AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN DARI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN NILAI PANCASILA SILA PERTAMA

Penulis

  • Lusi Betricia Sinaga Universitas Negeri Medan
  • Rahel Purba Universitas Negeri Medan
  • Sarveli Manurung Universitas Negeri Medan
  • Nasirwan Universitas Negeri Medan

Kata Kunci:

BUMD, Nilai Ketuhanan, Akuntansi Keuangan Daerah, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Etika, ASN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila dalam praktik akuntansi keuangan daerah. Dalam konteks tata kelola keuangan publik, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai sistem informasi, melainkan juga sebagai alat kontrol moral. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji dimensi etis dan spiritual dalam pengelolaan keuangan daerah serta peran aparatur sipil negara (ASN) dalam mengintegrasikan nilai-nilai Ketuhanan ke dalam sistem akuntansi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip Ketuhanan dapat memperkuat integritas, menolak korupsi, dan menjaga amanah dalam pengelolaan dana publik. Meskipun demikian, terdapat tantangan signifikan seperti budaya birokrasi yang sekular dan lemahnya pendidikan etika. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyatukan nilai religius, etika, dan profesionalisme dalam tata kelola keuangan daerah agar tercipta sistem yang adil, transparan, dan akuntabel.

This study aims to explore the application of the value of "Belief in One God" as the first principle of Pancasila in the practice of regional financial accounting. In the context of public financial governance, accounting serves not only as an information system but also as a tool for moral control. Adopting a descriptive qualitative approach based on a literature review, this research investigates the ethical and spiritual dimensions of regional financial management and the role of civil servants (ASN) in integrating the value of "Belief in One God" into the accounting system. The analysis indicates that the implementation of this principle can strengthen integrity, prevent corruption, and uphold trust in the management of public funds. However, significant challenges remain, including a secular bureaucratic culture and insufficient ethical education. Therefore, an approach is required that combines religious values, ethics, and professionalism in regional financial governance to create a fair, transparent, and accountable system.

Unduhan

Diterbitkan

2025-06-28