PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK AKIBAT BATALNYA AKTA PERKAWINAN

Abstrak

Pembatalan akta perkawinan menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap akta kelahiran anak. Ketika akta perkawinan dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil, akta kelahiran yang bersumber darinya mengalami penurunan kekuatan pembuktian. Permasalahan ini berkaitan dengan kepastian status keperdataan anak dan perlindungan hak-haknya sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Penelitian ini mengkaji: (1) akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap keabsahan akta kelahiran anak; (2) bentuk perlindungan hukum terhadap anak ketika akta kelahirannya dibatalkan akibat batalnya akta perkawinan orang tuanya. Tujuan penelitian adalah menganalisis akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap keabsahan akta kelahiran anak dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anak berdasarkan prinsip kepastian hukum dan asas perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif penemuan hukum in concreto karena menganalisis kasus konkret melalui Putusan PN Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Skh. Penelitian hukum normatif untuk penemuan hukum in concreto adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan untuk menemukan norma hukum yang diterapkan atau seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.. Sumber data berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (KUHPerdata, UUD 1945, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh) serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara perlindungan yuridis dan faktual terhadap hak keperdataan anak. Pembatalan akta perkawinan mengakibatkan: (1) perubahan status anak dari anak sah menjadi anak luar kawin; (2) terputusnya hubungan keperdataan dengan ayah; (3) kewajiban Disdukcapil melakukan pembetulan akta kelahiran. Meskipun secara yuridis hak anak dilindungi melalui prinsip best interests of the child dan asas perlindungan pihak ketiga beritikad baik, dalam praktik terdapat periode rechtsvacuum yang menimbulkan ketidakpastian identitas hukum anak. Perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme preventif (pemenuhan syarat perkawinan, pencatatan yang benar, prinsip itikad baik Pasal 95 KUHPerdata) dan represif (pembetulan akta kelahiran, penerbitan akta baru). Namun, efektivitasnya masih terbatas pada aspek yuridis-normatif dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan faktual yang dibutuhkan anak.

The annulment of a marriage certificate creates juridical consequences for a child's birth certificate. When a marriage certificate is declared invalid for failing to meet material and formal requirements, the birth certificate derived from it suffers a reduction in evidentiary strength. This issue relates to the certainty of the child's civil status and the protection of their rights as an independent legal subject. This research examines: (1) the legal consequences of marriage certificate annulment on the validity of a child's birth certificate; (2) the forms of legal protection for children when their birth certificate is annulled due to the annulment of their parents' marriage certificate. The research aims to analyze the legal consequences of marriage certificate annulment on the validity of children's birth certificates and to examine the forms of legal protection for children based on the principles of legal certainty and the protection of children's rights. This research employs a normative legal research method for in concreto legal discovery by analyzing a concrete case through Sukoharjo District Court Decision Number 68/Pdt.G/2023/PN.Skh. Normative legal research for in concreto legal discovery is research conducted by analyzing concrete cases decided by courts to discover the legal norms applied or that should be applied in resolving such cases. Data sources consist of secondary data comprising primary legal materials (the Indonesian Civil Code, the 1945 Constitution, the Marriage Law, the Child Protection Law, the Population Administration Law, the Compilation of Islamic Law, and Sukoharjo District Court Decision Number 68/Pdt.G/2023/PN.Skh) as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant research. The research findings reveal a gap between juridical and factual protection of children's civil rights. Marriage certificate annulment results in: (1) change of the child's status from legitimate child to child born out of wedlock; (2) severance of civil relations with the father; (3) obligation of the Population and Civil Registry Office to make corrections to the birth certificate. Although juridically children's rights are protected through the principle of best interests of the child and the principle of protection for third parties acting in good faith, in practice there exists a rechtsvacuum period that creates uncertainty regarding the child's legal identity. Legal protection is provided through preventive mechanisms (fulfillment of marriage requirements, proper registration, the principle of good faith in Article 95 of the Civil Code) and repressive mechanisms (birth certificate correction, issuance of new certificates). However, its effectiveness remains limited to juridical-normative aspects and does not yet fully guarantee the factual protection needed by children.