STRATEGI HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Abstrak

Ekonomi Kreatif (ekraf) mencakup spektrum luas kegiatan ekonomi yang berakar pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan dan lapangan kerja melalui produksi dan pemanfaatan ide-ide inventif dan ekspresi artistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk-produk di sektor ekonomi kreatif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kebijakan dan inisiatif yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perlindungan HKI. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menganalisis data sekunder dan primer secara kualitatif. Pendekatan pemerintah terhadap perlindungan HKI untuk produk ekonomi kreatif telah diartikulasikan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang selaras dengan kerangka kerja nasional. Langkah-langkah pencegahan, seperti perlindungan hukum dan insentif ekonomi bagi kreator yang mendaftarkan HKI-nya, telah tersedia. Namun demikian, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman HKI di kalangan pelaku ekonomi kreatif, serta sifat komunal mereka, khususnya di Indonesia. Pada tingkat implementasi, terbatasnya dukungan daerah menghambat realisasi manfaat ekonomi yang optimal bagi para pelaku ekonomi kreatif

The Creative Economy (EKRAF) encompasses a broad spectrum of economic activities rooted in individual creativity, skills, and talents, aimed at promoting well-being and employment through the production and utilization of inventive ideas and artistic expression. This study aims to evaluate government efforts to address existing challenges and improve the protection of Intellectual Property Rights (IPR) for products in the creative economy sector. Furthermore, this study examines policies and initiatives implemented by local governments to support IPR protection. Using normative and empirical juridical research methods, this study qualitatively analyzes secondary and primary data. The government's approach to IPR protection for creative economy products has been articulated through legislation and local policies aligned with the national framework. Preventive measures, such as legal protection and economic incentives for creators who register their IPR, are in place. However, the effectiveness of this protection depends heavily on awareness and understanding of IPR among creative economy actors, as well as their communal nature, particularly in Indonesia. At the implementation level, limited regional support hinders the realization of optimal economic benefits for creative economy actors. These findings underscore the need for the government to intensify outreach efforts on IPR, simplify the registration process, and strengthen regional institutional and regulatory support to encourage the growth and protection of creative economy products.