BATAS ANTARA WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 840 K/PID/2025)

Abstrak

Studi ini mengkaji perbedaan antara wanprestasi dan penggelapan dalam sistem hukum Indonesia melalui analisis putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pid/2025. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana membedakan hubungan perdata dan kontraktual dari penggelapan, yang memiliki unsur melawan hukum. Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih antara sengketa perdata dan tindak pidana, yang dapat mengarah pada bentuk kriminalisasi wanprestasi. Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan berbasis kasus. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah menekankan pentingnya unsur kesengajaan (mens rea) dan kepemilikan properti secara melawan hukum sebagai ciri pembeda antara wanprestasi dan penggelapan. Putusan ini memberikan panduan bagi praktik hukum untuk mencegah interpretasi luas yang dapat merugikan pihak perdata. Oleh karena itu, studi ini menggarisbawahi perlunya lembaga penegak hukum untuk berhati-hati dalam membedakan antara masalah perdata dan pidana untuk menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

This study examines the boundary between breach of contract (wanprestasi) and the criminal act of embezzlement within the Indonesian legal system through an analysis of Supreme Court Decision No. 840 K/Pid/2025. The main issue discussed is how to distinguish civil legal relationships arising from contractual obligations from criminal acts of embezzlement that contain elements of unlawfulness. In practice, overlaps often occur between civil disputes and criminal cases, which may lead to the criminalization of civil breaches. This research employs a normative legal method using conceptual and case approaches. The findings indicate that the Supreme Court emphasizes the importance of bad faith (mens rea) and unlawful possession as key elements distinguishing embezzlement from breach of contract. The decision provides guidance for legal practitioners to avoid broad interpretations that may harm parties who should be subject to civil law remedies. Therefore, this study underscores the necessity for law enforcement officials to exercise caution in distinguishing civil from criminal domains to uphold legal certainty and justice.