PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DALAM SISTEM SELF-ASSESSMENT DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sistem self-assessment di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem self-assessment menuntut tingkat kemandirian dan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak, sementara dalam praktiknya sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam aspek literasi perpajakan dan administrasi. Selain itu, penegakan hukum pajak terhadap UMKM juga menghadapi dilema antara pendekatan represif dan persuasif, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Berbagai kendala seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya kesadaran pajak turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif melalui penguatan edukasi, penyederhanaan regulasi, serta penegakan hukum yang proporsional untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam sistem self-assessment.

This study aims to analyze the problems of tax law enforcement against Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers within the self-assessment system in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results show that the self-assessment system requires a high level of independence and understanding from taxpayers, while in practice most MSME actors still face limitations in tax literacy and administrative capacity. In addition, tax law enforcement toward MSMEs encounters a dilemma between repressive and persuasive approaches, leading to inconsistency in legal implementation. Various constraints such as regulatory complexity, limited supervision, and low tax awareness also affect the effectiveness of law enforcement. Therefore, a more adaptive approach is required through strengthening tax education, simplifying regulations, and implementing proportional law enforcement to improve MSME taxpayer compliance within the self-assessment system.