Jurnal Dimensi Hukum

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI DEVELOPER ATAS KETERLAMBATAN SERAH TERIMA FISIK BANGUNAN DALAM JUAL BELI RUMAH

Cyfrianus Yustus Mambay, Paltiada Saragih — Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 +0000

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, tempat manusia melakukan aktifitas hidup dan berfungsi untuk melindungi manusia dari gangguan eksternal. Di Indonesia kebutuhan masyarakat akan rumah semakin meningkat terutama pada masyarakat perkotaan. Tetapi, memiliki sebuah rumah, membutuhkan dana yang besar. Hal tersebut disebabkan terbatasnya lahan dan mahalnya harga tanah. Dalam perkembangannya ternyata usaha di bidang properti sangat menjanjikan. Maka tidaklah heran banyak pengusaha properti yang kemudian melirik usaha tersebut. Akibatnya persaingan bisnis semakin ketat. Mereka berlomba untuk menarik orang-orang untuk membelinya dengan berbagai cara. Mereka mengadakan promosi produknya dengan mengumbar janji-janji bahwa konsumen akan mendapatkan kualitas bangunan yang baik, fasilitas yang lengkap, uang muka, cicilan serta bunga yang ringan disamping itu kemudahan dalam masalah legalitas. Tapi dalam pelaksanaannya tidak semua janji-janji terealisasi sehingga para konsumen/pembeli banyak yang kecewa karena apa yang mereka peroleh tidak sesuai seperti yang dijanjikan bahkan ada juga pembangunan rumah tidak terlaksana atau terlambatnya serah terima fisik rumah kepada konsumen Dan konsumen merasa dirugikan. Melihat kenyataan tersebut di atas pemerintah berupaya mencari jalan keluar. Kemudian pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tapi ternyata dalam penerapannya dilapangan mengalami kendala salah satunya adalah kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya dalam hukum. Perjanjian jual beli rumah antara developer dengan konsumen, yang ternyata pelaksanaan perjanjian tidak selalu sesuai dengan perjanjian di mana dalam perjanjian telah disepakati apabila ketentuan waktu serah terima fisik rumah kepada pihak konsumen dan konsekueinsi developer apabila terjadi keterlambatan tersebut.

"Housing is one of the basic human needs, a place where people carry out their daily activities and a means of protection against external disturbances. In Indonesia, the public's need for housing is steadily increasing, particularly among urban communities. However, owning a home requires significant funding. This is due to limited land availability and high land prices. As it develops, the property business has proven to be very promising. It is no wonder that many entrepreneurs have turned their attention to this sector. Consequently, business competition has become increasingly fierce. They compete to attract buyers in various ways, promoting their products with promises that consumers will receive high-quality buildings, complete facilities, low down payments, affordable installments, and low interest rates, as well as ease of legality. In practice, however, not all these promises are fulfilled. As a result, many consumers or buyers are disappointed because what they receive does not match what was promised. There are even cases where housing construction fails to materialize or where the physical handover of the house is delayed, causing losses to the consumers. Recognizing this reality, the government has sought solutions. In 1999, the government issued a policy through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Yet, its implementation in the field faces obstacles, one of which is the consumers' lack of awareness regarding their legal rights. In housing sale and purchase agreements between developers and consumers, the execution often deviates from the contract—even though the agreement clearly stipulates the handover schedule and the consequences for the developer in the event of a delay."

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA BARU (UU NO.1 TAHUN 2023)

Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 +0000

Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak penting dalam upaya reformasi sistem hukum nasional. Salah satu dimensi yang mengalami perubahan mendasar adalah pengaturan mengenai tindak pidana pencurian. Serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam perspektif KUHP Baru, sekaligus melakukan komparasi dengan pengaturan dalam KUHP lamaDalam praktik penerapannya, hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP baru memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, seperti tingkat kesalahan pelaku, latar belakang atau motif perbuatan, kondisi sosial ekonomi, serta dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, implementasi KUHP baru dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya kesiapan dan kapasitas aparat penegak hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan baru, serta kemungkinan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan konsep keadilan restoratif.

The reform of criminal law in Indonesia through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) is an important milestone in the efforts to reform the national legal system. One dimension that has undergone fundamental changes is the regulation of the crime of theft. As well as examining the application of criminal law to the crime of theft from the perspective of the New Criminal Code, while also making comparisons with the provisions in the old Criminal Code. In practice, criminal law for the crime of theft based on the New Criminal Code provides greater flexibility to law enforcement officials, especially judges, in considering various relevant aspects, such as the level of culpability of the perpetrator, the background or motive of the act, socio-economic conditions, and the impacts caused by the crime. This reflects a paradigm shift from a retributive approach to a more humanistic, rehabilitative, and recovery-oriented approach. However, the implementation of the new Criminal Code in practice still faces various obstacles, including the readiness and capacity of law enforcement officers, the level of public understanding of the new provisions, and the possibility of inconsistencies in the application of the concept of restorative justice.

PEWARISAN KEKAYAAN NON-FISIK DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhamad Ardi Maulidin, Ani Yumarni, Nova Monaya — Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai bentuk kekayaan non-fisik bernilai ekonomi tinggi yang berpotensi menjadi objek pewarisan, seperti akun media sosial, aset kripto, karya digital, email, serta domain dan website. Namun, peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur mekanisme pewarisannya secara komprehensif sehingga menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi kekayaan non-fisik digital dalam perspektif hukum positif Indonesia dan mengkaji pengaturan hukum kewarisannya berdasarkan pendekatan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan non-fisik digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata, namun terdapat kekosongan norma yang signifikan khususnya untuk aset kripto, akun media sosial, dan email. Dalam perspektif hukum Islam, kekayaan non-fisik yang memiliki nilai ekonomi (mal) dan dapat dimanfaatkan secara halal termasuk dalam kategori harta yang dapat diwariskan (tirkah), dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan (mashlahah) dan perlindungan harta (hifz al-mal). Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam mendesak dilakukan guna mengisi kekosongan hukum tersebut demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi para ahli waris.

The advancement of digital technology has given rise to various forms of non-physical wealth with significant economic value that may serve as objects of inheritance, including social media accounts, crypto assets, digital works, email accounts, as well as domain names and websites. However, Indonesian legislation has yet to comprehensively regulate the mechanisms for their inheritance, resulting in a legal vacuum. This study aims to analyze the classification of digital non-physical wealth under Indonesian positive law and to examine its inheritance regulation from an Islamic law perspective. A normative juridical method is employed, using a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that digital non-physical wealth can be categorized as intangible property under Article 503 of the Civil Code; however, a significant normative gap remains, particularly regarding crypto assets, social media accounts, and email. From the perspective of Islamic law, non-physical wealth that possesses economic value (mal) and may be utilized lawfully is, in principle, categorized as inheritable estate (tirkah), guided by the principles of public benefit (mashlahah) and property protection (hifz al-mal). Harmonization between positive law and Islamic law is urgently needed to bridge this legal vacuum and ensure legal certainty and protection for heirs.

YURISDIKSI NEGARA KEPULAUAN DI AMBANG KRISIS : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERMANENSI BATAS MARITIM AKIBAT KENAIKAN PERMUKAAN AIR LAUT

Clara Nuraini, Dzakyyah Ameizki Atmaja, Aqsal Ilham Saparullah — Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 +0000

Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim global menimbulkan ancaman serius bagi negara kepulauan, terutama terkait keberlanjutan yurisdiksi dan kepastian batas maritim. Penelitian ini bertujuan mengkaji respons hukum internasional terhadap kemungkinan berubah atau hilangnya batas maritim akibat tenggelamnya garis pantai dan pulau kecil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis instrumen hukum internasional, doktrin, dan praktik negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) belum secara tegas mengatur perubahan garis pangkal akibat kenaikan permukaan laut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, praktik internasional mulai mengarah pada prinsip stabilitas batas maritim dengan mempertahankan batas yang telah ada. Selain itu, berkembang pula gagasan garis pangkal tetap (fixed baselines) sebagai solusi untuk melindungi kedaulatan negara kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan hukum internasional yang lebih responsif serta didukung kerja sama internasional.

Sea level rise as a consequence of global climate change poses a serious threat to archipelagic states, particularly regarding the sustainability of jurisdiction and the certainty of maritime boundaries. This study aims to examine how international law responds to the potential alteration or loss of maritime boundaries caused by the submergence of coastlines and small islands. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, through the analysis of international legal instruments, doctrines, and state practices. The findings indicate that the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) do not explicitly regulate changes to baselines resulting from sea level rise, leading to legal uncertainty. However, international practice has begun to recognize the principle of maritime boundary stability, which seeks to maintain established boundaries despite geographical changes. In addition, the concept of fixed baselines has emerged as an alternative solution to safeguard state sovereignty and sovereign rights. Therefore, further development of international law is needed to be more adaptive and responsive, supported by international cooperation.

SOFT LAW DALAM REZIM PERUBAHAN IKLIM INTERNASIONAL: ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 +0000

Perubahan iklim telah bertransformasi menjadi tantangan eksistensial bagi tatanan hukum internasional, yang menuntut kerja sama kolektif lintas negara melalui mekanisme global common concern of humankind. Artikel ini bertujuan untuk membedah karakteristik soft law dalam rezim perubahan iklim internasional dan menganalisis implikasinya terhadap doktrin tanggung jawab negara (state responsibility). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah instrumen seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris. Hasil analisis menunjukkan bahwa soft law merupakan instrumen pragmatis yang menawarkan fleksibilitas melalui diksi aspiratif (hortatory provisions) untuk menghindari risiko litigasi internasional seketika dan hambatan birokrasi domestik. Meskipun secara formal bersifat non-binding, soft law memiliki daya tekan sistemik melalui tekanan moral, politik, dan reputasi. Dalam perspektif tanggung jawab negara, terjadi pergeseran paradigma di mana negara diposisikan sebagai pemegang amanah publik (public trustee). Tanggung jawab negara kini tidak lagi hanya diukur dari hasil akhir (obligation of result), melainkan pada upaya sungguh-sungguh (due diligence) dan itikad baik negara dalam mematuhi standar perilaku (standard of conduct) yang tertuang dalam soft law. Penelitian ini menyimpulkan bahwa soft law berhasil mentransformasi hakikat pertanggungjawaban negara dari bentuk konfrontatif klasik menjadi akuntabilitas kooperatif berbasis transparansi dan kepatuhan prosedural demi keberlanjutan aksi iklim kolektif.

Climate change has become an existential challenge for the international legal order, demanding collective cooperation among states through global mechanisms addressing a common concern of humankind. This article aims to examine the characteristics of soft law within the international climate change regime and analyze its implications for the doctrine of state responsibility. This study employs a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, examining instruments such as the UNFCCC, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement. The results of the analysis indicate that soft law is a pragmatic instrument that offers flexibility through aspirational language (hortatory provisions) to avoid the risk of immediate international litigation and domestic bureaucratic obstacles. Although formally non-binding, soft law exerts systemic pressure through moral, political, and reputational pressure. From the perspective of state responsibility, a paradigm shift has occurred in which the state is positioned as a public trustee. A state’s responsibility is no longer measured solely by the final outcome (obligation of result), but rather by its sincere efforts (due diligence) and good faith in adhering to the standards of conduct enshrined in soft law. This study concludes that soft law has successfully transformed the nature of state responsibility from a classic confrontational form into cooperative accountability based on transparency and procedural compliance for the sustainability of collective climate action.

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENGETEM DI RUAS JALAN TERLARANG: STUDI KASUS DI KOTA BOGOR

Rasellino Pradygta, Danu Suryani, Mulyadi — Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 +0000

Fenomena pengemudi angkutan umum yang berhenti lama (mengetem) di ruas jalan terlarang di Kota Bogor telah menjadi penyebab utama kemacetan dan gangguan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindakan mengetem sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mengetem di area terlarang memenuhi unsur PMH karena melanggar kewajiban hukum pengemudi, melanggar hak subjektif pengguna jalan lain, dan bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat. Penegakan hukum di Kota Bogor saat ini masih menghadapi kendala pada aspek substansi sanksi yang ringan, struktur pengawasan yang tidak kontinyu, serta faktor budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran tersebut.

The phenomenon of public transportation drivers stopping for long periods (parking) on prohibited roads in Bogor City has become a major cause of congestion and public disturbances. This study aims to analyze the qualifications of parking as an Unlawful Act (PMH) based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ Law) and to evaluate the effectiveness of its enforcement. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach. The results indicate that parking in prohibited areas meets the elements of PMH because it violates the driver's legal obligations, violates the subjective rights of other road users, and contradicts the principle of social decency. Law enforcement in Bogor City currently faces obstacles in the form of light sanctions, an inconstant oversight structure, and a permissive cultural factor toward such violations.