PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
Kata Kunci:
Keadaan yang Memberatkan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana PenganiayaanAbstrak
Kejahatan meningkat di era modern karena ketidakseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Pada akhirnya, tindakan kriminal menyebabkan kerugian, baik materi maupun non-materi. Salah satu jenis kejahatan yang paling umum di masyarakat adalah kejahatan fisik. Kebijakan yang digunakan oleh hakim saat memvonis seorang pelaku tindak pidana yang harus menjalani hukuman penjara yang dijerat pasal 351 ayat (2) dengan tambahan 8 (delapan) bulan pidana penjara pasal 351 ayat (1) adalah tujuan dari dokumen hukum ini. Hukum Pidana: Penelitian tentang hukum normatif preskriptif menggunakan metode kasus. Dokumen hukum primer dan sekunder digunakan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dokumen hukum. Analisis silogistik dan pemikiran deduktif dilakukan pada dokumen yang digunakan dalam penyusunan undang-undang ini. Studi menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek hukum dan non-hukum pelaku saat membuat keputusan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
Because citizens' rights are not matched with their responsibilities to the state and society, crime is on the rise. In the end, crime results in losses—both tangible and intangible. One of the most prevalent types of crime in our society is physical crime. By increasing the punishment of perpetrators of offenses accused under Article 351 paragraph (2) by eight months in accordance with paragraph 1 of Article 351, this legal instrument aims to ensure that judges' laws are implemented. Criminal law: normative, case-based, and prescriptive legal analysis. Among the documents used are primary and secondary legal documents. To obtain legal documents, they research libraries. The papers that went into making this law were evaluated using syllogistic methods and logical reasoning. Research and interviews show that judges consider the criminal offender's non-legal as well as legal attributes when rendering decisions that adhere to the terms of the Criminal Procedure Code.
