Jurnal Dimensi Hukum

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM P SAIN SENGKETA PERDATA DI PENGEDILAN INDONESIA

Jopmen Janter Jeremia Marpaung — 2026-03-31

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa (ADR) tlah menjadi mekanisme penting dalam system peradilan perdata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, denan fokus pada factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan penelitian ini juga menyelidiki masalah yang menghalangi mediasi untuk digunakan secara luas dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran publik tentang mediasi; kurangnya mediator yang kurang berpengalaman dan terlatih; dan kurangnya dukungan infrastuktur yang memadai. peneliytian ini menekankan bahwa uapaya yang lebih besar diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini agar mediasi sebagai mekanisme penyelesaian dengketa menjadi lebih efektif dan lebih diterima di inonesia. Studi ini menyelidiki beberapa efektif mediasi dan penuelesaian sengketa perdata di Indonesia dan memeberi saran tenteng cara memperbaikinya. studi ini menemukan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan akses ke keadilan; namun untuk mencapai tujuan ini diperlukan peningkatan kesadaran publik pelatihan mediator lebih komprt:hensif dan perubahan mediator yang lebih relevan. Abstrak berisi: Latar belakang, permasalahan, metode dan kesimpulan

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO CEDERA AKIBAT KECELAKAAN DALAM KOMPETISI KARATE BERDASARKAN PRINSIP SPORT LIABILITY

Huggies Yustisio — 2026-03-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi atlet karate terhadap risiko cedera fisik dalam kompetisi resmi ditinjau dari prinsip Sport Liability. Sebagai olahraga kontak penuh (full contact), karate memiliki risiko inheren yang secara yuridis sering kali menimbulkan ambiguitas dalam penentuan tanggung jawab hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi atlet bersandar pada doktrin Assumption of Risk dan asas Volenti Non Fit Injuria, di mana atlet dianggap memberikan persetujuan sadar terhadap risiko yang muncul dalam koridor aturan teknis (Laws of the Game). Secara perdata, hal ini menggugurkan unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, sementara dalam ranah pidana, cedera tersebut memperoleh justifikasi melalui alasan pembenar izin olahraga (sport-exemptions). Namun, imunitas hukum tersebut gugur apabila terdapat unsur kelalaian berat (gross negligence) atau kesengajaan di luar batas sportivitas. Penyelenggara kompetisi juga memikul tanggung jawab profesional berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk memitigasi risiko melalui standar medis dan fasilitas yang memadai.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR PERANAP

Sindi Zilla Andini — 2026-03-31

Penambangan emas ilegal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Peranap semakin marak dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta menurunnya efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal, mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi aparat kepolisian, dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di Polsek Peranap, kuesioner, kajian dokumen hukum, dan analisis literatur. Populasi dan sampel adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Peranap, dan Kepala Desa Se Kecamatan Peranap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kepolisian Sektor Peranap dilakukan melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi dan patroli, serta pendekatan represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan hukum. Namun, penegakan hukum tersebut masih kurang efektif karena keterbatasan sarana, kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Upaya peningkatan yang direkomendasikan meliputi penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas operasional seperti speedboat dan motor trail, peningkatan sosialisasi hukum, koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan terhadap peredaran hasil tambang ilegal.

Illegal gold mining activities in the jurisdiction of the Peranap Police Sector have increased and caused environmental damage as well as reduced the effectiveness of law enforcement. This study aims to describe the law enforcement process against illegal gold mining crimes, identify the inhibiting factors faced by law enforcement officers, and analyze the efforts undertaken to overcome these obstacles. This study uses a juridical-sociological approach, with data obtained through direct interviews with related parties at the Peranap Sector Police, questionnaires, legal document reviews, and literature analysis. The population and sample include all parties related to the issue being studied, with the population and sample in this study being the Head of the Criminal Investigation Unit of the Peranap Subdistrict Police Sector, Investigators of the Criminal Investigation Unit of the Peranap Subdistrict Police Sector, and Village Heads throughout Peranap Subdistrict. The findings indicate that law enforcement at the Peranap Police Sector is carried out through preventive approaches like socialization and patrols, and repressive approaches including investigation, inquiry, and legal action. However, effectiveness remains limited due to operational constraints, challenging geography, low public legal awareness, and weak inter-agency coordination. Recommended improvements include strengthening officer capacity, enhancing operational facilities such as speedboats and trail motorcycles, intensifying legal socialization, inter-agency coordination, and supervision of illegal mining outputs.