Jurnal Ekonomi Manajemen

KEGAGALAN PERENCANAAN ANGGARAN DALAM PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBENGKAKAN UTANG NEGARA

2026-04-23T11:39:32+00:00

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) adalah salah satu proyek penting untuk infrastruktur nasional yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem transportasi dan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, saat menjalankan proyek ini, ada banyak masalah, terutama terkait dengan perencanaan anggaran yang tidak efisien, yang membuat biaya proyek jadi membengkak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa yang salah dalam perencanaan anggaran proyek KCJB dan bagaimana hal itu berpengaruh pada keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara meneliti dari berbagai tulisan, seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, data resmi, dan berita ekonomi yang berkaitan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya proyek yang awalnya diperkirakan sekitar 5,5 miliar dolar AS meningkat menjadi sekitar 7,5 miliar dolar AS karena beberapa alasan, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan, masalah dalam pembebasan lahan, kondisi geologi yang sulit, perubahan dalam desain bangunan, serta dampak dari pandemi Covid-19. Kenaikan biaya ini memerlukan tambahan dana melalui pinjaman dari luar negeri dan dukungan dari pemerintah yang memberikan modal kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara yang terlibat. Kondisi ini secara tidak langsung menambah beban biaya dan bisa memberikan tekanan pada keuangan negara untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih komprehensif, manajemen risiko yang efektif, serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar agar dapat meminimalkan potensi pembengkakan biaya dan menjaga stabilitas keuangan negara.

The Jakarta–Bandung High-Speed Rail (KCJB) project is a national strategic infrastructure project aimed at improving transportation connectivity and supporting economic growth in Indonesia. However, during its implementation, the project faced various problems, primarily related to suboptimal budget planning, which led to cost overruns. This study aims to analyze budget planning failures in the KCJB project and their impact on the state's financial condition. The research method used was a qualitative literature study approach, reviewing various sources such as scientific journals, government reports, official data, and economic news relevant to the research topic. The results showed that the project cost, initially estimated at around US$5.5 billion, increased to approximately US$7.5 billion due to various factors, such as project implementation delays, land loan issues, complex geological conditions, changes in construction design, and the impact of the Covid-19 pandemic. These cost overruns then required additional financing through foreign loans and government support in the form of state equity participation in several State-Owned Enterprises (SOEs) involved in the project. This situation indirectly increases the financing burden and has the potential to put pressure on the country's fiscal condition in the long term. Therefore, this study emphasizes the importance of more comprehensive budget planning, effective risk management, and strict oversight in the implementation of large-scale infrastructure projects to minimize potential cost overruns and maintain state financial stability.

ANALISIS KINERJA KOPERASI KONSUMEN SYARI'AH BMT AGAM MADANI NAGARI KAMANG MUDIAK LAMO DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN RASIO ROA, FDR, DAN CAR

2026-04-01T07:19:33+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BMT dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan rasio Return on Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada periode 2017–2024 serta mengetahui hubungan antara ketiga rasio tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola BMT serta data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan dokumen terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan proses verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA BMT mencapai nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 8,26% kemudian mengalami penurunan hingga 2,80% pada tahun 2024, namun masih berada dalam kategori sangat sehat berdasarkan standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). FDR berada di atas 100% pada periode 2017–2021 yang termasuk dalam kategori kurang sehat, kemudian mengalami penurunan pada periode 2022–2024 dengan kisaran 92,43%–98,60% yang berada pada kategori cukup sehat. Sementara itu, CAR menunjukkan tren menurun dari 29,04% pada tahun 2017 menjadi 15,43% pada tahun 2023 sebelum meningkat kembali menjadi 16,60% pada tahun 2024 dan masih berada di atas batas minimal 8% sehingga termasuk dalam kategori sehat. Secara umum, kinerja BMT dalam penyaluran pembiayaan tergolong baik, namun perlu adanya perhatian terhadap penurunan tingkat profitabilitas serta penguatan permodalan agar kinerja keuangan tetap stabil dan berkelanjutan.

This study aims to analyze the performance of BMTs in disbursing financing based on the Return on Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Capital Adequacy Ratio (CAR) ratios for the 2017–2024 period and to determine the relationship between these three ratios. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. The data used are primary data obtained through interviews with BMT managers and secondary data sourced from financial reports and related documents. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions through a verification process. The results show that BMTs' ROA peaked at 8.26% in 2019, then decreased to 2.80% in 2024, but remains in the very healthy category based on Financial Services Authority (OJK) standards. The FDR was above 100% in the 2017–2021 period, which is considered unhealthy. It then decreased in the 2022–2024 period, ranging from 92.43% to 98.60%, which is considered quite healthy. Meanwhile, the CAR showed a downward trend from 29.04% in 2017 to 15.43% in 2023 before increasing again to 16.60% in 2024, remaining above the minimum threshold of 8%, making it considered healthy. Overall, BMT's financing disbursement performance is considered good, but attention is needed to address declining profitability levels and strengthen capital to ensure stable and sustainable financial performance.

EVALUASI KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019-2023

2026-04-22T10:41:49+00:00

Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lamongan yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan realisasi PAD, serta dokumen resmi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah PAD Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur masih relatif kecil dibandingkan dengan total belanja daerah, sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada sumber pendanaan lain terutama transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan optimalisasi PAD melalui peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pengembangan potensi ekonomi daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah. Dengan optimalisasi PAD tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal serta memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan.

So the purpose of this study is to highlight the performance of Lamongan Regency's Locally Generated Revenue (PAD) which aims to support the financing of infrastructure development in Lamongan Regency itself. Locally Generated Revenue is one of the important indicators in assessing the level of regional financial independence in the implementation of regional autonomy. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The data used are secondary data obtained from the Regional Revenue and Expenditure Budget Report (APBD), PAD realization reports, and official local government documents related to financial management in Lamongan Regency. The results show that Lamongan Regency's Locally Generated Revenue (PAD) has increased from year to year, which indicates the local government's efforts to optimize revenue sources such as local taxes, regional levies, the results of separated regional wealth management, and other legitimate income. However, the contribution of PAD to infrastructure development financing is still relatively small compared to total regional expenditure, so that the local government still relies on other financing sources, especially transfers from the central government. Therefore, the local government needs to continue to improve PAD optimization through improving the management of regional taxes and levies, developing regional economic potential, and increasing public awareness in fulfilling regional tax payment obligations. By optimizing local revenue (PAD), it is hoped that the regional government can increase fiscal financing and strengthen infrastructure development financing in Lamongan Regency.

EVALUASI PENGANGGARAN DINAMIKA PENGANGGARAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN): ANALISIS KASUS ANGGARAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL

2026-04-21T02:27:26+00:00

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu proyek strategis nasional yang memiliki implikasi besar terhadap kebijakan fiskal dan tata kelola pembangunan di Indonesia. Proyek ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi ujian terhadap kapasitas penganggaran negara serta efektivitas skema pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penganggaran pembangunan IKN, termasuk kesiapan sumber pembiayaan, pola alokasi anggaran, serta implikasinya terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan terkait pembangunan IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan IKN dirancang melalui kombinasi berbagai skema, seperti APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), investasi swasta, serta dukungan dari badan usaha milik negara. Dinamika penganggaran tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada APBN sekaligus membuka peluang pembiayaan inovatif. Namun demikian, tantangan terkait kepastian investasi, kesiapan regulasi, dan konsistensi kebijakan fiskal masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan proyek ini. Oleh karena itu, penguatan tata kelola anggaran dan transparansi kebijakan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.

The development of the Capital City of Nusantara (IKN) is one of the national strategic projects that has major implications for fiscal policy and development governance in Indonesia. This project not only reflects efforts to achieve equitable development, but also tests the state's budgeting capacity and the effectiveness of alternative financing schemes outside the State Budget (APBN). This study aims to analyze the dynamics of IKN development budgeting, including the readiness of funding sources, budget allocation patterns, and their implications for the sustainability of national strategic projects. The research method used is a qualitative approach with a literature study that combines various sources of literature and policy documents related to IKN development. The results of the study show that the financing of IKN development is designed through a combination of various schemes, such as the APBN, government cooperation with business entities (KPBU), private investment, and support from state-owned enterprises. These budgeting dynamics show the government's efforts to reduce dependence on the APBN while opening up opportunities for innovative financing. However, challenges related to investment certainty, regulatory readiness, and fiscal policy consistency remain important factors affecting the success of this project. Therefore, strengthening budget governance and policy transparency is key to ensuring the sustainability of IKN development as a national strategic project.

ANALISIS PENGARUH FAKTOR HARGA, LOKASI DAN DIFERENSIASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI DEPOT ANF DI JORONG RUMBAI

2026-04-27T05:39:18+00:00

Studi ini diorientasikan guna mengkaji dampak harga, lokasi, serta diferensiasi produk pada keputusan pembelian konsumen pada Depot ANF yang bertempat di Jorong Rumbai. Depot ANF tergolong entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi pada sektor air minum isi ulang serta memegang fungsi vital dalam menyuplai keperluan warga lokal. Kendati sempat mencatatkan eskalasi omzet, depot tersebut turut menjumpai kemerosotan yang ditengarai diakibatkan oleh faktor harga, lokasi, serta diferensiasi produk. Riset ini mengadopsi metode kuantitatif dengan klasifikasi studi deskriptif asosiatif. Informasi dihimpun dengan distribusi angket bagi 95 partisipan yang diseleksi dari populasi sejumlah 1.759 kepala keluarga memanfaatkan formula Slovin disertai margin eror 10% dan metode simple random sampling. Telaah data dijalankan memakai regresi linier berganda berikut verifikasi hipotesis lewat uji t serta uji F. Temuan studi mengindikasikan bahwasanya variabel harga tidak berdampak nyata pada keputusan pembelian konsumen, sementara variabel lokasi dan diferensiasi produk berimplikasi substansial. Secara kolektif, harga, lokasi, serta diferensiasi produk berkontribusi nyata pada keputusan pembelian konsumen. Konklusi riset memperlihatkan bahwasanya keputusan pembelian konsumen pada Depot ANF dominan dideterminasi oleh faktor lokasi dan diferensiasi produk dibandingkan faktor harga.

The primary objective of this investigation is to evaluate the influence of price, location, and product differentiation on consumers’ purchasing decisions at Depot ANF situated in Jorong Rumbai. Depot ANF operates as a Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) within the refillable drinking water sector, serving a vital function in fulfilling local community necessities. Despite recording a substantial sales growth, the depot subsequently encountered a downturn, hypothetically driven by price, location, and product differentiation factors. This research adopted a quantitative strategy utilizing a descriptive associative design. Data acquisition was achieved by circulating questionnaires to 95 participants, extracted from a total population of 1,759 households applying the Slovin formula with a 10% margin of error alongside a simple random sampling technique. The analytical process employed multiple linear regression accompanied by hypothesis validation via t-tests and F-tests. The outcomes demonstrate that price yields no substantial impact on consumers’ purchasing decisions, whereas location and product differentiation possess a significant effect. Simultaneously, price, location, and product differentiation significantly influence consumers’ purchasing decisions. The study concludes that purchasing decisions at Depot ANF are more strongly influenced by location and product differentiation than by price.

DAMPAK KENAIKAN PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN (PPN) PADA KEPATUHAN PAJAK DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2026-04-20T13:01:14+00:00

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak, yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan daerah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa, adalah salah satu jenis pajak yang paling banyak memberikan kontribusi. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kapasitas fiskal, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini memengaruhi penerimaan negara selain tingkat kepatuhan wajib pajak dan kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan. Sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia, Surabaya memiliki banyak aktivitas perdagangan dan jasa, sehingga perubahan tarif PPN dapat berdampak pada penerimaan pajak dan pendapatan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari efek kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan wajib pajak, serta dampaknya terhadap pendapatan daerah dan perencanaan pembangunan Kota Surabaya dari tahun 2025 hingga 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan data sekunder dari laporan perpajakan, dokumen pemerintah, dan jurnal ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah, terutama dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kenaikan tarif pajak juga meningkatkan beban wajib pajak, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah, yang berpotensi berdampak pada tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mendukung, seperti sosialisasi perpajakan dan peningkatan sistem pengawasan.

The main source of state revenue is taxation, which is used to finance /.national and regional development. Value Added Tax (VAT), which is a tax on the consumption of goods and services, is one of the types of tax that contributes the most. To increase state revenue and improve fiscal capacity, the Indonesian government issued Law No. 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization, which raised the VAT rate from 11% to 12%. This policy affects state revenue as well as taxpayer compliance and the ability of local governments to plan development. As the largest economic center in Indonesia, Surabaya has many trade and service activities, so changes in the VAT rate can have an impact on tax revenue and regional income. The purpose of this study is to examine the effect of the VAT rate increase on taxpayer compliance, as well as its impact on regional income and development planning in the city of Surabaya from 2025 to 2026. This study uses a qualitative descriptive approach using secondary data from tax reports, government documents, and scientific journals. The study shows that an increase in VAT rates can increase tax revenue, which can support regional development financing, especially in the infrastructure and public services sectors. However, tax rate increases also increase the burden on taxpayers, especially small and medium-sized enterprises, which could potentially impact tax compliance rates. Therefore, to ensure optimal tax revenue and sustainable regional development, supportive policies are needed, such as tax awareness campaigns and improvements to the monitoring system.

PERAN KEMITRAAN MULTI-PIHAK DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KOTA MALANG SEBAGAI IMPLEMENTASI SDGS 17

2026-04-24T13:31:10+00:00

Penelitian ini membahas peran tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata pedesaan di Agrowisata Bumiaji, Kota Batu, dengan fokus pada sinergi antar pemangku kepentingan serta dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan multi-pihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas memiliki peran penting dalam menciptakan pengelolaan pariwisata yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan kolaborasi ini didukung oleh adanya partisipasi aktif, transparansi, dan kepercayaan antar pihak, sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta mendukung pencapaian SDGs 17. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antar stakeholder, keterbatasan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, kapasitas SDM, serta partisipasi masyarakat agar kemitraan dapat berjalan lebih optimal dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

ANALISIS FUNGSI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN NON RIBA DALAM MENGHADAPI PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus di Nagari Nan Limo, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam)

2026-04-06T12:47:29+00:00

Perbankan syariah hadir sebagai sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam dengan orientasi pada keadilan serta penghindaran praktik riba dalam transaksi pembiayaan. Namun, perkembangan perbankan syariah saat ini menghadapi tantangan meningkatnya penggunaan pinjaman online yang dikenal praktis dan cepat, tetapi berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan non riba dalam merespons fenomena pinjaman online di kalangan masyarakat Nagari Nan Limo, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap masyarakat yang memanfaatkan pinjaman online serta memiliki pengetahuan mengenai perbankan syariah. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pinjaman online didorong oleh kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, serta rendahnya persyaratan administratif. Meskipun masyarakat menyadari adanya unsur riba dan risiko keuangan, pinjaman online tetap digunakan karena keterbatasan pilihan pembiayaan lain dan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi solusi pembiayaan non riba, namun perannya belum dimaksimalkan sehingga diperlukan penguatan literasi keuangan syariah, intensifikasi sosialisasi produk, serta pengembangan layanan perbankan syariah berbasis digital.

Islamic banking operates as a financial system grounded in Sharia principles, emphasizing fairness and the avoidance of riba-based transactions. However, its development currently faces challenges due to the increasing use of online loans that offer convenience and rapid access but may conflict with Sharia principles. This study aims to examine the role of Islamic banking as an alternative source of non-riba financing in responding to the widespread use of online loans among the community of Nagari Nan Limo, Palupuah District, Agam Regency. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews and field observations involving community members who utilize online loans and possess an understanding of Islamic banking. The data were analyzed qualitatively by interpreting and examining field findings. The results indicate that the use of online loans is primarily driven by simplified procedures, fast fund disbursement, and minimal administrative requirements. Although the community is aware of the presence of riba and potential financial risks, online loans continue to be used due to limited alternative financing options and low levels of Islamic financial literacy. This study concludes that Islamic banking has considerable potential to serve as a non-riba financing solution; however, its role has not yet been fully optimized. Therefore, strengthening Islamic financial literacy, intensifying product outreach, and developing digital-based Islamic banking services are essential to enhance its effectiveness.

KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN HAMBATANNYA

2026-04-23T02:21:58+00:00

Kesenjangan pendidikan di wilayah terpencil tetap menjadi isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Perbedaan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana pendidikan antara daerah perkotaan dan terpencil menunjukkan bahwa usaha pemerataan pendidikan masih jauh dari kata berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang memengaruhi keberhasilannya di lokasi terpencil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang mengeksplorasi beragam sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait pendidikan. Analisis dilakukan secara deskriptif berdasarkan teori pelaksanaan kebijakan dari George Edward III serta Van Meter dan Van Horn.Temuan kajian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerataan pendidikan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kurangnya infrastruktur, distribusi tenaga pengajar yang tidak merata, keterbatasan sarana pendidikan, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Faktor eksternal seperti kondisi geografis dan kesenjangan teknologi turut mempertegas rintangan implementasi kebijakan. Dalam Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak kebijakan telah disusun untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas dalam memperbaiki efektivitas pelaksanaan kebijakan, guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang lebih adil dan merata di seluruh penjuru Indonesia.

The disparity in education within remote regions remains a significant challenge for educational advancement in Indonesia. Variations in access, quity, and the presence of educational resources between urban centers and isolated locales highlight that endeavors to secure educational equity are still unsuccessful. This research intends to examine the execution of educational equity policies and pinpoint various obstacles that hinder their effectiveness in remote settings. Utilizing a qualitative methodology with a literature review approach, this study investigates a range of sources, including academic journals, books, and documents related to educational policy. The analysis was conducted descriptively, drawing upon the policy implementation frameworks of George Edward III and Van Meter and Van Horn. The results of the study reveal that the enforcement of educational equity policies continues to encounter numerous challenges, such as inadequate infrastructure, uneven allocation of teaching personnel, limited educational resources, and socio-economic influences. Additionally, factors like communication, resource availability, the disposition of mplementers, and bureaucratic organization also impact the success of policy execution. External aspects such as geographical positioning and technological disparities further intensify the difficulties related to policy implementation. This study concludes that despite the formulation of numerous policies aimed at addressing educational inequities, their practical application remains suboptimal. Hence, cooperation among the central government, regional authorities, and local communities is essential to enhance the efficacy of policy enactment, striving for a more just and equitable distribution of education across Indonesia.

STUDI PENGANGGARAN APBD KOTA SURABAYA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

2026-04-21T09:00:58+00:00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pelaksanaan APBD Kota Surabaya selama periode 2016–2020 dalam mendukung pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD Kota Surabaya. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan daerah, antara lain rasio efektivitas pendapatan, rasio efisiensi belanja, dan tingkat serapan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kota Surabaya selama periode penelitian berada dalam kategori baik, meskipun terdapat beberapa fluktuasi pada tingkat penyerapan anggaran dan efisiensi belanja di beberapa tahun tertentu. Dengan demikian, pemerintah Kota Surabaya perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar pelaksanaan APBD semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah.

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a key instrument for local governments in supporting regional development. The performance of APBD implementation is an important indicator to assess how effectively and efficiently the planned budget is realized. This study aims to analyze the performance of APBD implementation in Surabaya City during the period 2016–2020 in supporting regional development. This research employs a descriptive quantitative method using secondary data obtained from Surabaya City budget realization reports. The analysis is conducted using several regional financial ratios, including revenue effectiveness ratio, expenditure efficiency ratio, and budget absorption level. The results indicate that, in general, the performance of APBD implementation in Surabaya City during the research period was categorized as good, although there were fluctuations in budget absorption and expenditure efficiency in certain years. Therefore, the Surabaya City Government needs to continuously evaluate and improve its budget management to optimize regional development outcomes.

EVALUASI PENGANGGARAN PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL

2026-04-20T13:37:16+00:00

Evaluasi penganggaran adalah proses sistematis dan objektif untuk mengukur, menganalisis,dan menilai kinerja perencanaan serta realisasi anggaran guna memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien dan ekonomis. Surabaya adalah salah satu kota yang menggunakan teknologi informasi dalam akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui pelaksanaan e-budgeting. Surabaya sendiri juga dikenal sebagai salah satu kota yang sistem penganggaran atau keuangannya sangat transparan. Penerapan akuntabel dan transparansi anggaran pemerintahan Surabaya sudah terwujud. Tata kelola keuangan daerah yang akuntabel tidak hanya ditemukan oleh sistem dan regulasi, tetapi juga oleh komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip keterbukaan, pengawasan dan optimalisasi kinerja anggaran. Dengan pengelolaan anggaran yang terancang dan terukur, diharapkan tercipta pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Budgeting evaluation is a systematic and objective process for measuring, analyzing, and assessing the performance of budget planning and implementation to ensure effective, efficient, and economical use of funds. Surabaya is one of the cities utilizing information technology for budget accountability and transparency through the implementation of e-budgeting. Surabaya itself is also known as a city with a highly transparent budgeting and financial system. The implementation of accountable and transparent budgeting by the Surabaya government has been realized. Accountable regional financial governance is not only determined by systems and regulations, but also by the local government's commitment to implementing the principles of transparency, oversight, and optimizing budget performance. With a well-designed and measurable budget management, it is hoped that a regional government will be more responsive to community needs and able to continuously improve the quality of public services.

KAJIAN TEORI-TEORI BELAJAR, IMPLIKASINYA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA

2026-04-25T02:03:04+00:00

Teori-teori belajar merupakan landasan penting dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Berbagai pendekatan seperti behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami proses belajar siswa. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan untuk menganalisis implikasi teori-teori tersebut terhadap efektivitas pembelajaran serta pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemilihan dan penerapan teori belajar yang tepat mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran, ditandai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, keaktifan siswa, serta suasana belajar yang kondusif. Selain itu, integrasi pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap teori-teori belajar menjadi hal yang esensial bagi pendidik dalam menciptakan proses pembelajaran yang optimal, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa.

Learning theories are an essential foundation for designing effective and meaningful learning processes. Various approaches, such as behaviorism, cognitivistism, constructivism, and humanism, provide different perspectives on understanding student learning processes. This study uses a literature review method, examining various relevant literature sources to analyze the implications of these theories on learning effectiveness and their influence on student motivation. The results of the study indicate that selecting and implementing appropriate learning theories can increase learning effectiveness, characterized by the achievement of learning objectives, student engagement, and a conducive learning environment. Furthermore, integrating approaches appropriate to student characteristics has been shown to increase learning motivation, both intrinsic and extrinsic. Therefore, a comprehensive understanding of learning theories is essential for educators in creating optimal, innovative, and student-oriented learning processes.

ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENGANGGARAN KECAMATAN SUKOMANUNGGAL, KOTA SURABAYA

2026-04-20T12:57:53+00:00

Budget transparency is an important element of local governance to prevent corruption, increase accountability, and strengthen public participation. This study aims to analyze the level of transparency in the budgeting process of the Sukomanunggal Regency Government, Surabaya City with a focus on the stages of planning, implementation, and accountability. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through document studies (APBD), accountability reports, and official government websites), interviews with the public, and direct observation. The analysis was carried out using a transparency indicator framework based on Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and the principles of good governance. The results of the study show that budget transparency in Sukomanunggal Regency is at a moderate level, with strengths in the publication of APBD documents online, but weaknesses in real-time information accessibility, public involvement in Musrenbang (Regional Development Planning Forum), and sanctions for violations. Inhibiting factors include limited digital infrastructure and low public literacy. Recommendations include strengthening integrated digital platforms, training for officials, and participatory oversight mechanisms. This research is expected to contribute to improving regional financial governance at the district level.