NILAI AKHLAK DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN ASET DI PEMERINTAH KOTA MEDAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran nilai-nilai akhlak dalam mencegah penyalahgunaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini menggunakan metode analisis isi terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti laporan pengawasan internal, regulasi kepegawaian, dan kebijakan pengelolaan aset. Fokus utama terletak pada bagaimana nilai moral termasuk kejujuran, integritas, religiusitas, tanggung jawab, dan kedisiplinan berpengaruh terhadap perilaku aparatur sipil negara dalam pengelolaan aset publik. Hasil temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut berkontribusi signifikan dalam menciptakan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel, terutama ketika diintegrasikan dengan sistem pengendalian intern yang efektif dan budaya organisasi yang menekankan etika serta keteladanan dari pimpinan. Studi ini juga menyoroti kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi nilai moral dalam praktik birokrasi sehari-hari. Diperlukan strategi penguatan karakter aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, pengawasan partisipatif, dan evaluasi berbasis integritas untuk memperkuat pencegahan penyimpangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai akhlak bukan hanya elemen normatif, melainkan fondasi penting bagi pembangunan birokrasi yang bersih, beretika, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah.

This study aims to evaluate the role of moral values in preventing the misuse of regional assets within the Medan City Government. Using a descriptive qualitative approach, the research applies content analysis to official documents, including internal audit reports, personnel regulations, and asset management policies. The main focus lies in assessing how moral values such as honesty, integrity, religiosity, responsibility, and discipline influence civil servants’ behavior in managing public assets. The findings indicate that these values significantly contribute to establishing transparent and accountable asset governance, especially when integrated with effective internal control systems, ethical leadership, and an organizational culture that upholds integrity. Furthermore, the study identifies a gap between normative policies and the actual internalization of moral values in daily bureaucratic practices. Strengthening moral character through continuous training, participatory oversight, and integrity-based evaluations is recommended to enhance fraud prevention. The study concludes that moral values are not merely normative ideals but essential foundations for building an ethical, accountable, and corruption-resistant bureaucracy in asset administration. Embedding moral principles into public service practices is critical to ensure that governance mechanisms function not only procedurally but also ethically and responsibly.