IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN OGAN ILIR
Kata Kunci:
Implementasi, Kebijakan, SIPD, Bappeda, Kepatuhan, Kinerja, KoordinasiAbstrak
Sebelum diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengelolaan data pembangunan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Ilir dilakukan secara manual dan terpisah di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendekatan pengelolaan ini mengakibatkan keterlambatan pengumpulan data, rendahnya akurasi informasi, dan terbatasnya transparansi dalam perencanaan pembangunan daerah. Implementasi SIPD bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan data pembangunan yang lebih akurat, terpusat, dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SIPD di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka kerja Ripley & Franklin sebagai dasar analisis. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan narasumber kunci, dan tinjauan dokumen. Penelitian ini berfokus pada tiga dimensi utama: kepatuhan, kelancaran fungsi rutin, dan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SIPD di Bappeda Kabupaten Ogan Ilir telah dimulai tetapi belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor pendukung implementasi SIPD meliputi kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan penggunaan SIPD serta dukungan internal dari Bappeda untuk mengoptimalkan sistem. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang tidak memadai, koordinasi vertikal yang kurang efektif, dan bimbingan teknis yang kurang dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, disarankan agar Bappeda Kabupaten Ogan Ilir memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Before the implementation of the Regional Government Information System (SIPD), the management of development data at the Regional Planning and Development Agency (Bappeda) of Ogan Ilir Regency was carried out manually and separately among the Regional Apparatus Organizations (OPD). This management approach resulted in delays in data collection, low information accuracy, and limited transparency in regional development planning. The implementation of SIPD aims to achieve more accurate, centralized, and integrated development data management. This study aims to analyze the implementation of SIPD policy at Bappeda Ogan Ilir Regency and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a descriptive qualitative method with the Ripley & Franklin framework as the basis for analysis. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with key informants, and document review. This study focuses on three main dimensions: compliance, smooth routine functions, and the realization of the desired performance. The results show that the implementation of SIPD policy at Bappeda Ogan Ilir Regency has started but has not been fully optimal. Supporting factors for the implementation of SIPD include the central government’s policy mandating the use of SIPD and internal support from Bappeda to optimize the system. On the other hand, inhibiting factors include limited human resource (HR) capacity, inadequate infrastructure, ineffective vertical coordination, and insufficient technical guidance from the central government. Therefore, it is recommended that Bappeda Ogan Ilir Regency strengthen HR capacity through technical training, improve technological infrastructure, and enhance coordination with the central government.