https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jdh/issue/feedJurnal Dimensi Hukum2026-10-31T05:58:16+00:00Open Journal Systemshttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jdh/article/view/28039PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA 2026-10-02T01:00:15+00:00Andi Eka Yunita Deviandieka1677@gmail.comMuh. Akmarakmar@ubmg.ac.id<p>Hubungan antara pasien dan rumah sakit merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik pelayanan kesehatan, hubungan tersebut memiliki dimensi kontraktual melalui perjanjian pelayanan kesehatan dan perjanjian terapeutik. Persoalan hukum muncul ketika pasien mengalami kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, standar pelayanan, standar profesi, atau kewajiban hukum rumah sakit. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum pasien dalam perjanjian pelayanan kesehatan di rumah sakit dari perspektif hukum perdata serta mengkaji konstruksi tanggung jawab rumah sakit ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pasien dibangun melalui kombinasi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kewajiban rumah sakit memenuhi standar pelayanan, hak pasien atas informasi dan persetujuan tindakan, serta mekanisme pertanggungjawaban perdata. Perjanjian pelayanan kesehatan tidak dapat dipahami sebagai kontrak komersial biasa karena objeknya menyangkut tubuh, kesehatan, keselamatan, dan martabat manusia. Apabila kewajiban kontraktual tidak dipenuhi, pasien dapat menuntut berdasarkan wanprestasi; sedangkan apabila tindakan melanggar kewajiban hukum dan menimbulkan kerugian, dasar perbuatan melawan hukum dapat digunakan sesuai unsur-unsurnya. Penguatan perlindungan pasien memerlukan kontrak transparan, informed consent yang bermakna, rekam medis lengkap, mekanisme pengaduan efektif, dan tata kelola rumah sakit yang mampu mencegah serta menangani sengketa secara adil.</p> <p><em>The relationship between patients and hospitals is a legal relationship creating rights and obligations for the parties. In health services, such relationship has a contractual dimension through healthcare service agreements and therapeutic agreements. Legal problems arise when patients suffer losses due to services that fail to comply with agreements, service standards, professional standards, or statutory obligations. This article analyzes patient legal protection in hospital healthcare agreements from a civil-law perspective and examines hospital liability in cases of breach of contract and unlawful acts. This normative legal research applies statutory, conceptual, and case approaches. The study concludes that patient protection is formed through contractual principles, statutory patient rights, informed consent, medical records, consumer protection, and civil liability. Healthcare agreements have a special character because their object concerns human health, safety, and dignity. Therefore, contractual freedom is limited by mandatory health regulations, professional standards, patient safety, and good faith.</em></p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jdh/article/view/28868TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA2026-10-25T05:05:48+00:00Honey Nessa N. Silalahihoney.nessa@student.uhn.ac.idJanpatar Simamorajanpatar.simamora@uhn.ac.id<p>Riset berikut mengkaji aspek yuridis pembentukan regulasi investasi di Provinsi Sumatera Utara dengan fokus pada kewenangan pemerintah daerah serta pembentukan Peraturan Daerah RI No. 3 Tahun 2023 terkait Pemberian Insentif serta Kemudahan Investasi. Studi ini berjenis hukum normatif dengan dua pendekatannya yakni statute (UU) serta konseptual dengan menelaah regulasi terkait pemda, penanaman modal, serta pembentukan regulasi UU. Analisis dilaksanakan guna menilai dasar kewenangan pembentukan regulasi, alasan pembaruan pengaturan investasi, serta konsekuensi hukumnya bagi penyelenggaraan penanaman modal. Temuan riset mengindikasi bahwasanya pemerintah provinsi memiliki kewenangan membentuk regulasi investasi dalam batas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta dengan tetap memperhatikan hierarki regulasi UU. Keberadaan Perda itu juga memiliki implikasi praktis menjadi pedoman pemberian insentif serta kemudahan investasi yang pelaksanaannya memerlukan kepastian prosedur, harmonisasi regulasi, serta pengawasan yang akuntabel.</p> <p><em>This study analyzes the legal aspects of establishing investment regulations in North Sumatra Province, focusing on regional government authority and Regional Regulation No. 3 of 2023 about Investment Incentives and Facilities’ Provision. Researcher’s study adopts method called normative legal through 2 approaches including statute also conceptual, analyzing legislation on regional governance, investment, and laws with regulations formation. Analysis evaluates legal basis for regulatory authority, the rationale for updating investment provisions, and the legal consequences for regional investment governance. The findings indicate that provincial governments are authorized to establish investment regulations within their assigned governmental responsibilities also adjusted to hierarchy of legislation. Regulation also serves a practical function as a guideline for granting investment incentives and facilities, whose implementation requires clear procedures, regulatory harmonization, and accountable oversight.</em></p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jdh/article/view/28667PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA2026-10-19T02:56:15+00:00Nadiva Armayaninadivaarmayani0612@gmail.comWardina Ameliawardinaamelia26260@gmail.com<p>Advokat merupakan penegak hukum yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan dalam negara hukum Indonesia. Dalam menjalankan profesinya, advokat memikul berbagai kewajiban, seperti bertanggung jawab, merahasiakan informasi klien, dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga memerlukan perlindungan hukum agar dapat bekerja secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar hukum, bentuk, serta upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap advokat bersumber dari UUD 1945, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang mencakup kebebasan dan kemandirian, kebebasan berpendapat, imunitas dengan itikad baik, hak atas informasi, kerahasiaan hubungan dengan klien, serta larangan mengidentikkan advokat dengan kliennya. Namun, dalam praktik masih terdapat ketidakjelasan ukuran dan mekanisme penilaian itikad baik serta kekhawatiran kriminalisasi. Perlindungan tersebut perlu dioptimalkan melalui kejelasan mekanisme, koordinasi antara aparat penegak hukum dan organisasi advokat, serta penguatan kode etik.</p> <p><em>Advocates are law enforcement professionals who play a crucial role in upholding justice within Indonesia's legal system. In practicing their profession, advocates bear various obligations such as acting responsibly, maintaining client confidentiality, and providing pro bono legal aid which necessitates legal protection to ensure they can work freely, independently, and responsibly. This study aims to examine the legal basis, forms, and optimization efforts regarding legal protection for advocates under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. It employs a library research methodology, analyzing secondary data through a descriptive approach. The findings indicate that protection for advocates derives from the 1945 Constitution, the Advocates Law, the Legal Aid Law, and Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XI/2013; these protections encompass freedom and independence, freedom of expression, immunity when acting in good faith, the right to information, the regulation of the advocate-client relationship, and the prohibition against equating an advocate with their client. However, in practice, there remain ambiguities regarding assessment standards and mechanisms, alongside concerns about criminalization. Such protection needs to be optimized through improved mechanisms, better coordination between law enforcement agencies and advocate organizations, and the strengthening of the code of ethics.</em></p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jdh/article/view/28572PERAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PEKANBARU2026-10-16T02:36:22+00:00Vita Mahyanivita.mahyani4319@student.unri.ac.idDodi Haryonododi.haryono@lecturer.unri.ac.idMuhammad A. Raufmuhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id<p>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Meskipun demikian, penerimaan PBB-P2 di Kota Pekanbaru masih belum mencapai target secara optimal. Permasalahan mendasar yang dihadapi adalah belum akuratnya data objek dan subjek pajak yang berdampak pada tidak optimalnya penetapan dan pemungutan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota Pekanbaru telah melaksanakan perannya melalui kegiatan pendataan, pendaftaran objek pajak baru, mutasi, validasi data, dan pengukuhan PBB-P2, serta didukung dengan inovasi pelayanan digital dan program jemput bola. Namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat database yang belum akurat, SPPT yang tidak terdistribusikan, dan belum meratanya kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem digital. Faktor penghambat meliputi sumber daya manusia dan faktor masyarakat. Upaya optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur dan sosialisasi daftar tagih.</p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jdh/article/view/28914PROBLEMATIKA INDEPENDENSI ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA2026-10-28T10:10:38+00:00Layla Hasfajira Br. Tambunanlaylahasfajira@gmail.comAnis Malistianismalistisiregar21@gmail.com<p>Independensi advokat merupakan salah satu unsur fundamental dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, tetapi pelaksanaan independensi tersebut masih menghadapi persoalan berupa potensi intervensi kekuasaan, ketidakpastian penerapan hak imunitas, konflik kepentingan, serta tantangan penegakan kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum independensi advokat, mengidentifikasi problematika yang memengaruhi pelaksanaannya, dan merumuskan upaya penguatan independensi advokat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kode etik profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi advokat telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Meskipun demikian, perlindungan normatif tersebut perlu disertai penerapan hukum yang konsisten, pengawasan etik yang transparan, dan peningkatan integritas profesional. Independensi advokat harus dipahami sebagai kebebasan menjalankan fungsi pembelaan secara profesional dan beriktikad baik, bukan sebagai kekebalan mutlak dari pertanggungjawaban hukum.</p> <p><em>The independence of advocates is a fundamental element in ensuring a fair judicial system under the rule of law. Advocates are law enforcers who are expected to exercise their professional duties independently in providing legal services inside and outside the courts. Nevertheless, the implementation of such independence faces several challenges, including interference from those in power, potential criminalization of professional conduct, uncertainty regarding professional immunity, and weaknesses in professional ethical enforcement. This study examines the legal framework governing advocates' independence, identifies the challenges affecting its implementation, and proposes measures to strengthen professional independence within Indonesia's legal system. This research employs normative legal methods using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, judicial decisions, legal books, and relevant scholarly journal articles. The findings indicate that advocates' independence has a statutory foundation under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and has been reinforced by Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XI/2013. However, normative protection must be supported by consistent law enforcement, protection of good-faith professional conduct, and transparent and accountable ethical supervision. Advocates' independence should not be understood as unlimited immunity from the law, but as a guarantee that legal representation can be carried out freely, professionally, and responsibly.</em></p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jdh/article/view/28811PERAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI HAK TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM2026-10-22T13:18:57+00:00Hizra Marianihizramari4@gmail.comHalimahhalimahsolin5@gmail.com<p>Advokat memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa, termasuk dalam perkara tindak pidana narkotika yang kerap mendapat perhatian besar dari masyarakat. Dalam proses peradilan pidana, pembelaan advokat tidak dapat dipandang sebagai bentuk pembenaran terhadap tindak pidana, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa pemeriksaan dan penjatuhan pidana berlangsung sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam membela terdakwa tindak pidana narkotika berdasarkan prinsip praduga tak bersalah serta mengkaji relevansinya dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan hukum, literatur fikih jinayah, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis difokuskan pada kedudukan advokat dalam melindungi hak terdakwa, penerapan prinsip praduga tak bersalah, serta keterkaitan keduanya dengan nilai keadilan dan kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan menurut Hukum Pidana Islam. Kajian ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa pembelaan advokat merupakan bagian penting dari proses peradilan yang adil, selama dijalankan secara profesional, berintegritas, dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, perlindungan hak terdakwa dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang, yaitu memastikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pembuktian yang sah sekaligus menghormati martabat manusia.</p> <p><em>Advocates play an important role in ensuring the protection of defendants’ rights, including in narcotics criminal cases, which often attract considerable public attention. In criminal proceedings, legal defense should not be regarded as an attempt to justify a criminal offense, but rather as an effort to ensure that the examination and imposition of criminal sanctions are conducted in accordance with the law and the principles of justice. This study aims to analyze the role of advocates in defending defendants charged with narcotics offenses based on the presumption of innocence and to examine its relevance from the perspective of Islamic Criminal Law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through an examination of legal regulations, fiqh jinayah literature, and relevant scholarly works. The analysis focuses on the role of advocates in protecting defendants’ rights, the application of the presumption of innocence, and the relationship between these principles and the values of justice and prudence in determining criminal liability under Islamic Criminal Law. This study seeks to demonstrate that legal defense by advocates constitutes an essential component of a fair judicial process, provided that it is carried out professionally, with integrity, and in accordance with the law. Therefore, the protection of defendants’ rights and the enforcement of narcotics laws must be balanced by ensuring that criminal liability is established through lawful evidence while respecting human dignity.</em></p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jdh/article/view/28624EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PRO BONO ADVOKAT BAGI MASYARAKAT MISKIN DITINJAU DARI PRINSIP EQUAL JUSTICE UNDER LAW2026-10-17T05:57:45+00:00Patricia Nayacha Hayupatricianayachaa@gmail.comCindy Mutihara Putricindymutiaraputri8@gmail.com<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kewajiban pro bono advokat bagi masyarakat miskin di Kota Medan ditinjau dari prinsip <em>equal justice under law. </em>Kewajiban pro bono diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun implementasinya masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pro bono masih bersifat formalitas, terkendala minimnya anggaran, kurangnya pengawasan organisasi advokat, dan rendahnya kesadaran advokat. Prinsip <em>equal justice under law </em>belum terwujud sepenuhnya karena akses keadilan masih timpang antara masyarakat mampu dan miskin.</p> <p><em>This study aims to analyze the effectiveness of advocates' pro bono obligations for the poor in Medan City from the perspective of the equal justice under law principle. Pro bono obligation is regulated in Article 22 paragraph (1) of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, but its implementation is still not optimal. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. The results show that the implementation of pro bono is still a formality, constrained by minimal budget, lack of supervision from advocate organizations, and low awareness of advocates. The principle of equal justice under law has not been fully realized because access to justice is still unequal between the rich and the poor.</em></p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Dimensi Hukum