PENERAPAN EKSEKUSI RILL PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM PERPSEKTIF UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2003

Abstrak

Dewan Kehormatan Advokat memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalitas profesi advokat melalui penegakan kode etik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Advokat untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik. Namun, dalam praktiknya, putusan Dewan Kehormatan Advokat sering kali tidak memiliki daya eksekutorial yang kuat, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab lemahnya daya eksekutorial putusan Dewan Kehormatan Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta mengkaji bagaimana ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusan tersebut menimbulkan celah hukum yang mengakibatkan sanksi etik terhadap advokat menjadi tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai kekuatan mengikat dan mekanisme eksekusi putusan Dewan Kehormatan Advokat menyebabkan putusan etik bersifat internal, administratif, dan lebih menekankan aspek moral dibandingkan aspek hukum yang bersifat koersif. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan kode etik advokat serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dalam Undang-Undang Advokat guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Advokat.

The Advocates Honorary Council plays a crucial role in maintaining the dignity, integrity, and professionalism of the legal profession through the enforcement of the advocates’ code of ethics. Law Number 18 of 2003 concerning Advocates grants the Honorary Council the authority to examine and impose ethical sanctions on advocates who violate professional ethics. However, in practice, decisions of the Advocates Honorary Council often lack strong executorial power, resulting in ineffective implementation. This article aims to analyze the causes of the weak executorial force of the Honorary Council’s decisions under Law Number 18 of 2003 and to examine how the absence of clear execution mechanisms creates legal loopholes that undermine the effectiveness of ethical sanctions against advocates. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis reveals that the absence of explicit regulations regarding the binding force and execution mechanisms of the Honorary Council’s decisions causes such decisions to remain internal and administrative in nature, emphasizing moral considerations rather than coercive legal enforcement. This normative vacuum leads to ineffective enforcement of advocates’ ethical standards and potentially erodes public trust in the legal profession and the justice system. Therefore, strengthening the regulatory framework within the Advocates Law is essential to ensure legal certainty and the effective execution of the Honorary Council’s decisions.