Jurnal Ekonomi Manajemen

PENGARUH UPAH MINIMUM, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, DAN STATUS KEWILAYAHAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA DI TIGA PROVINSI JAWA TAHUN 2025

2026-05-24T12:26:08+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan status kewilayahan terhadap persentase penduduk miskin di 100 kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2025. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder cross-section, studi ini membandingkan dua spesifikasi model ekonometrika, yakni Ordinary Least Squares (OLS) dengan robust standard error dan model fungsional logaritmik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model logaritmik memberikan estimasi yang lebih baik dengan nilai koefisien determinasi (R-Squared) sebesar 67,59% serta terbebas dari masalah heteroskedastisitas dibandingkan model dasar OLS (62,48%). Berdasarkan analisis pada kedua model, RLS terbukti secara konsisten memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan persentase penduduk miskin. Sementara itu, upah minimum belum memberikan pengaruh yang signifikan secara nominal pada model OLS, namun menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan ketika diestimasi menggunakan pendekatan persentase elastisitas pada model logaritmik. Di sisi lain, variabel dummy status kewilayahan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada seluruh model. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa akumulasi modal manusia melalui pendidikan formal merupakan instrumen paling krusial dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan pembagian administratif antara wilayah kabupaten dan kota sudah tidak lagi menjadi pengaruh utama variasi kemiskinan di tiga provinsi utama Pulau Jawa pada tahun 2025.

This study aims to analyze the effect of the Regency/City Minimum Wage, Mean Years of Schooling (RLS), and regional status on the percentage of the poor population across 100 regencies/cities in West Java, Central Java, and East Java Provinces in 2025. Employing a quantitative approach with cross-sectional secondary data, this study compares two econometric specifications: Ordinary Least Squares (OLS) with robust standard errors and a logarithmic functional model. The empirical results demonstrate that the logarithmic model provides a better estimation with a coefficient of determination (R-Squared) of 67.59% and is free from heteroskedasticity issues compared to the baseline OLS model (62.48%). Based on both models, RLS consistently exhibits a significant negative effect on reducing the poverty percentage. Meanwhile, the minimum wage does not show a significant effect nominally in the OLS model, but it demonstrates a significant negative impact when estimated using the elasticity percentage approach in the logarithmic model. On the other hand, the regional status dummy variable is proven to be insignificant in affecting the poverty level across all models. This study concludes that the accumulation of human capital through formal education is the most crucial instrument for poverty alleviation, while the administrative dichotomy between regencies and urban cities is no longer a primary determinant of poverty variation in the three main provinces of Java Island in 2025.

ANALISIS PEMASARAN DIGITAL PRODUK PERBANKAN SYARIAH DENGAN E-MARKETING MIX

2026-04-29T11:29:09+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemasaran digital produk Perbankan Syariah dengan penerapan E-Marketing Mix pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2022. Bagaimana tanggapan serta dampak setelah diadakannya komunikasi pemasaran digital produk perbankan syariah dengan memperhatikan elemen - elemen E-Marketing Mix yang ada di dalam proses komunikasi pemasaran secara digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fakta di peroleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan berbagai tanggapan yang dirasakan oleh mahasiswa dikarenakan adanya komunikasi pemasaran digital produk perbankan syariah dengan E-Marketing Mix di mulai dari E-Product, E-Price, E-Place, E-Promotion, E-People, E-Process, E-Physical Evident. Secara keseluruhan, tanggapan mahasiswa terhadap komunikasi pemasaran digital. Mereka merasa lebih teredukasi dan termotivasi, meskipun ada keluhan tentang kelebihan informasi yang membingungkan.

This study was conducted to determine the digital marketing communication of Islamic Banking products with the application of E-Marketing Mix for students of the Islamic Banking Study Program, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi Class of 2022. What are the responses and impacts after holding digital marketing communication of Islamic banking products by paying attention to the elements of the E-Marketing Mix in the digital marketing communication process. This study uses a descriptive qualitative method. Facts are obtained through interviews and observations. The results of this study show various responses felt by students due to the digital marketing communication of Islamic banking products with E-Marketing Mix starting from E- Product, E-Price, E-Place, E-Promotion, E-People, E-Process, E-Physical Evidence. Overall, students' responses to digital marketing communication. They feel more educated and motivated, although there are complaints about the excess of confusing information.

REAKSI PASAR MODAL TERHADAP GERAKAN BOYCOTT, DIVESTMENT, AND SANCTION (BDS) SERTA FATWA MUI: EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN TERAFILIASI ISRAEL DI BEI TAHUN 2023

2026-05-22T13:49:08+00:00

Aksi genosida di Palestina pada Oktober 2023 memicu demonstrasi di seluruh dunia di media sosial, termasuk di Indonesia. Gerakan Boycott, Divestment and Sanction (BDS) muncul sebagai hasil dari tindakan manusiawi ini. Gerakan ini menyasar berbagai merek dan produk multinasional yang diduga memiliki hubungan dengan Israel. Sentimen negatif tentang boikot ini dapat mengurangi harga saham perusahaan terkait di pasar modal. Studi ini memiliki tujuan guna menentukan apakah didapati perbedaan signifikan dari harga saham gabungan perusahaan sampel (PT Fast Food Indonesia Tbk, PT Mitra Adiperkasa Tbk, dan PT Sarimelati Kencana Tbk) sebelum, sesudah, dan setelah keluarnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Metode penelitian peristiwa ini adalah kuantitatif yang menggunakan pengujian analisis Sampel Paired t-Test untuk uji hipotesisnya karena data berdistribusi normal. Hasil pengujian pada Hipotesis 1 menghasilkan nilai t-hitung sejumlah 1,663 dengan probabilitas (Sig. 2-tailed) 0,115 lebih besar dari 0,05, berarti bahwa harga saham tidak mengalami perbedaan signifikan antara pra dan pasca pengumuman gerakan BDS. Hasil uji Hipotesis 2 menunjukkan penurunan harga saham signifikan antara pra gerakan BDS dan pasca Fatwa MUI, dengan nilai t-hitung 11,938 dan probabilitas 0,000 < 0,05. Selain itu, uji Hipotesis 3 menghasilkan nilai t-hitung sejumlah 6,524 dengan probabilitas 0,000 < 0,05 berarti bahwa terdapat koreksi harga saham yang signifikan antara gerakan BDS dan rilis Fatwa MUI. Studi ini menemukan bahwa Gerakan BDS pada awalnya tidak berdampak signifikan pada harga saham. Namun, penurunan harga saham yang signifikan baru terjadi setelah Fatwa MUI yang mendukung perjuangan Palestina dikeluarkan, yang berfungsi sebagai katalis yang memicu reaksi pasar yang sebenarnya.

The genocidal actions in Palestine in October 2023 triggered global social media protests, including in Indonesia. As a result of this humanitarian response, the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement emerged. This movement targets various multinational brands and products alleged to have ties with Israel. Negative sentiment surrounding this boycott can potentially reduce the stock prices of the affected companies in the capital market. This study aims to determine whether there are significant differences in the combined stock prices of the sample companies (PT Fast Food Indonesia Tbk, PT Mitra Adiperkasa Tbk, and PT Sarimelati Kencana Tbk) before, during, and after the issuance of MUI Fatwa Number 83 of 2023. This event study employs a quantitative method, utilizing a Paired Samples t-Test for hypothesis testing since the data is normally distributed. The testing of Hypothesis 1 yielded a t-statistic of 1.663 with a significance value (Sig. 2-tailed) of 0.115, which is greater than 0.05, indicating that stock prices did not differ significantly between the pre- and post-announcement phases of the BDS movement. The results for Hypothesis 2 revealed a significant decline in stock prices between the pre-BDS movement period and the post-MUI Fatwa period, with a t-statistic of 11.938 and a significance value of 0.000 < 0.05. Furthermore, Hypothesis 3 generated a t-statistic of 6.524 with a significance value of 0.000 < 0.05, indicating a significant stock price correction between the onset of the BDS movement and the release of the MUI Fatwa. This study concludes that the BDS movement initially had no significant impact on stock prices. However, a significant decline in stock prices only occurred after the issuance of the MUI Fatwa supporting the Palestinian struggle, which served as a catalyst that triggered the actual market reaction.

PERAN DEPARTEMTALISASI TERHADAP BIAYA OVERHEAD DALAM MENINGKATKAN HARGA POKOK PENJUALAN PADA UMKM DJM (DIJAMIN MANTUL) DI BAHLIRAN

2026-05-21T11:05:08+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem departementalisasi biaya overhead dalam meningkatkan akurasi perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) pada UMKM Dijamin Mantul (DJM) di Bahliran. Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM ini adalah pencatatan biaya overhead secara global tanpa klasifikasi yang sistematis, yang berpotensi menyebabkan undercosting atau overcosting. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif komparatif dengan pendekatan studi kasus, membandingkan hasil perhitungan HPP sebelum dan sesudah penerapan departementalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian aktivitas ke dalam departemen produksi dan pembantu memungkinkan identifikasi biaya yang lebih terperinci, seperti biaya listrik, pemeliharaan alat, dan utilitas. Selain itu, spesialisasi dan koordinasi SDM antar departemen berperan krusial dalam mengendalikan efisiensi biaya dan meminimalisir biaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengalokasian biaya overhead melalui metode departementalisasi secara signifikan meningkatkan keakuratan HPP, sehingga membantu UMKM DJM dalam menetapkan harga jual yang lebih kompetitif dan informasi keuangan yang lebih transparan untuk pengambilan keputusan strategis.

This study aims to analyze the implementation of the departmentalization system for overhead costs in improving the accuracy of Cost of Goods Sold (COGS) calculations at MSME Dijamin Mantul (DJM) in Bahliran. The primary issue faced by this MSME is the global recording of overhead costs without systematic classification, which potentially leads to undercosting or overcosting. The research method used is comparative quantitative with a case study approach, comparing COGS calculation results before and after the application of departmentalization. The results show that dividing activities into production and service departments allows for more detailed cost identification, such as electricity, equipment maintenance, and utilities. Furthermore, human resource specialization and coordination between departments play a crucial role in controlling cost efficiency and minimizing waste. The study concludes that allocating overhead costs through the departmentalization method significantly improves the accuracy of COGS, thereby assisting MSME DJM in setting more competitive selling prices and providing more transparent financial information for strategic decision-making.

STRATEGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENGHADAPI KETIMPANGAN SOSIAL DAN BUDAYA

2026-05-05T02:40:57+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk serta akar ketimpangan sosial dan budaya dalam pendidikan nasional, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasinya, serta merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis literatur yang relevan dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang ada, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), sistem zonasi, dan Kurikulum Merdeka, belum sepenuhnya efektif dalam menghapus ketimpangan karena lemahnya implementasi dan kurangnya pelibatan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan strategi kebijakan pendidikan yang berbasis konteks sosial-budaya, pelatihan guru yang adaptif, serta integrasi kurikulum yang menghargai keragaman lokal sebagai langkah menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan transformatif.

EVALUASI PENERAPAN ISAK 335 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN SIKOLA MOMBINE: PERSPEKTIF TEORI AKUNTANSI NORMATIF PRAGMATIK

2026-05-29T10:52:24+00:00

Penyusunan laporan keuangan yang cermat dan terbuka merupakan pondasi utama bagi institusi pengelola dana publik, terutama organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan. Kajian ini menyelidiki sejauh mana Yayasan Sikola Mombine telah mengimplementasikan ketentuan ISAK 335 dalam menyajikan laporan keuangan tahun buku 2024. Dengan menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui penelaahan dokumen keuangan serta wawancara terstruktur bersama pengelola keuangan yayasan, kajian ini mempergunakan dua kerangka teoritis secara bersamaan: teori akuntansi normatif yang menilai tingkat kepatuhan terhadap standar berlaku, serta teori akuntansi pragmatik yang mengukur manfaat informasi bagi para pengguna laporan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa yayasan telah berhasil menyusun kelima komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan ISAK 335, meliputi laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ditinjau dari sudut pandang pragmatik, informasi yang tersaji dinilai cukup mudah dipahami, tertata secara sistematis, dan relevan dalam menopang akuntabilitas kepada donatur serta pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Kajian ini memberikan sumbangsih pada literatur mutu pelaporan keuangan organisasi nirlaba dan dapat dijadikan acuan bagi lembaga serupa dalam meningkatkan kualitas pelaporannya.

Precise and transparent financial reporting serves as an essential foundation for institutions that manage public funds, especially non-profit entities. This study investigates the degree to which Yayasan Sikola Mombine complies with ISAK 335 in preparing its financial statements for the 2024 fiscal year. Utilizing a descriptive qualitative methodology based on financial document review and structured interviews with the foundation's financial management personnel, this research applies two complementary theoretical frameworks: normative accounting theory, which examines adherence to applicable standards, and pragmatic accounting theory, which assesses the practical usefulness of reported information for end-users. The results reveal that Yayasan Sikola Mombine has successfully compiled all five financial statement components required under ISAK 335, namely the statement of financial position, comprehensive income statement, statement of changes in net assets, cash flow statement, and notes to the financial statements. From a pragmatic standpoint, the information presented is considered sufficiently accessible, well-organized, and meaningful in supporting donor accountability and stakeholder decision-making. This study contributes to the body of literature on non-profit financial reporting quality and may serve as a reference for comparable organizations aiming to strengthen their reporting practices.

ANALISIS EFEKTIVITAS PENTAHELIX DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA SARASAH SITALANG, KECAMATAN AMPEK NAGARI, KABUPATEN AGAM

2026-05-02T06:47:32+00:00

Penelitian ini mengkaji efektivitas model Pentahelix dalam pengembangan Destinasi Wisata Sarasah Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media). Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang berpedoman pada indikator efektivitas pemangku kepentingan dari teori Freeman (stakeholder approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seluruh aktor Pentahelix telah terlibat, kolaborasi yang terbangun belum optimal. Partisipasi pemangku kepentingan belum merata dan masih didominasi oleh pemerintah dan kelompok sadar wisata, sementara peran akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat luas masih terbatas dan bersifat insidental. Lemahnya koordinasi dan sinergi, rendahnya tingkat kepuasan pemangku kepentingan, terbatasnya legitimasi dan kepercayaan publik, belum terjaminnya keberlanjutan program, serta belum optimalnya penciptaan nilai bersama menjadi kendala utama. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya komitmen pemangku kepentingan, minimnya mekanisme koordinasi, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta belum adanya perencanaan jangka panjang yang terintegrasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan peran pemangku kepentingan, peningkatan koordinasi yang berkelanjutan, serta penyusunan perencanaan strategis yang inklusif dan berorientasi jangka panjang guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan model Pentahelix.

This study examines the effectiveness of the Pentahelix model in the development of the Sarasah Sitalang Tourist Destination, Ampek Nagari District, Agam Regency, and identifies factors influencing collaboration among stakeholders. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving Pentahelix actors, namely the government, academics, business actors, the community, and the media. Data were analyzed using an interactive analysis model guided by stakeholder effectiveness indicators derived from Freeman’s stakeholder approach. The findings indicate that although all Pentahelix actors have been involved, the collaboration remains suboptimal. Stakeholder participation is uneven and continues to be dominated by the government and tourism awareness groups, while the roles of academics, business actors, media, and the wider community remain limited and incidental. Weak coordination and synergy, low levels of stakeholder satisfaction, limited public legitimacy and trust, the lack of guaranteed program sustainability, and the suboptimal creation of shared value constitute the main constraints. These conditions are influenced by limited human resource capacity, weak stakeholder commitment, inadequate coordination mechanisms, limited resources and infrastructure, and the absence of integrated long-term planning. The study underscores the importance of strengthening stakeholder capacity and roles, enhancing sustainable coordination, and formulating inclusive, long-term strategic planning to improve the effectiveness and sustainability of the Pentahelix model.

REAKSI PASAR ATAS PENGUMUMAN TARIF RECIPROCAL AMERIKA SERIKAT DALAM PASAR SAHAM INDONESIA

2026-05-24T07:50:09+00:00

penelitian ini bertujuan untuk menguji reaksi pasar saham atas pengumuman tarif reciprocal terhadap perusahaan yang terdaftar di LQ45 Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menguji reaksi pasar saham selama empat hari sebelum pengumuman, empat hari setelah pengumuman, dan empat hari pada saat penerapan tarif reciprocal. Sample penelitian ini menggunakan purposive sampling, menghasilkan 41 perusahaan aktif selama periode amatan dengan total 492 data observasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari web resmi Bursa Efek Indonesia yaitu idx.co.id. Alat bantu software yang digunakan dalam penelitian menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif reciprocal berpengaruh signifikan terhadap perusahaan yang terdaftar di LQ45 selama rentang waktu penelitian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tarif berpengaruh signifikan atas penurunan harga saham pada hari pertama dan kedua setelah pengumuman dan berpengaruh signifikan atas kenaikan harga saham selama empat hari pada saat tarif diterapkan.

This study aims to examine the stock market reaction to the announcement of reciprocal tariffs on companies listed in the LQ45 Index of the Indonesia Stock Exchange. The study analyzes market reactions during four days before the announcement, four days after the announcement, and four days during the implementation of the reciprocal tariffs. The sample was selected using a purposive sampling method, resulting in 41 active companies during the observation period, with a total of 492 observation data points. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange, namely IDX.co.id. The data were analyzed using SPSS version 25. The results indicate that reciprocal tariffs have a significant effect on companies listed in the LQ45 Index during the observation period. Furthermore, the findings show that the tariffs significantly affected the decline in stock prices on the first and second days after the announcement and significantly influenced the increase in stock prices during the four days of tariff implementation.

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI PADA USAHA DIMSUM MENTAI SERBELAWAN

2026-05-21T11:35:30+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi pada usaha Dimsum Mentai Serbelawan. Kepemimpinan yang efektif dianggap mampu mengatur sumber daya usaha secara optimal sehingga biaya produksi dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas produk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang terdiri dari karyawan dan pihak yang terlibat dalam proses produksi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan terhadap efisiensi biaya produksi. Hasil penelitian menunjukkan diperoleh hasil persamaan linier sederhana yaitu Y= Y=6,735+0,654. Berdasarkan persamaan ini kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi biaya produksi. Dengan nilai koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 0,511 menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan mampu menjelaskan pengaruh terhadap biaya produksi sebesar 51,1%, sedangkan sisanya sebesar 48,9% dipengaruhi oleh factor lain diluar penelitian ini. Semakin baik penerapan kepemimpinan, maka semakin efektif pengelolaan bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi sehingga pemborosan biaya dapat diminimalkan. Pemimpin yang mampu memberikan arahan, pengawasan, motivasi, dan pengambilan keputusan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas usaha serta menciptakan penggunaan biaya yang lebih efisien.

This study aims to analyze the role of leadership in improving production cost efficiency at the Dimsum Mentai Serbelawan business. Effective leadership is considered capable of optimally managing business resources so that production costs can be reduced without compromising product quality. This study employs a quantitative method with a descriptive approach. Data were collected through a questionnaire distributed to 30 respondents, consisting of employees and parties involved in the production process. The data analysis technique used was simple linear regression to determine the effect of leadership variables on production cost efficiency. The results of the study indicate a simple linear equation: Y = 6.735 + 0.654. Based on this equation, leadership has a positive and significant effect on production cost efficiency. With a coefficient of determination (R-squared) of 0.511, this indicates that the leadership variable explains 51.1% of the variation in production costs, while the remaining 48.9% is influenced by other factors outside the scope of this study. The better the implementation of leadership, the more effective the management of raw materials, labor, and production processes becomes, thereby minimizing cost wastage. Leaders who are able to provide direction, supervision, motivation, and make the right decisions can increase business productivity and create more efficient cost utilization.

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM KERANGKA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018–2023

2026-05-20T12:56:58+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang selama periode 2018–2023, sebuah kurun waktu krusial yang mencakup fase sebelum, saat, dan pasca-pandemi COVID-19, serta masa transisi regulasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan melakukan analisis rasio terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit. Rasio yang digunakan meliputi rasio kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi belanja, desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dengan pola hubungan konsultatif. Meskipun terdapat tekanan ekonomi akibat pandemi pada 2020-2021, kinerja keuangan tetap terjaga pada kategori efektif, didorong oleh resiliensi sektor pajak daerah. Pengelolaan belanja juga telah memenuhi prinsip Value for Money, meskipun terdapat dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan digitalisasi pajak menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

This study aims to analyze the financial performance of the Semarang City Government during the 2018–2023 period, a crucial timeframe covering the pre, during, and post-COVID19 pandemic phases, as well as the transition of Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD). The research method used is descriptive quantitative by performing ratio analysis on the audited Budget Realization Reports (LRA). The ratios used include the independence ratio, PAD effectiveness ratio, spending efficiency ratio, fiscal decentralization ratio, and harmony ratio. The results show that the Semarang City Government has a high level of fiscal independence with a consultative relationship pattern. Despite economic pressure due to the pandemic in 2020-2021, financial performance remained in the effective category, driven by the resilience of the local tax sector. Expenditure management also met the Value for Money principle, although there was a dominance of operating expenditure over capital expenditure. This study concludes that strengthening the Internal Control System (SPI) and tax digitalization are key factors in maintaining regional fiscal stability.

PENGARUH KUALITAS MANAJEMEN RISIKO DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP RISIKO KEBANGKRUTAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BEI PERIODE 2021-2023

2026-05-04T13:29:57+00:00

Sektor perbankan Indonesia menghadapi tekanan serius pasca pandemi COVID-19, yang ditandai dengan fluktuasi ekonomi global, peningkatan fintech, serta kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK yang berpotensi membuka ruang bagi praktik manajemen laba dan melemahkan kualitas aset perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas manajemen risiko dan manajemen laba terhadap risiko kebangkrutan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023, serta mengkaji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbasis data panel, dengan 41 sampel perusahaan perbankan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode Random Effects Model (REM) dengan pendekatan White Cross-section Standard Errors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas manajemen risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kebangkrutan, sedangkan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan. Ukuran perusahaan juga terbukti memoderasi kedua hubungan dengan arah yang memperlemah, di mana efek protektif ERM terhadap probabilitas kebangkrutan cenderung melemah, dan dampak destruktif manajemen laba semakin teredam pada bank berukuran besar. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan tata kelola manajemen risiko merupakan garda awal perbankan dalam memitigasi kebangkrutan, sementara bank berskala kecil justru lebih rentan akibat praktik manajemen laba yang agresif, sehingga memerlukan perhatian regulasi yang lebih intensif.

The Indonesian banking sector is facing serious pressure post-COVID-19 pandemic, marked by global economic fluctuations, the rise of fintech, and credit restructuring policies by the OJK that potentially open the door to earnings management practices and weaken the quality of banking assets. This study aims to examine the influence of risk management quality and earnings management on bankruptcy risk in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021-2023, as well as to investigate the role of company size as a moderating variable. This study uses a quantitative approach based on panel data, with 41 samples of banking companies selected through a purposive sampling technique. Data analysis was conducted using the Random Effects Model (REM) method with the White Cross-section Standard Errors approach. The research results show that the quality of risk management has a negative and significant impact on bankruptcy risk, while earnings management has a positive and significant impact. Company size also proved to moderate both relationships in a weakening direction, wherein large-sized banks, the protective effect of ERM on the probability of bankruptcy weakened, and the destructive impact of earnings management was further dampened. These findings imply that strengthening risk management governance serves as the first line of defense for banks in mitigating bankruptcy, while smaller banks are more vulnerable due to aggressive earnings management practices, necessitating more intensive regulatory attention.