PERAN DAN FUNGSI DPRD SEBAGAIWAKIL RAKYAT DALAM MENANGGAPI ASPIRASI DARI MASYARAKAT

Abstrak

Penelitan atau studi ini dibuat karenaingin membahas Pertanggung Jawaban DPRD sebagai salah satu unsur Abstrak penyelenggara pemerintah di daerah. Dan sebagai penyelenggara di suatu daerah mereka perlu memberikan tanggung jawab dan menanggapi masalah yang terjadi sebagai bentuk dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur di Undang undang. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian normatif yang berusaha untuk menemukan asas dan sinkronisasi hukum terhadap aturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab DPRD sebagai pemimpin dari rakyatnya.Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana tanggapan DPRD terhadap aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat dan bagaimana upaya mereka didalam menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat tersebut. Dan mengapa hal tersebut sampai menimbulkan Tindakan kekerasan,merusak fasilitas,hingga pembunuhan. Apakah DPRD tidak merespon aspirasi dari masyarakat sehinnga menimbulkan kekerasan?. Sesuai dengan UUD no 22/2013 yang mengatur tentang hak dan kewajiban DPRD. Bahwa sudah disebutkan DPRD mempunyai hak;interpelasi,Angket dan Menyatakan pendapat. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi,kelompok,dan golongan. Memberikan tanggung jawab atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD.

This research or study was conducted to discuss the Accountability of the Regional House of Representatives (DPRD) as one of the elements of local government administration. As administrators in a region, they need to provide accountability and respond to issues that arise as a form of responsibility as regulated by law. This research is normative in nature, aiming to identify the principles and legal harmonization regarding the rules that govern the duties and responsibilities of the DPRD as leaders of their people. This studyintends to understand how the DPRD responds to the aspirationsconveyed by the community and howthey makeefforts to followup on those community aspirations. It also examines why such situations can escalate to acts of violence, property damage, and even murder. Is it because the DPRD does not respond to the aspirations of the people, leading to violence? This is in accordance with Law No. 22/2013 which regulates the rights and obligations of the regional people's representative council (DPRD), stating that the DbbbfbbBbr mnPRD has the rights of interpellation, inquiry, and to express opinions. Prioritizing the interests of the state above personal, group, or factional interests. Taking responsibility for their duties and performance as members of the DPRD.