Jurnal Dimensi Hukum

IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

Faturohman, Herlina — Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi Konvensi Internasional dalam perlindungan HAM di Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek hukum yang terkait. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap implementasi tersebut, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Konvensi Internasional dalam perlindungan HAM di Indonesia dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan komitmen HAM secara efektif dalam kerangka hukum nasional.

This research aims to evaluate the implementation of International Conventions in the protection of human rights in Indonesia, with a focus on related legal aspects. By conducting an in-depth analysis of this implementation, this research was conducted with the aim of increasing understanding of the challenges faced in implementing International Conventions for the protection of Human Rights in Indonesia and the opportunities faced in implementing human rights commitments effectively within the national legal framework.

ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI MASALAH SOSIAL YANG TERJADI DI WILAYAH KELURAHAN BATULAYANG

Suci Nurmala Sari, Haziq Ziansah, Aryani Widowati, Anas Wirayuda — Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 +0000

Adanya masalah sosial yang terjadi di lingkungan Kelurahan Batulayang mulai dari akhir tahun 2021 sampai awal 2023 adalah sebanyak 10 (sepuluh) masalah seperti, penelantaran anak, kekerasan pada anak, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual pada anak. Masalah tersebut menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah khususnya pemerintahan tingkat kelurahan, oleh karena itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki inisiatif untuk mengajak Kelurahan Batulayang dalam menyelesaikan dan menangani masalah sosial yang terjadi di lingkungan Kelurahan Batulayang, dengan tujuan agar para korban dari masalah sosial yang terjadi memiliki tempat pengaduan dan mendapatkan bantuan dari pihak yang memiliki wewenang dalam penyelesaian masalah, serta untuk meningkatkan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batulayang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data pada penelitian ini berupa data primer yang dilakukan dengan cara observasi dengan hasil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mendapatkan kesan yang positif dan mendapatkan kepercayaan dimasyarakat dalam menangani masalah sosial yang terjadi di lingkungan Kelurahan Batulayang.

There are teen social cases that occurred in the sub-district environment from 2021 to early 2023, such as child neglect, violence against children, sexual harassment, domestic violence and sexual harassment against children, which is a serious problem to be handled by the government, especially at the government level. sub-district, therefore the Community Empowerment Institute (LPM) took the initiative to invite the Batulayang sub-district to resolve and handle the case, with the aim that victims of social cases have a place to complain and get assistance from the authorities in resolving the problem as well as increasing the existence of the Community Empowerment Institution in Batulayang Subdistrict, with the results that community empowerment institutions received a positive impression and gained trust in the community in handling social cases that occurred in the Batulayang subdistrict environment.

ANALISIS TINJAUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perlindungan konsumen dalam transaksi penjualan barang mewah menjadi isu penting dalam menjaga keadilan dan keamanan bagi konsumen. Melalui metode studi kasus, artikel ini menggali hubungan antara hukum dan praktik bisnis dalam perlindungan konsumen. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi barang mewah melibatkan berbagai aspek, termasuk transparansi harga, informasi produk yang jelas, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Tinjauan terhadap hukum perlindungan konsumen dan ciri-ciri PPnBM menggambarkan kerangka regulasi yang ada serta upaya pemerintah dalam melindungi konsumen. Berbagai faktor seperti nilai transaksi tinggi, kompleksitas produk, dan praktik bisnis tidak etis menjadi alasan perlunya perlindungan konsumen dalam transaksi barang mewah. Artikel ini juga merangkum temuan dari beberapa jurnal terkait, yang memberikan wawasan tambahan tentang perlindungan konsumen dan dampak kebijakan pajak terhadap pembelian barang mewah. Melalui pemahaman mendalam tentang kerangka hukum dan kebijakan yang ada, diharapkan dapat diperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi penjualan barang mewah, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Consumer protection in luxury goods sales transactions is an important issue in maintaining justice and security for consumers. Through the case study method, this article explores the relationship between law and business practices in consumer protection. The results show that consumer protection in luxury goods transactions involves various aspects, including price transparency, clear product information, and law enforcement against violations. A review of consumer protection laws and the characteristics of PPnBM illustrates the existing regulatory framework and government efforts to protect consumers. Various factors such as high transaction values, product complexity, and unethical business practices are reasons for the need for consumer protection in luxury goods transactions. This article also summarizes findings from several related journals, which provide additional insights into consumer protection and the impact of tax policy on luxury goods purchases. Through an in-depth understanding of the existing legal and policy framework, it is hoped that consumer protection can be strengthened in luxury goods sales transactions, creating a fairer and more sustainable business environment.

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA NGELO KULON KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

Ismanur Rohmaniyah, Edi Pranoto — Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 +0000

Perjanjian bagi hasil yang diatur UU Nomor 2 Tahun 1960 tidak dapat dilaksanakan karena membutuhkan persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi masyarakat petani. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisanya kedalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak” dengan permasalahan bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah peranian di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dan faktor-faktor apakah yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil tanah pertanian dalam perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu menggunakan sumber data primer dan berfokus pada data sekunder dengan di dukung hasil wawancara dan observasi dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil mendasarkan pada hukum adat setempat dilakukan secara lisan, hanya mendasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap, perjanjian tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa dan tidak ada pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Dan untuk faktor-faktor yang menentukan sistem pola pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yaitu antara lain faktor kesuburan tanah, banyaknya penggarap yang memerlukan tanah garapan dan luasnya tanah yang tersedia.

The production sharing agreement regulated by Law Number 2 of 1960 cannot be implemented because it requires conditions that are very difficult for farming communities to fulfill. Therefore, the author is interested in analyzing it in research entitled "Implementation of Agricultural Land Production Sharing Agreements in Ngelo Kulon Village, Mijen District, Demak Regency" with the problem of how to implement agricultural land production sharing agreements in Ngelo Kulon Village, Mijen District, Demak Regency and what factors determine agricultural land production sharing pattern system in a production sharing agreement in Ngelo Kulon Village, Mijen District, Demak Regency. This research uses normative juridical, the research specifications are analytical descriptive, the data source uses primary data sources and focuses on secondary data supported by the results of interviews and observations and analyzed qualitatively. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the implementation of agricultural land production sharing agreements in Ngelo Kulon Village, Mijen District, Demak Regency, namely by implementing production sharing agreements based on local customary law, is carried out orally, based only on agreement and trust between the rice field owner and the cultivator, the agreement was not made in front of the Village Head and no deed was made from the legal act. And the factors that determine the system of profitsharing patterns in the production sharing agreement in Ngelo Kulon Village, Mijen District, Demak Regency include, among others, soil fertility factors, the number of cultivators who need arable land and the size of the available land.

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KABUPATEN DEMAK

Maya Zulfatun Nafisah, Edi Pranoto — Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 +0000

Tanah merupakan benda tidak bergerak yang memiliki nilai yang tinggi, tergantung dari luas dan letak tanah tersebut yang menentukan besar dan kecilnya nilai dari bidang tanah tersebut, masyarakat saat ini banyak yang menjadikan tanah sebagai investasi, karena nilainya yang semakin tahun semakin mahal. Namun fakta yang terjadi di masyarakat, banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah di bawah tangan, tidak melalui Notaris dan PPAT agar mendapatkan akta otentik. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil judul skripsi “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya di Kabupaten Demak” Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana proses atau mekanisme pembuatan akta jual beli tanah oleh PPAT di Kabupaten Demak. Bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari,Tipe penelitian Yuridis Normatif dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan fakta-fakta yang terjadi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak. Spesifikasi penelitian yang menggunakan metode dekstiktif kualitatif. Sumber data berupa data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode Penyajian data berdasarkan fatka-fakta yang ada dalam bentuk matrik, network, cart dan grafis. Metode analisis data dengan menggunakan analisis deksriptif kualitatif.

Land is an immovable object that has a high value, depending on the area and location of the land which determines the size and value of the plot of land, many people nowadays use land as an investment, because its value is getting more expensive every year. However, the fact that happens in society is that many people buy and sell land privately, without going through a Notary or PPAT to get an authentic deed. From this background, the author took the thesis title "Responsibilities of PPAT Land Deed Making Officials in Making Land Sale and Purchase Deeds and Their Legal Consequences in Demak Regency." The problem discussed is what is the process or mechanism for making land sale and purchase deeds by PPAT in Demak Regency. What are PPAT's responsibilities in making a Land Sale and Purchase Deed? The research method used consists of, Normative Juridical research type where researchers obtain data based on facts that occurred at the National Land Agency of Demak Regency. Research specifications that use qualitative descriptive methods. Data sources include secondary data and primary data. Data collection methods are observation, interviews and documentation. Method of presenting data based on existing facts in the form of matrices, networks, carts and graphics. The data analysis method uses qualitative descriptive analysis.

IMPLIKASI PEMBEBASAN PPN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK: TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Sat, 10 Oct 2026 00:00:00 +0000

Artikel ini akan membahas mengenai implikasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengelolaan limbah domestik, terutama dalam konteks tanggung jawab perusahaan dan kewajiban pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup. Meskipun hak atas lingkungan yang optimal dan sehat telah diakui secara hukum, tantangan masih ada dalam penegakannya, terutama terkait kesadaran dan partisipasi masyarakat. PPN, sebagai instrumen pajak pada dianggap penting untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, pembebasan PPN dalam pengelolaan limbah domestik memerlukan beberapa pertimbangan terhadap dampak penerimaan pajak, stabilitas ekonomi, dan kewajiban perusahaan dalam tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dan adil, dengan memperhatikan keterlibatan perusahaan dan kewajiban pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup.

This article will discuss the implications of Value Added Tax (VAT) exemption on domestic waste management, especially in the context of corporate responsibility and government obligations in environmental protection. Although the right to an optimal and healthy environment has been legally recognized, challenges still exist in its enforcement, especially regarding public awareness and participation. VAT, as a tax instrument, is considered important for increasing state revenue and maintaining economic stability. However, VAT exemption in domestic waste management requires several considerations on the impact of tax revenue, economic stability, and corporate liability in government responsibility. Therefore, a comprehensive and fair policy is needed, taking into account the involvement of companies and government obligations in environmental protection.