu Pekanbaru with 30 affected consumers. The findings indicate that the responsibility of business actors has not been in accordance with applicable legal provisions, particularly the obligation to provide compensation as stipulated in Article 19 of the Consumer Protection Law. The fulfillment of consumer rights has not been achieved optimally, as consumers experienced recurring defects without adequate compensation.

ANTARA KARIER DAN PERNIKAHAN: DILEMA GENERASI Z DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM KELUARGA ISLAM

2026-06-01T13:04:48+00:00

Fenomena pergeseran orientasi hidup pada Generasi Z menunjukkan kecenderungan untuk lebih mengutamakan karier dibandingkan pernikahan, meskipun dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), pernikahan tetap dipandang sebagai institusi yang memiliki nilai sosial sekaligus spiritual yang penting. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema tersebut melalui pendekatan filsafat hukum Islam dengan fokus pada maqāṣid al-syarī‘ah, menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak terdapat pertentangan antara karier dan pernikahan dalam Islam, melainkan keduanya dapat berjalan beriringan secara seimbang untuk mencapai kemaslahatan hidup. Dalam konteks tema “Antara Karier dan Pernikahan: Dilema Generasi Z dalam Tinjauan Filsafat Hukum Keluarga Islam,” pilihan Generasi Z tidak seharusnya dipahami secara dikotomis, karena dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, karier dan pernikahan justru saling melengkapi dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Oleh sebab itu, kuatnya orientasi terhadap karier tetap dapat selaras dengan komitmen pernikahan selama berlandaskan prinsip keseimbangan, skala prioritas, dan kemaslahatan, sehingga dilema yang muncul lebih berkaitan dengan pengelolaan nilai dan waktu daripada konflik ajaran Islam itu sendiri.

The phenomenon of shifting life orientations in Generation Z shows a tendency to prioritize career over marriage, although from the perspective of Islamic Family Law (IHL), marriage is still seen as an institution that has important social and spiritual values. This study aims to analyze this dilemma through an Islamic legal philosophy approach with a focus on maqāṣid al-syarī‘ah, using qualitative methods based on literature studies. The results of the study indicate that there is basically no conflict between career and marriage in Islam, but rather both can go hand in hand in balance to achieve the benefit of life. In the context of the theme "Between Career and Marriage: The Dilemma of Generation Z in the Review of Islamic Family Law Philosophy," Generation Z's choices should not be understood dichotomously, because within the framework of maqāṣid al-syarī‘ah, career and marriage actually complement each other in preserving religion, life, and offspring. Therefore, a strong orientation towards career can still be in harmony with a commitment to marriage as long as it is based on the principles of balance, priority scale, and benefit, so that the dilemma that arises is more related to the management of values and time than a conflict between Islamic teachings themselves.

PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN NOMOR 122/PDT.P/2023/PA.TLK TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA

2026-06-09T04:58:30+00:00

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk tentang penetapan ahli waris yang belum optimal dalam pelaksanaannya. Permasalahan muncul ketika ahli waris yang telah ditetapkan secara sah oleh pengadilan tidak dapat menikmati haknya karena harta warisan telah dijual oleh pihak lain tanpa hak, yaitu keponakan pewaris yang merasa berhak mewarisi meskipun tidak termasuk dalam kategori ahli waris berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan penetapan ahli waris baik secara normatif maupun empiris serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan tersebut belum optimal karena sifat deklaratif penetapan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam, serta persepsi keliru mengenai dasar hak mewaris. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi gugatan waris, gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, atau gugatan pembatalan jual beli.

This research examines the implementation of the Teluk Kuantan Religious Court Decree Number 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk concerning the determination of heirs which has not been optimally implemented. The problem arose when the legally designated heir could not enjoy their inheritance rights because the inheritance had been sold by an unauthorized party, namely the deceased's nephew who felt entitled to inherit despite not being categorized as an heir under Article 174 of the Compilation of Islamic Law. This research employs a juridical empirical method with a qualitative approach. The findings indicate that the implementation has been suboptimal due to the declarative nature of the decree lacking direct executorial power, low public understanding of Islamic inheritance law, and the mistaken perception regarding the basis of inheritance rights. Legal remedies include inheritance lawsuits, tort lawsuits under Article 1365 of the Civil Code, or lawsuits to nullify the sale.

KOMUNIKASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024 DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

2026-06-22T11:25:20+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi politik pemilih pemula dalam Pemilu Presiden Tahun 2024 di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Fokus kajian diarahkan pada pola komunikasi politik yang diterima pemilih pemula, media yang dominan digunakan dalam memperoleh informasi politik, tingkat literasi politik, serta peran komunikasi politik dalam membentuk preferensi dan perilaku memilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilih pemula yang dipilih secara purposive sesuai dengan kriteria penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik pemilih pemula didominasi oleh penggunaan media sosial yang bersifat interaktif dan partisipatif. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter (X) menjadi sumber utama informasi politik, sedangkan media konvensional cenderung digunakan dalam intensitas yang lebih rendah. Tingkat literasi politik pemilih pemula menunjukkan variasi yang cukup signifikan; sebagian informan memiliki kemampuan untuk memahami isu politik secara kritis, sementara sebagian lainnya masih rentan terhadap hoaks dan disinformasi. Selain itu, lingkungan sosial, kredibilitas sumber informasi, dan daya tarik kandidat merupakan faktor-faktor yang turut berperan dalam pembentukan preferensi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi politik memiliki peran penting dalam membentuk preferensi dan kecenderungan perilaku memilih pemilih pemula, meskipun proses tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan sosial. Oleh karena itu, penguatan literasi politik dan literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mendorong terbentuknya pemilih pemula yang lebih kritis, selektif, dan rasional dalam pengambilan keputusan politik.

This study aims to analyze the political communication of first-time voters in the 2024 Presidential Election in Depok City, West Java Province. The study focuses on the patterns of political communication received by first-time voters, the dominant media used to obtain political information, the level of political literacy, and the role of political communication in shaping voting preferences and behavior. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving first-time voters selected purposively based on the criteria of the study. The findings indicate that the political communication of first-time voters is predominantly characterized by the use of interactive and participatory social media. Platforms such as Instagram, TikTok, and Twitter (X) serve as the primary sources of political information, while conventional media tend to be used with lower intensity. The level of political literacy among first-time voters varies considerably; some informants demonstrate the ability to understand political issues critically, whereas others remain vulnerable to hoaxes and disinformation. In addition, the social environment, the credibility of information sources, and the appeal of political candidates are factors that also contribute to the formation of political preferences. This study concludes that political communication plays an important role in shaping the preferences and voting tendencies of first-time voters, although such processes are not entirely grounded in rational considerations, but are also influenced by emotional and social factors. Therefore, strengthening political literacy and digital literacy is necessary on a sustained basis in order to foster first-time voters who are more critical, selective, and rational in making political decisions.

MODEL PEMBINAAN INDIVIDUAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU DALAM RANGKA MENANGGULANGI RESIDIVIS

2026-06-09T04:22:12+00:00

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru menghadapi tantangan signifikan terkait tingginya angka residivisme pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Data menunjukkan peningkatan jumlah residivis dari 41 orang pada tahun 2022 menjadi 59 orang pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa program pembinaan yang selama ini diterapkan secara klasikal atau seragam bagi seluruh narapidana belum efektif dalam menekan angka pengulangan tindak pidana, terutama bagi pelaku curanmor yang memiliki pola kejahatan spesifik. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi model pembinaan saat ini terhadap narapidana residivis curanmor di Lapas Kelas II A Pekanbaru, serta merumuskan model pembinaan individual yang ideal untuk menanggulangi angka residivisme. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner kepada 40 narapidana residivis sebagai sampel penelitian. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pola pembinaan yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan perlakuan khusus bagi residivis yang memiliki kecenderungan psikologis dan motif ekonomi tertentu. Sebagai solusi, peneliti menawarkan Model Pembinaan Individual yang mengintegrasikan tiga pilar pendekatan: biologis, sosial-psikologis, dan fisik-ekonomi. Model ini mengedepankan rencana perawatan individu (Individual Treatment Plan) melalui konseling kognitif, terapi mental, serta pelatihan kerja yang disertai sistem manajemen finansial mandiri. Dengan mengacu pada Teori Biologis Enrico Ferri dan Teori Pemidanaan Relatif, model pembinaan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih presisi dalam mengubah perilaku narapidana dan menurunkan angka residivisme secara berkelanjutan.

Pekanbaru Class II A Penitentiary faces significant challenges related to the high recidivism rate for motor vehicle theft (curanmor). Data shows an increase in the number of recidivists from 41 inmates in 2022 to 59 inmates in 2024. This phenomenon indicates that the current, uniform, and class-based rehabilitation program for all inmates has not been effective in reducing the rate of reoffending, especially for motorcycle theft offenders with specific crime patterns. The main issues examined in this research include how the current rehabilitation model is implemented for recidivist motorcycle theft inmates at Pekanbaru Class II A Penitentiary, and how to formulate an ideal individual rehabilitation model to address this recidivism rate. This research uses empirical legal methods with a qualitative approach. Data were obtained through direct observation, in-depth interviews, and questionnaires distributed to 40 recidivist inmates as the research sample. The research findings reveal that the existing rehabilitation model is still general and does not provide special treatment for recidivists with specific psychological tendencies and economic motives. As a solution, researchers propose an Individualized Guidance Model that integrates three pillars of approach: biological, socio-psychological, and physical-economic. This model prioritizes an Individual Treatment Plan through cognitive counseling, mental therapy, and job training, along with an independent financial management system. Drawing on Enrico Ferri's Biological Theory and the Theory of Relative Punishment, this guidance model is expected to be a more precise instrument for changing inmate behavior and sustainably reducing recidivism rates.

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMANAN RUANG MILIK JALAN

2026-06-12T13:23:17+00:00

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan merupakan bagian dari kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum. Di Desa Rimbo Panjang masih ditemukan pedagang yang berjualan di atas trotoar sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap fungsi ruang milik jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam penegakan peraturan daerah tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dan pedagang, serta penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan atribusi yang dimiliki, melalui langkah preventif, persuasif, dan represif dalam kerangka non-yustisial. Namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan karena dipengaruhi oleh kendala internal berupa keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran, serta kendala eksternal berupa faktor ekonomi pedagang, lokasi berjualan yang strategis tanpa biaya sewa, dan belum tersedianya alternatif lokasi usaha yang layak dan terjangkau.

The enforcement of Regional Regulation of Kampar Regency Number 16 of 2007 concerning the Protection of Road-Owned Space constitutes part of the authority of the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja) in maintaining public order. In Rimbo Panjang Village, street vendors are still found conducting business activities on sidewalks, resulting in violations of the designated function of road-owned space. This study aims to analyze the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit of Kampar Regency in enforcing the regulation, to identify the obstacles encountered, and to examine the efforts undertaken to overcome such enforcement challenges. This research employs a sociological empirical legal research method. Data were obtained through field observations, interviews with officials of the Civil Service Police Unit and street vendors, as well as questionnaires distributed to respondents. The results indicate that enforcement has been carried out in accordance with the attributed authority through preventive, persuasive, and repressive measures within a non-judicial administrative framework. However, such implementation has not yet achieved sustainable effectiveness due to internal constraints including limited personnel, facilities, and budget support, as well as external factors such as vendors' economic conditions, strategic rent-free business location, and the absence of adequate alternative business locations.

PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

2026-06-02T05:38:46+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam kumpulan puisi Dengung Tanah Goyah karya Iyut Fitra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data penelitian berupa kumpulan puisi Dengung Tanah Goyah, sedangkan data penelitian berupa kutipan-kutipan puisi yang mengandung nilai moral. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, pembacaan intensif, dan pencatatan data. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan nilai-nilai moral yang terdapat dalam puisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumpulan puisi Dengung Tanah Goyah mengandung berbagai nilai moral, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Nilai-nilai moral tersebut diwujudkan melalui sikap religius, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian sosial, empati, serta kesadaran terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Melalui pengungkapan nilai-nilai moral tersebut, penyair menyampaikan kritik sosial sekaligus refleksi kemanusiaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Dengan demikian, kumpulan puisi Dengung Tanah Goyah tidak hanya memiliki nilai estetis, tetapi juga mengandung pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan.

This study aims to describe the moral values contained in the poetry collection Dengung Tanah Goyah by Iyut Fitra. The research employs a qualitative approach using a descriptive method. The data source is the poetry collection Dengung Tanah Goyah, while the research data consist of poetic excerpts containing moral values. Data were collected through library research, intensive reading, and note-taking techniques. The data were analyzed by identifying, classifying, and interpreting the moral values found in the poems. The findings reveal that the poetry collection contains various moral values, including the relationship between humans and God, humans and themselves, humans and others, as well as humans and the environment. These moral values are reflected through religious attitudes, responsibility, honesty, social concern, empathy, and environmental awareness. Through these moral messages, the poet conveys social criticism and humanitarian reflections that remain relevant to contemporary society. Therefore, Dengung Tanah Goyah possesses not only aesthetic value but also moral teachings that can serve as guidance in everyday life.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUCIKARI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN PROSTITUSI DAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU

2026-06-12T12:41:12+00:00

Prostitusi dan eksploitasi seksual merupakan permasalahan sosial yang terus berkembang dan menjadi tantangan serius dalam sistem penegakan hukum di Kota Pekanbaru. Praktik prostitusi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana tercermin dari jumlah pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah mucikari yang berhasil ditangkap, padahal mucikari merupakan aktor utama yang menggerakkan dan mengendalikan jaringan eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap mucikari serta hambatan dan upaya yang seharusnya dilakukan dalam proses penegakan hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Polresta Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, serta penyebaran kuesioner kepada 75 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap mucikari dilaksanakan semata-mata melalui pendekatan represif dengan menerapkan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP tanpa disertai upaya preventif, sehingga belum dapat dikatakan optimal sebagaimana dikonfirmasi oleh 78,6% responden. Hambatan meliputi tidak adanya sinergi kelembagaan antara Satpol PP dan Kepolisian, rendahnya partisipasi masyarakat, sanksi pidana yang ringan, keterbatasan sarana, kerapuhan sosio-ekonomi korban, dan belum tersedianya wadah rehabilitasi sosial yang memadai.

KEADILAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

2026-06-01T13:20:38+00:00

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dengan pendekatan filsafat hukum Islam yang berlandaskan maqashid syariah. Inti dari penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan antara pria dan wanita dalam penerapan hukum keluarga, terutama dalam hal perkawinan. Ketidakseimbangan tersebut dipengaruhi oleh dominasi budaya patriarki, penafsiran teks agama yang sering kali kaku, serta keterbatasan dalam regulasi hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan landasan filosofis dan konseptual, didukung oleh kajian pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam belum sepenuhnya terwujud, baik dari aspek struktur hukum, substansi peraturan, maupun budaya hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan maqashid syariah menawarkan sudut pandang yang lebih terbuka dengan menekankan tujuan utama dari syariat, yaitu memberikan manfaat, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan menggunakan lima prinsip dasar dalam menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, maqashid syariah dapat dijadikan landasan untuk melakukan tafsir ulang terhadap hukum keluarga agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan menjamin kesetaraan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, pembaruan dalam hukum keluarga Islam harus dilakukan secara kontekstual dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

: This study aims to analyze gender equality in Islamic family law in Indonesia using an Islamic legal philosophy approach based on the principles of Islamic law (maqashid sharia). The core of this study is the imbalance between men and women in the application of family law, particularly in marriage. This imbalance is influenced by the dominance of patriarchal culture, the often rigid interpretation of religious texts, and limitations in legal regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI). The method used in this study is a normative legal approach with a philosophical and conceptual foundation, supported by a literature review. The research findings indicate that gender equality in Islamic family law has not been fully realized, both in terms of legal structure, regulatory substance, and the legal culture that exists in society. The maqashid sharia approach offers a more open perspective by emphasizing the primary objectives of sharia, namely providing benefits, justice, and protection of human rights. By utilizing the five basic principles of protecting religion, life, reason, descendants, and property, maqashid sharia can be used as a basis for reinterpreting family law to better suit the needs of today's society and ensure equality between men and women. Therefore, reforms in Islamic family law must be carried out contextually by integrating the values of the maqasid sharia (the principles of Islamic law), thereby creating a legal system that is more just, humane, and able to adapt to current developments.

PERBANDINGAN HUKUM MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA BERDASARKAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN HUKUM REPUBLIK RUMANIA

2026-06-09T05:16:56+00:00

Pembubaran partai politik merupakan instrumen konstitusional negara hukum demokratis untuk menjaga kualitas partai politik dan memastikan partai politik selalu sejalan dengan konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembubaran partai politik berdasarkan hukum Republik Indonesia dan Republik Rumania, serta merumuskan konsep ideal mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia berdasarkan hasil perbandingan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia bersifat sentralistik dengan pemohon tunggal yaitu pemerintah (Presiden) dan alasan pembubaran yang terbatas pada pelanggaran konstitusional. Sedangkan Rumania menerapkan mekanisme yang lebih plural dengan pembagian kewenangan antara Mahkamah Konstitusi Rumania dan Pengadilan Bukares, serta legal standing yang lebih luas mencakup pemerintah, DPR, dan Senat. Konsep ideal bagi Indonesia adalah memperkuat peran MKRI dengan menghapus ketentuan pelanggaran berulang, memperluas legal standing kepada DPR dan DPD, serta menambahkan alasan pembubaran terkait pelanggaran administratif.

The dissolution of political parties is a constitutional instrument in a democratic rule-of-law state to maintain the quality of political parties and ensure their adherence to the constitution. This study aims to determine the mechanism for dissolving political parties under the laws of the Republic of Indonesia and the Republic of Romania, and to formulate an ideal concept for such mechanism in Indonesia based on comparative findings. This study employs a normative legal research method with a comparative approach. Secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed using qualitative descriptive analysis. The results indicate that Indonesia's mechanism is centralized, with the government (President) as the sole applicant, and grounds limited to constitutional violations. Romania, on the other hand, employs a more pluralistic mechanism with authority divided between the Romanian Constitutional Court and the Bucharest Court, and broader legal standing encompassing the Government, the Chamber of Deputies, and the Senate. The ideal concept for Indonesia involves strengthening the role of the Constitutional Court by eliminating repeated-violation requirements, expanding legal standing to include the DPR and DPD, and broadening the grounds for dissolution to include administrative violations.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR OLEH BALAI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN DI WILAYAH RIAU

2026-06-09T04:39:31+00:00

Perdagangan satwa liar merupakan tindak pidana yang terjadi dengan berbagai modus operandi dan menyebabkan sejumlah satwa liar dilindungi mengalami kepunahan. Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Balai Gakkum) Sumatera Seksi Wilayah II hanya menangani sekitar 6 kasus dalam kurun waktu 2020–2025, sementara populasi satwa terus menurun. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, dan upaya mengatasinya. Penelitian bersifat sosiologis-empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara represif (operasi penertiban dan penuntutan hingga persidangan) dan preventif (sosialisasi, pengawasan, koordinasi). Hambatan utama meliputi keterbatasan jumlah penyidik (hanya 8 orang), kurangnya sarana teknologi, lemahnya implementasi regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan mencakup penambahan personel, peningkatan kompetensi SDM, kerja sama dengan masyarakat dan LSM, serta dukungan sarana prasarana penegakan hukum.

Wildlife trafficking is a criminal offence conducted through various methods that threaten the survival of several protected species. The Forestry Law Enforcement Agency (Balai Gakkum) Sumatera Regional Section II handled only approximately six cases during 2020–2025, while wildlife populations continued to decline. This study examines the implementation of law enforcement, the obstacles encountered, and the efforts undertaken to address them. The research employs a sociological-empirical approach, with data collected through interviews, questionnaires, and literature review. Findings indicate that law enforcement is carried out both repressively (enforcement operations and prosecution through trial) and preventively (public outreach, monitoring, coordination). Key obstacles include a limited number of investigators (only 8 personnel), insufficient technological infrastructure, ineffective regulatory implementation, and low public legal awareness. Efforts to overcome these obstacles encompass personnel expansion, human resource capacity building, community and NGO collaboration, and improved law enforcement infrastructure.

KEABSAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TUMPANG TINDIH

2026-06-19T08:45:56+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan status hukum Sertipikat Hak Milik yang tumpang tindih akibat cacat administratif. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya sengketa pertanahan yang timbul sebagai akibat maladministrasi, khususnya kesalahan penunjukan letak (wrong location), yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan dan status hukum sertipikat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan sertipikat yang tumpang tindih akibat cacat administratif tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan terpenuhinya prosedur administrasi, melainkan harus diuji melalui pendekatan legalitas berlapis yang mencakup legalitas formal, legalitas materiil, dan legalitas faktual. Penelitian ini juga menemukan adanya kekaburan parameter dalam menentukan keabsahan sertipikat yang menyebabkan proses evaluasi sering dilakukan secara parsial. Selain itu, status hukum sertipikat ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan secara terintegrasi terhadap ketiga aspek tersebut. Sertipikat dapat tetap sah dan berlaku, dapat dibatalkan (vernietigbaar), atau batal demi hukum (nietig), bergantung pada tingkat dan dampak cacat administratif yang ditemukan terhadap eksistensi hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

This research is aimed at analyzing the legality and legal status of overlapping Certificate of Ownership Right as a result of administrative defect. The issue of this study is backgrounded by the ongoing land disputes arising as the consequence of maladministration, particularly wrong location which arises legal uncertainty on the legality and legal status of the certificates. This is normative legal research using statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal resources utilized in this study is primary, secondary, and tertiary ones which are analyzed prescriptively. The results of the research indicate that the legality of overlapping certificate as a consequence of administrative defect cannot be determined simply based on the compliance of administrative procedure, but also it must be examined through layered legality approach which shall cover formal, material, and factual legality. This research also finds the existence of vagueness of parameter in determining the legality of certificate which brings about evaluation frequently conducted partially. Furthermore, legal status of certificate is determined based on the result of examination on the said three aspects integratedly. The certificates can remain valid, revocable (vernietigbaar), or null and void (nietig) depend on the level and impact of the administrative defect found on the existence of land rights. Therefore, it is deemed necessary for comprehensive evaluation in order to actualize legal certainty, justice, and legal protection in the settlement of land disputes.

INTEGRASI MAQASYID SYARIAH DALAM FIQH LINGKUNGAN TERHADAP PELESTARIAN EKOLOGI DI INDONESIA

2026-06-02T09:42:23+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi maqāṣid syariah dalam fikih lingkungan (fiqh al-bi’ah) sebagai kerangka normatif dalam pelestarian ekologi di Indonesia, serta mengkaji metode penetapan hukum berbasis maqāṣid syariah dan implikasinya terhadap keadilan ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif untuk mengkaji konsep maqāṣid syariah dalam hukum Islam, pendekatan filosofis untuk memahami nilai etika dan tujuan syariat, serta pendekatan konseptual melalui analisis pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid syariah memiliki relevansi yang kuat dalam merespons krisis ekologis melalui prinsip perlindungan terhadap jiwa (hifẓ al-nafs), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-māl). Metode penetapan hukum dalam fikih lingkungan berbasis maqāṣid syariah, seperti maslaḥah mursalah, sadd al-dzarī‘ah, istihsan, dan qiyas, memberikan fleksibilitas dalam menjawab persoalan lingkungan kontemporer. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek operasionalisasi dalam kebijakan publik dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan metodologi dan komitmen regulatif agar maqāṣid syariah dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen dalam mewujudkan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

This study aims to analyze the integration of maqāṣid sharia in environmental jurisprudence (fiqh al-bi’ah) as a normative framework in ecological conservation in Indonesia, as well as to examine the method of establishing laws based on maqāṣid sharia and its implications for ecological justice. The research method used is qualitative research with the type of library research. The approaches used include a normative approach to examine the concept of maqāṣid sharia in Islamic law, a philosophical approach to understand the ethical values and objectives of sharia, and a conceptual approach through an analysis of the thoughts of classical and contemporary scholars. Data collection techniques are carried out through documentation studies of primary and secondary literature, which are then analyzed using descriptive-analytical methods. The results of the study indicate that maqāṣid sharia has strong relevance in responding to the ecological crisis through the principle of protection of life (hifẓ al-nafs), descendants (hifẓ al-nasl), and property (hifẓ al-māl). Methods for establishing law in environmental jurisprudence based on the principles of sharia, such as maslaḥah mursalah, sadd al-dzarī‘ah, istihsan, and qiyas, provide flexibility in addressing contemporary environmental issues. However, their implementation still faces challenges in terms of operationalization in public policy and law enforcement. Therefore, strengthening methodology and regulatory commitment is necessary so that the principles of sharia can function effectively as instruments for realizing sustainable environmental conservation and ecological justice.

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU

2026-06-12T12:59:34+00:00

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan berdampak tidak hanya pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga serta masyarakat secara luas. Adanya beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika menimbulkan masalah seperti overcapacity di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kejaksaan mampu memberlakukan Restorative Justice sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Pidana penjara bukanlah cara yang tepat dan efektif untuk menyelamatkan para penyalahguna narkotika; yang dibutuhkan adalah pemulihan melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau telah dilaksanakan sejak tahun 2023 sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu. Faktor penghambat meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN: ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGIS (TRUST ISSUES) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM KELUARGA ISLAM

2026-06-01T13:41:53+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hak anak pasca perceraian dengan mengkaji dampak psikologis yang terkait dengan masalah kepercayaan dari sudut pandang filsafat hukum keluarga Islam. Perceraian tidak hanya mempengaruhi ikatan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi emosional serta perkembangan anak, seperti timbulnya rasa cemas, trauma, berkurangnya rasa percaya diri, dan kesulitan dalam menjalin hubungan di masa depan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui tinjauan pustaka dari berbagai referensi yang terkait. Temuan kajian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam, melalui Kompilasi Hukum Islam dan konsep fikih seperti ḥaḍānah, telah mengatur perlindungan hak anak khususnya dalam hal pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan materi, meskipun masih kurang efektif dalam memperhatikan aspek psikologis anak. Dalam konteks filsafat hukum keluarga Islam, perlindungan anak seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan berpegang pada prinsip keadilan (al-‘adālah), tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), dan kemaslahatan (maṣlaḥah), yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan hukum yang lebih responsif agar dapat menjamin tidak hanya hak-hak materi, tetapi juga mendukung pemulihan dan perkembangan psikologis anak dengan maksimal.

This study aims to examine the protection of children's rights after divorce by analyzing the psychological impacts related to trust issues from the perspective of Islamic family law philosophy. Divorce not only affects the relationship between husband and wife, but also has a significant impact on the emotional condition and development of children, such as the emergence of anxiety, trauma, decreased self-confidence, and difficulties in forming relationships in the future. This research employs a qualitative method with a normative approach through a literature review of various relevant sources. The findings indicate that Islamic family law, through the Compilation of Islamic Law and fiqh concepts such as ḥaḍānah, has regulated the protection of children's rights, particularly in terms of custody and the fulfillment of material needs, although it remains less effective in addressing the psychological aspects of children. From the perspective of Islamic family law philosophy, child protection should be carried out comprehensively by upholding the principles of justice (al-‘adālah), the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī‘ah), and public welfare (maṣlaḥah), which prioritize the best interests of the child. Therefore, a more responsive legal approach is needed to ensure not only the fulfillment of material rights but also to support the optimal psychological recovery and development of children.