ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) SESUAI PSAK 407 (STUDI KASUS PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG JELUTUNG KOTA JAMBI)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) di PT Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 407 serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi telah menerapkan PSAK 407 dalam aspek pengakuan dan pengukuran transaksi rahn, meskipun belum sepenuhnya konsisten dalam penyajian dan pengungkapan. Perhitungan pinjaman dan persentase biaya gadai emas masih menunjukkan potensi ketidaksesuaian akibat pembulatan nilai, namun kebijakan uang muka sebesar 8% telah memenuhi standar pengakuan dan pengukuran PSAK 407. Akad yang digunakan adalah Mu'nah Akad, yang berfokus pada biaya pemeliharaan barang jaminan, bukan sewa tempat (ijarah). Kendala utama dalam penerapan PSAK 407 adalah lingkungan pengendalian internal yang lemah, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan kurangnya komitmen terhadap etika profesi akuntan syariah, yang menyebabkan ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada upaya untuk mematuhi PSAK 407, implementasi penuh masih memerlukan perbaikan dalam sistem pengendalian, peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan etika profesional.

This research aims to analyze the implementation of sharia pawning accounting (rahn) at PT Pegadaian Syariah Jelutung Branch, Jambi City, in accordance with Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 407, and to identify the obstacles encountered in its application. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews, observation, and documentation. The results show that PT Pegadaian Syariah Jelutung Branch has implemented PSAK 407 in the recognition and measurement aspects of rahn transactions, although it is not yet fully consistent in presentation and disclosure. Loan calculations and gold pawning fee percentages still show potential inconsistencies due to value rounding, but the 8% down payment policy meets PSAK 407 recognition and measurement standards. The contract used is Mu'nah Akad, which focuses on the maintenance costs of collateral goods, rather than rental fees (ijarah). The main obstacles in implementing PSAK 407 are a weak internal control environment, a lack of competent human resources, and insufficient commitment to the ethics of sharia accounting professionals, leading to inaccuracies in recording and reporting. This study concludes that despite efforts to comply with PSAK 407, full implementation still requires improvements in control systems, enhancement of human resource competence, and strengthening of professional ethics.