SEMENANJUNG KOREA: KENDALA REUNIFIKASI KOREA SELATAN KEPADA KOREA UTARA

Abstrak

Perang Korea yang berlangsung pada 1950–1953 merupakan konflik yang berakar pada perbedaan ideologi dan pengaruh kekuatan besar, di mana Korea Utara didukung Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan berhaluan pro-Barat di bawah pengaruh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II memicu pembagian paksa Semenanjung Korea, yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan sebagai bagian dari dinamika Perang Dingin. Letak strategis Semenanjung Korea serta isu proliferasi nuklir Korea Utara menimbulkan kekhawatiran keamanan di kawasan. Dalam konteks ini, berbagai presiden Korea Selatan telah menerapkan beragam kebijakan luar negeri untuk mendorong proses reunifikasi, yaitu upaya penyatuan kembali dua negara yang terpisah akibat peristiwa sejarah. Studi ini membahas dinamika politik, keamanan, dan kebijakan strategis yang memengaruhi peluang reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara di tengah kompleksitas geopolitik regional.

The Korean War (1950–1953) emerged from ideological divisions and rival great-power influences, with North Korea supported by the Soviet Union and South Korea aligned with the United States and the broader Western bloc. Japan’s defeat in World War II triggered the forced division of the Korean Peninsula, which later escalated into a prolonged conflict shaped by the dynamics of the Cold War. The peninsula’s strategic geographic position, combined with North Korea’s nuclear developments, has contributed to persistent regional security concerns. In this context, successive South Korean presidents have implemented a variety of foreign policy approaches aimed at advancing reunification, defined as the process of restoring unity between two states separated by historical events. This study examines the political, security, and strategic factors that shape the prospects for reunification between South and North Korea amid complex regional geopolitics.