DARI APBD KE HATI RAKYAT : INTEGRASI NILAI KETUHANAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM TATA KELOLA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA X TAHUN 2021-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial, yang merupakan sila pertama dan kelima dalam Pancasila, dapat diintegrasikan secara sistemik ke dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota X Tahun 2021-2024. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan metode analisis kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelaah berbagai dokumen resmi, literatur akademik, serta data dari situs pemerintah guna mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diterapkan dalam kebijakan fiskal daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah program yang secara normatif mencerminkan nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial seperti pemberdayaan rumah ibadah, jaminan kesehatan berbasis Universal Health Coverage, dan bantuan sosial untuk kelompok rentan. Implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip etika publik dan keadilan distributif yang berkelanjutan. Beberapa kebijakan dinilai tidak efektif dan tidak partisipatif, serta masih ditemukan indikasi penyimpangan anggaran dan praktik korupsi yang mencerminkan lemahnya integritas dan akuntabilitas birokrasi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi birokrasi yang berlandaskan nilai, peningkatan literasi Pancasila di kalangan aparatur pemerintah, serta penguatan mekanisme partisipasi dan kontrol sosial masyarakat sebagai strategi untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang adil, transparan, bertanggung jawab, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat secara menyeluruh.

This research aims to explore and analyze in depth how the values of God Almighty and Social Justice, which are the first and fifth precepts in Pancasila, can be systemically integrated into regional financial governance, particularly in the management of the Regional Budget (APBD) in City X for 2021-2024. Using a literature study approach and a qualitative-descriptive analysis method, this research examines various official documents, academic literature, and data from government websites to identify the extent to which the noble values of Pancasila have been applied in local fiscal policy. The results of the study show that although there are a number of programs that normatively reflect the values of Godhead and Social Justice such as empowering houses of worship, health insurance based on Universal Health Coverage, and social assistance for vulnerable groups. Implementation in the field still does not fully reflect the principles of public ethics and sustainable distributive justice. Some policies are considered ineffective and non-participatory, and there are still indications of budget irregularities and corrupt practices that reflect the weak integrity and accountability of the regional bureaucracy. Therefore, this study recommends the importance of value-based bureaucratic reform, increasing Pancasila literacy among government officials, and strengthening community participation and social control mechanisms as strategies to realize regional financial governance that is fair, transparent, responsible, and truly in favor of the interests of the people as a whole.