IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) KEDUNGRANDU BANYUMAS

Penulis

  • Inez Nurul Fahira Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
  • Zaula Rizqi Atika Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
  • Indah Ayu Permana Pribadi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
  • Chamid Sutikno Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
  • Andi Zaelani Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Pengelolaan Sampah, Teori Implementasi Van Meter & Van Horn

Abstrak

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sampah yang memiliki tingkat risiko kerja cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan K3 di TPST Kedungrandu Kabupaten Banyumas dengan menggunakan Teori Implementasi kebijakan dari Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn yang meliputi aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Aspek Standar dan Tujuan Kebijakan menunjukkan bahwa tujuan zero accident telah dipahami sebagai standar normatif oleh pengelola dan pekerja, namun belum didukung oleh dokumen SOP K3 tertulis yang formal. Aspek Sumber Daya menunjukkan tersedianya tenaga kerja dan sarana pendukung K3, meskipun belum terdapat koordinator K3 secara khusus yang berkompeten secara formal. Aspek Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana menggambarkan koordinasi internal melalui safety meeting rutin serta hubungan eksternal dengan DLH dan Puskesmas yang berjalan secara konsisten. Aspek Karakteristik Agen Pelaksana menunjukkan struktur organisasi KSM yang fungsional dengan kepemimpinan humanis, namun pembagian wewenang K3 mash terpusat pada ketua KSM. Aspek Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik menunjukkan budaya kekeluargaan sebagai model sosial yang memperkuat pengawasan mandiri serta kondisi ekonomi yang mendorong etos kerja, sementara dukungan pemerintah daerah masih terbatas pada fasilitasi operasional. Aspek Disposisi Pelaksana menunjukkan sikap positif dan komitmen pimpinan serta pekerja terhadap penerapan K3, meskipun pemahaman teknis K3 masih perlu ditingkatkan.

Occupational Health and safety (OSH) is a crucial aspect of waste management, which carries a high level of occupational risk. This study aims to analyze the implementation of OSH policies at the Kedungrandu Integrated Waste Treatment Site (TPST) in Banyumas Regency using the Policy Implementation Theory by Donald. S Van Meter and Carl E. Van Horn, which encompasses policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of the implementing agencies, social, economic, and political conditions, and the disposition of implementers. This research employs a qualitative method with a purposive sampling technique for selecting informants, while data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that regarding policy standards and objectives, the zero accident goal is understood as a normative standard by managers and workers, although it has not yet been supported by formal written OSH Standard Operating Procedures (SOP). In terms of resources, manpower and OSH supporting facilities are available, despite the absence of a specifically assigned OSH coordinator with formal competence. Inter-organizational communication is characterized by consistent internal coordination through routine safety meetings and external relationships with the Environmental Agency (DLH) and local health centers. Furthermore, the characteristics of the implementing agency show a functional organizational structure with humanistic leadership, though OHS authority remains centralized under the head of the community group. Social, economic, and political conditions reveal that a culture of kinship strengthens self-supervision and economic conditions driver the work ethic, wile local government support is currently limited to operational facilitation. Finally, the disposition of implementers reflects a positive attitude and commitment to ward OSH application, even though technical understanding still requires further improvement.

Unduhan

Diterbitkan

2026-06-29