ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 735/Pdt.G/2021/PN.Mdn)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 735/Pdt.G/2021/PN. Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap berkas perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan, meliputi gugatan, jawaban, duplik, dan duplik yang diajukan para pihak. Data primer diperoleh dari salinan berkas perkara yang terdiri dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, duplik, dan duplik. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka peraturan perundang-undangan, literatur hukum perdata, dan yurisprudensi terkait perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukumnya, kesalahan (schuld), kerugian (schade), dan hubungan sebab akibat (causaal verband) antara perbuatan dan kerugian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam putusan ini, hakim menilai perbuatan tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga menyatakan tergugat secara perdata bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada penggugat. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum, serta selaras dengan doktrin onrechtmatige daad dalam hukum perdata Belanda yang menjadi dasar pembentukan KUH Perdata Indonesia. Namun demikian, terdapat aspek-aspek proses pembuktian yang masih bersifat formalistik, terutama dalam menilai hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dengan kerugian penggugat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi hukum perdata, khususnya dalam penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

This research aims to analyze the legal aspects of unlawful acts (onrechtmatige daad) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata), using a case study of Decision Number 735/Pdt.G/2021/PN. Mdn. This research is a normative legal research using a case study approach to the civil case files at the Medan District Court, including the lawsuit, response, rejoinder, and duplicate filed by the parties. Primary data was obtained from copies of case documents consisting of the plaintiff's lawsuit, the defendant's response, rejoinder, and duplicate. Secondary data was obtained through a literature review of laws and regulations, civil law literature, and jurisprudence related to unlawful acts. The research results indicate that the elements of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Civil Code namely, the existence of the act, its unlawful nature, fault (schuld), loss (schade), and the causal relationship (causaal verband) between the act and the loss have become the basis for the judge's considerations in deciding the case. In this decision, the judge deemed the defendant's actions to have fulfilled the elements of an unlawful act, thus declaring the defendant civilly liable to compensate the plaintiff. Further analysis revealed that the panel of judges' legal reasoning was in accordance with the principles of justice and legal certainty, and aligned with the doctrine of onrechtmatige daad in Dutch civil law, which formed the basis for the formation of the Indonesian Civil Code. However, there are aspects of the evidentiary process that remain formalistic, particularly in assessing the causal relationship between the defendant's actions and the plaintiff's losses. This research is expected to contribute to the development of civil law studies, particularly in the application of the concept of unlawful acts in civil court practice in Indonesia.