PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGABAIAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abstrak

Perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan merupakan aspek krusial dalam mencapai kesetaraan gender dan kesehatan masyarakat yang optimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan hak atas Kesehatan reproduksi Perempuan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum dan teori terkait Kesehatan reproduksi. Hasilnya ialah, aturan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual secara komprehensif yaitu perlindungan oleh hukum secara umum yang mencakup pemberian Restitusi dan Kompensasi, konseling sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu pengabaian hak kesehatan reproduksi, pelayanan Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis. Secara komprehensif untuk melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan, dengan fokus pada akses layanan kesehatan yang aman dan berkualitas, serta penanganan kekerasan berbasis gender. Akan tetapi pada Implementasinya belum efektif dalam melindungi hak-hak Perempuan.

The protection of women's reproductive health rights constitutes a critical element in the pursuit of gender equality and optimal public health. This study aims to examine the legal protections afforded to victims of sexual violence and the right to reproductive health for women, as stipulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Employing a normative juridical approach, this research analyzes relevant legal sources and theoretical frameworks related to reproductive health. The findings indicate that the legal framework provides comprehensive protection for victims of sexual violence. These protections include general legal safeguards encompassing the provision of restitution and compensation, psychological counseling to mitigate the adverse mental health impacts resulting from the neglect of reproductive health rights, and medical assistance for victims experiencing physical harm. Overall, the law is intended to ensure the protection of women's reproductive health rights by promoting access to safe and high-quality healthcare services, while also addressing gender-based violence. Nevertheless, the implementation of these legal protections remains ineffective in fully upholding women's rights in practice.