E-GOVERNMENT: BETWEEN THE GOVERNMENT'S VISION AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Abstrak

Dunia berubah dengan sangat cepat dan penuh dengan ketidakpastian, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta menguatnya demokratisasi menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, bersih, partisipatif, responsif, dan akuntabel. Hal ini mendorong banyak instansi pemerintah untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal. Visi pemerintah untuk mewujudkan digital melayani yang dikenal dengan pemerintahan Dilan mencoba menjawab tantangan tersebut, kementerian dan lembaga pemerintah lainnya termasuk pemerintah daerah berlomba-lomba melakukan transformasi digital dalam bentuk berbagai inovasi yang berujung pada penerapan electronic government atau e-government di instansinya. Hasil survei E-Government tahun 2022 yang dilakukan oleh United Nations juga cukup menggembirakan, posisi Indonesia meningkat signifikan dari peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa upaya pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi terutama implementasi e-government di pemerintah daerah antara lain hambatan organisasi, hambatan sumber daya manusia, kendala anggaran, dukungan yang kurang kuat, kapasitas yang lemah dan manfaat yang minim, serta mentalitas birokrasi tradisional yang masih ada dan tertanam kuat dalam ego sektoralnya.

The world is changing very quickly and full of uncertainty. The rapid development of information and communication technology and the strengthening of democratization that demands a more open, clean, participatory, responsive, and accountable government administration have encouraged many government agencies to innovate in providing services both internal and external. Government vision to realize Digital Serves known as Dilan government try to answer the challenge, ministries and other government agencies including local government are competing to carry out digital transformation in the form of various innovations that lead to the implementation of electronic government or e-government in their agencies. The results of the 2022 E-Government survey by United Nations (UN) are quite encouraging, Indonesia's position has increased significantly from 88th in 2020 to 77th in 2022 that shows that efforts to develop and implement the Electronic-Based Government System have been running well. However, there are still a number of challenges that must be faced, especially in local governments including organizational barriers, human aspects barriers, financial constraint, the lack of strong support, weak capacity and less benefit, and also traditional bureaucratic mentality, which is still deeply embedded in its sectoral ego.