TATAKELOLA KOLABORATIF HEXA HELIX DALAM PENGELOLAAN TOLERANSI BERAGAMA DI KOTA BOGOR

Abstrak

Kota Bogor dikenal sebagai penyangga Ibukota Indonesia dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan, dimana disatu sisi merupakan kekayaan, akan tetapi juga menjadi sumber konflik. Tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan toleransi Beragama menjadi relevan mengingat kompleksitas faktor yang terlibat membutuhkan kerangka kerja yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, media, dan lembaga terkait lainnya, untuk bekerja sama dalam mengelola dan mempromosikan toleransi beragama. Dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam tata kelola kolaboratif pengelolaan toleransi Beragama. Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis tata kelola kolaboratif hexa helix dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan toleransi beragama di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan dalam pengelolaan toleransi Beragama di   Kota Bogor menggunakan kerangka kolaboratif Hexa Helix, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) menunjukkan peran  yang sangat kuat, berkontribusi secara signifikan terhadap inisiatif kolaboratif. Media massa juga berperan kuat dalam mendukung penyebaran informasi. Namun, peran badan usaha dan akademisi masih lemah dan perlu ditingkatkan. Komunitas terdampak memiliki peran yang sedang, yang menunjukkan kebutuhan akan dorongan tambahan untuk keterlibatan mereka.. Faktor pendukung utama mencakup kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang kompeten, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan media massa. Sementara itu, faktor penghambat melibatkan keterbatasan dalam keterlibatan badan usaha dan universitas/akademisi, serta hambatan seperti keterlambatan menerjemahkan produk peraturan daerah dalam kebijakan operasional, kurangnya visi dan inovasi kolaboratif dari pemerintah kota dan keterbatasan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan toleransi beragama, perlu memperkuat keterlibatan badan usaha, akademisi, dan komunitas terdampak’.

Bogor City is known as a supporting city for Indonesia’s capital, with its diversity of ethnicities, religions, races and groups, which on the one hand is wealth and power, but it is often also a source of conflict. Collaborative governance in managing religious tolerance in Bogor City becomes relevant considering the complexity of factors involved, requiring a framework that engages various stakeholders, including the government, civil society, private sector, religious leaders, media and other related institutions, to work together in managing and promoting inter-religious tolerance. In practice, there are several challenges faced in collaborative governance for managing religious tolerance. The objective of this research is to analyze the Hexa Helix collaborative governance and examine the supporting and inhibiting factors in collaborative governance in managing religious tolerance in Bogor City. The research method used in this study is a qualitative approach with a case study method. The research findings indicate that in managing religious tolerance in Bogor City using the Hexa Helix collaborative framework, the government, religious leaders, and non-governmental organizations/civil society (NGOs/CSOs) play a very strong role, contributing significantly to collaborative initiatives. The mass media also plays a fairly strong role in supporting the dissemination of information. However, the role of businesses and universities/academics remains weak and needs improvement. The impacted community and religious leaders have a moderate role, indicating the need for additional encouragement for their engagement. To achieve maximum effectiveness in managing religious tolerance, efforts are needed to strengthen the involvement of businesses, academics, and the affected community within this collaborative framework. Key supporting factors include strong leadership, competent bureaucracy, and active participation from civil society and mass media. On the other hand, inhibiting factors involve limited involvement of businesses and universities/academics, along with obstacles such as delays in translating regional regulations into operational policies, lack of vision and collaborative innovation from the city government, and budget constraints.