HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DAN SISTEM OTONOMI DAERAH DENGAN PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Abstrak

Otonomi daerah sejatinya dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, karena pemerintah daerah dianggap lebih paham akan daerahnya sendiri. Salah satu bagian dari sistem otonomi daerah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa, sayangnya pada saat ini terjadi gejolak dalam masyarakat tentang aturan perubahan masa jabatan kepala desa. Hal ini disebabkan maraknya kasus penyelewengan kekuasaan oleh para kepala desan dalam menjalankan tugasnya. Adanya kekhawatiran masyarakat apabila dengan perubahan masa jabatan ini dampaknya akan sangat merugikan masyarakat. jurnal ini dibuat untuk memberi gambaran tentang hubungan Hukum Tata Negara dan Otonomi daerah dengan pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem tersebut serta hal - hal yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaannya.Penilitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, yaitu melalui studi puasaka, pengumpulan data-data, dan mencari sumber-sumber yang sesuai dengan topik yang dibahas melalui jurnal, buku, makalah, skripsi, dan website. Dengan adanya otonomi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Perubahan masa jabatan Kepala Desa banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Masyarakat menduga masih banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan aparatur desa. Jadi, Hukum Tata Negara memberikan landasan konstitusional bagi hak otonomi daerah untuk beroperasi.

Regional autonomy is actually intended to give authority to local governments to govern their own regions, because local governments are considered to understand their own regions better. One part of the regional autonomy system that is closest to the community is the village government, unfortunately at this time there is turmoil in the community about the rules for changing the term of office of the village head. This is due to the rampant cases of abuse of power by village heads in carrying out their duties. There is public concern if with this change in tenure the impact will be very detrimental to the community. This journal was created to provide an overview of the relationship between Constitutional Law and Regional Autonomy with village governments as part of the system and things that are driving and hindering its implementation. The research used is qualitative research, namely through fasting studies, collecting data, and looking for sources that are in accordance with the topics discussed through journals, books, papers, theses, and websites. With autonomy, the government aims to improve people's welfare in a fair and equitable manner. The change in the term of office of the Village Head received a lot of resistance from the community. The community suspects that there are still many criminal acts of corruption committed by the Village Head and village officials. Thus, the Constitutional Law provides a constitutional basis for the right of regional autonomy to operate.