Jurnal Hukum Progresif

URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DENGAN NEGARA BELANDA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI TINDAK PIDANA KORUPSI

2025-07-29T18:10:53+00:00

Korupsi masih menjadi masalah yang luas di Indonesia dan memberikan ancaman besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah Indonesia telah secara aktif melakukan kerja sama internasional untuk memerangi masalah ini. Salah satu aspek krusial dalam kerja sama ini adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda. Ekstradisi sebagai salah satu alat penting dalam pemberantasan korupsi internasional. Sayangnya, tidak adanya perjanjian ekstradisi resmi yang membuat Indonesia sulit mengejar koruptor yang melarikan diri ke Belanda. Akibatnya kesenjangan hukum ini para koruptor kini dapat mencari perlindungan di Belanda, yang berdampak buruk pada reputasi Indonesia di luar negeri dan merugikan pemerintah karena menyita aset-aset yang diperoleh melalui korupsi. Akibatnya, penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan Belanda merupakan langkah penting untuk menutup kesenjangan ini. Bersamaan dengan hal ini, harus ada kolaborasi penegakan hukum yang lebih besar, penambahan personel penegak hukum, dan fokus yang lebih besar pada pencegahan korupsi. Pencegahan sama pentingnya dengan tindakan dalam pemberantasan korupsi. Dalam mengurangi peluang korupsi dan menjaga sumber daya negara, langkah-langkah tegas harus diambil untuk memberantas korupsi. Perjanjian ini tidak hanya meningkatkan kemampuan anti korupsi Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum dan menciptakan struktur pemerintahan yang akuntabilitas dan transparasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akibat hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi (korupsi) jika ekstradisi dari Belanda ke Indonesia tidak dilakukan. Menyadari pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Belanda dalam penyelesaian kasus korupsi. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang mana menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan pentingnya perjanjian ekstradisi Negara Indonesia dengan Negara Belanda yang berfokus untuk menangkap dan membawa pulang pelaku korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke Belanda, terdapat juga perbedaan sistem hukum Indonesia dengan Belanda yang membuat belum adanya perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Belanda.

Corruption is still a widespread problem in Indonesia and provides a major threat to the country's economic stability and growth. Government Indonesia has actively carried out international cooperation to combat this problem. One of the crucial aspects of this cooperation is the extradition agreement between Indonesia and the Netherlands. Extradition as an important tool in eradicating international corruption. Unfortunately, there is no extradition treaty official which makes it difficult for Indonesia to chase down corruptors who have fled to Dutch. Because of this legal gap, corruptors can now seek protection in the Netherlands, which had a negative impact on Indonesia's reputation abroad and detrimental to the government by confiscating assets obtained through corruption. As a result, signing an extradition treaty with the Netherlands is a step it is important to close this gap. Along with this, there must be greater law enforcement collaboration, additional law enforcement personnel, and a greater focus on preventing corruption. Prevention is equally important with actions to eradicate corruption. To reduce opportunities for corruption and safeguard the country's resources, strict steps must be taken to eradicate corruption. This agreement not only increases anti capabilities Indonesian corruption in upholding the supremacy of law and creating structures government that is accountable and transparent. The aim of this research is to evaluate the legal ramifications for those who commit crimes of corruption (corruption) if extradition Netherlands and Indonesia is not carried out. Recognize the significance of the extradition agreement between Indonesia and the Netherlands in resolving corruption cases. This research method is included in this type of normative research uses a conceptual approach method. The results of this research conclude the importance of agreements extradition of the State of Indonesia to the Netherlands which focuses on arrest and bringing home the perpetrators of corruption who fled from Indonesia to the Netherlands, there are also differences between the Indonesian and Dutch legal which make there is no extradition agreement between Indonesia and the Netherlands.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN SANKSI PIDANA KEJAHATAN DENGAN SENJATA TAJAM

2025-07-11T03:33:05+00:00

Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, setiap tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak boleh melanggar aturan yang berlaku, dan setiap keputusan pemerintah harus sesuai dengan aturan tersebut dan tidak boleh dipaksakan kepada pihak yang berwenang. Hakim memegang peranan penting dalam menentukan apakah seseorang yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Hakim membantu memutus perkara dan putusannya menentukan lamanya hukuman. Penelitian ini mengkaji peran penting hakim dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menilai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dan menentukan lamanya hukuman. Hakim tidak hanya menilai unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memeriksa keandalan alat bukti dan menilai kondisi umum terdakwa, seperti usia, kondisi mental, dan kehidupan sosial. Penelitian ini mengkaji pengaruh asas keadilan, hukum, dan unsur-unsur legal dan ilegal lainnya terhadap proses pengambilan keputusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang meliputi analisis berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas putusan pengadilan sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum yang efektif dan manusiawi. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaku utama dalam proses peradilan harus menunjukkan integritas, profesionalisme, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan analisis hukum dan peningkatan kualitas sistem hukum Indonesia.

Indonesia is a country based on the rule of law. This means that citizens' actions must not violate established rules, and all government decisions must be based on the law, not just power. Judges play a crucial role in determining whether a person who has committed a crime can be punished for their actions and in deciding court cases, whose decisions determine the length of the sentence the perpetrator deserves. The purpose of this study is to examine the crucial role of judges in the criminal justice system, particularly in determining the criminal responsibility of the perpetrator and determining the sentence. Judges consider not only the legal aspects of the crime but also the strength of the evidence and key characteristics of the defendant, such as their age, mental state, and social status. This study focuses on the application of the principles of justice, the rule of law, and legal and non-legal considerations in making judicial decisions. This study uses a normative legal approach that includes an analysis of various legal acts, court decisions, and legal documents. The research findings indicate that the quality of court decisions is crucial to the success of fair and humane criminal prosecutions. Therefore, judges, as crucial participants in the judicial process, must demonstrate integrity, professionalism, and a deep understanding of the values of justice. This research is expected to contribute to the development of legal analysis and the improvement of legal practice in Indonesia. Keywords: judge, criminal justice, court decision.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI CHIP GAME ONLINE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

2025-07-24T20:39:24+00:00

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hiburan berbasis aplikasi. Salah satunya adalah game online seperti Higgs Domino Island yang memungkinkan pemain menggunakan dan membeli chip untuk memainkan berbagai jenis permainan. Aktivitas jual beli chip game online ini kemudian menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika chip tersebut memiliki nilai ekonomi dan diperjualbelikan secara bebas di luar aplikasi resmi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana jual beli chip game online sebagai bentuk perjudian menurut ketentuan Hukum Pidana Indonesia, dan bagaimana perbedaan penafsiran hakim dalam memutus perkara jual beli chip game online di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli chip game online memenuhi unsur tindak pidana perjudian, khususnya unsur “memberikan kesempatan untuk berjudi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Namun dalam penerapannya, ditemukan perbedaan penafsiran diantara hakim dalam memutus perkara serupa, yang menunjukkan masih terdapat ketidakseragaman dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten serta penegasan peraturan untuk mencegah multitafsir dalam penerapan ketentuan pidana.

The development of digital technology has affected various aspects of life, including entertainment through applications. One example is the online game Higgs Domino Island, which allows players to use and purchase chips to participate in various types of games. The practice of buying and selling these chips has raised legal concerns, particularly when they hold economic value and are traded freely outside of official platforms.This research focuses on two main issues, how the elements of criminal acts in the sale of online game chips fulfill the criteria of gambling under Indonesian criminal law, and how judges interpret such cases differently in court. This study applies a normative juridical method with a statutory and case approach by analyzing several relevant court decisions.The results of this study indicate that the practice of buying and selling online game chips fulfills the elements of a criminal act of gambling, particularly the element of “providing an opportunity to gamble” as stipulated in Article 303 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, in its application, differences in interpretation among judges when ruling on similar cases were found, indicating a lack of uniformity in the enforcement of the law. Therefore, more consistent law enforcement and clearer regulations are needed to prevent multiple interpretations in the application of criminal provisions.

PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 576/Pdt./G/2021/PA.Bgr.)

2025-07-10T07:52:16+00:00

Permasalahan nafkah anak setelah perceraian adalah isu penting yang sering muncul di masyarakat. Di dalam konteks hukum Islam dan sistem peradilan di Indonesia, perlindungan terhadap hak anak, khususnya mengenai pemenuhan nafkah, masih menemui berbagai rintangan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian dengan mengambil studi kasus dari Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 576/Pdt. G/2021/PA. Bgr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan data utama yang berasal dari putusan pengadilan serta informasi sekunder dari literatur hukum Islam dan regulasi yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, seorang ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya meskipun sudah bercerai. Namun, di lapangan, masih banyak ayah yang mengabaikan kewajiban ini. Dalam Putusan Nomor 576/Pdt. G/2021/PA. Bgr, majelis hakim memutuskan jumlah nafkah anak berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan finansial ayah. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pengadilan agama dalam melindungi hak-hak anak dan mempromosikan efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan nafkah anak.

The issue of child support after divorce is a crucial matter frequently encountered in society. In the context of Islamic law and Indonesia’s legal system, the protection of children’s rights particularly regarding financial support still faces numerous implementation challenges. This research aims to analyze Islamic legal protection of child support following divorce, using the case of Decision No. 576/Pdt.G/2021/PA.Bgr from the Bogor Religious Court as a study reference. This study adopts a normative and empirical juridical approach, using primary data from court decisions and secondary sources from Islamic legal literature and relevant statutory regulations. The findings reveal that, normatively, both Islamic law and Indonesian positive law require fathers to continue providing for their children despite divorce. However, in practice, many fathers neglect this obligation. In the decision referenced, the judges determined the amount of child support based on considerations of fairness and the father’s financial capacity. The study emphasizes the important role of religious courts in upholding children’s rights and highlights the need to improve the enforcement of child support rulings.

ARBITRASE DAN ADR; PERBANDINGAN DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

2025-07-17T18:20:51+00:00

Proses penyelesaian sengketa/konflik di masyarakat mengalami perubahan dan berkernbang. Munculnya bentuk, Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) sebagai pengindonesiaan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR tidak bisa dianggap sebagai pengganti dari lembaga litigasi, tetapi ADR adalah mekanisme tambahan disamping litigasi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan akan jalur penyelesaian sengketa yang lebih efisien, fleksibel, dan menjaga hubungan baik antarpihak, mengingat keterbatasan yang seringkali melekat pada proses litigasi di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait untuk membandingkan karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing metode penyelesaian sengketa. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dan sosial dari penggunaan arbitrase dan ADR di Indonesia. Implikasi hukum mencakup peningkatan kepastian hukum melalui klausul arbitrase yang jelas dan finalitas putusan (meskipun dengan tantangan eksekusi dan potensi pembatalan), kerahasiaan informasi, otonomi para pihak, serta keterbatasan yurisdiksi pada sengketa keperdataan. Implikasi sosial menyoroti kemampuan ADR dalam memelihara hubungan, mengurangi beban kasus di pengadilan, memperluas akses terhadap keadilan, dan menumbuhkan budaya penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa arbitrase dan ADR secara signifikan dapat meningkatkan kepastian hukum melalui kecepatan proses dan spesialisasi arbiter, serta mengurangi konflik dengan mendorong solusi kolaboratif, menjaga kerahasiaan, dan memelihara hubungan antarpihak. Diharapkan penggunaan metode ini dapat terus berkembang untuk mendukung sistem hukum yang lebih efektif dan harmonis di Indonesia.

The process of dispute/conflict resolution in society has undergone changes and developments. The emergence of forms of Alternative Dispute Resolution (ADR) has become a form of Indonesianization of the term. ADR should not be seen as a substitute for litigation institutions, but rather as an additional mechanism alongside litigation. The background of this research is based on the need for a dispute resolution pathway that is more efficient, flexible, and maintains good relations between parties, considering the limitations that often accompany litigation processes in court. The method used in this research is normative legal with a descriptive-analytical approach, examining legislation, court decisions, and related literature to compare the characteristics, advantages, and disadvantages of each dispute resolution method. This research analyzes the legal and social implications of the use of arbitration and ADR in Indonesia. The legal implications encompass increased legal certainty through clear arbitration clauses and the finality of decisions (despite execution challenges and potential annulments), confidentiality of information, party autonomy, and jurisdiction limitations on civil disputes. The social implications highlight the capability of ADR to maintain relationships, reduce the case load in courts, expand access to justice, and foster a more constructive conflict resolution culture. The conclusion of this research is that arbitration and ADR can significantly enhance legal certainty through the speed of processes and specialization of arbitrators, as well as reduce conflicts by encouraging collaborative solutions, maintaining confidentiality, and preserving relationships among parties. It is hoped that the use of these methods can continue to develop to support a more effective and harmonious legal system in Indonesia.

DINAMIKA DAN TANTANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998

2025-07-07T03:42:07+00:00

Tulisan ini membahas dinamika dan persoalan utama dalam arah politik hukum Indonesia sejak era Reformasi 1998. Perubahan rezim membawa pergeseran dalam sistem ketatanegaraan dan hukum, yang ditandai dengan pembaruan berbagai undang-undang dan mekanisme legislasi. Kendati demikian, proses pembentukan hukum masih menghadapi kendala serius, seperti dominasi aktor-aktor ekonomi-politik (oligarki), minimnya pelibatan publik dalam proses legislasi, serta lemahnya penegakan hukum akibat tumpang tindih regulasi dan rendahnya profesionalisme aparat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui telaah literatur hukum, dokumen perundang-undangan, dan kajian ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terjadi kemajuan dalam kerangka hukum nasional, pelaksanaannya kerap menyimpang dari prinsip keadilan dan kepentingan publik. Akibatnya, diperlukan metode strategis untuk mendorong pembaruan aturan yang inklusif, berintegritas, dan berpihak pada nilai-nilai demokrasi substantif.

This paper discusses the dynamics and main issues in the direction of Indonesian legal politics since the 1998 Reformation era. The change of regime brought about a shift in the constitutional and legal system marked by the renewal of various laws and legislative mechanisms. However, the process of law formation still faces serious obstacles, such as the dominance of political-economic actors (oligarchy), the lack of public involvement in the legislative process, and weak law enforcement due to overlapping regulations and low professionalism of the apparatus. The approach used in this research is qualitative with a literature study method through reviewing legal literature, legislative documents, and scientific studies. The results show that although normatively there has been progress in the national legal framework, its implementation often deviates from the principles of justice and public interest. Therefore, strategic steps are needed to encourage legal reform that is inclusive, has integrity, and favors substantive democratic values.

EFEKTIVITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH

2025-07-14T06:04:21+00:00

Penerapan otonomi daerah telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang lingkungan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan berbagai kendala seperti tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya penegakan hukum di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup di era otonomi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan telah diberikan, dalam praktiknya implementasi masih kurang maksimal karena lemahnya koordinasi dan belum optimalnya kapasitas kelembagaan di daerah.

The implementation of regional autonomy has significantly transformed the governance system in Indonesia, including in the management of environmental affairs. Local governments are granted the authority to regulate and administer governmental matters in the environmental sector based on the characteristics of their respective regions. However, in practice, various challenges remain, such as overlapping authority with the central government, limited human resources, and weak law enforcement at the regional level. This study aims to evaluate the effectiveness of local government authority in managing the environment in the era of autonomy and to identify the supporting and inhibiting factors. The method used is a normative-juridical approach combined with document analysis. The results show that although the authority has been granted normatively, its implementation is still suboptimal due to poor coordination and the limited institutional capacity of local governments.

PERANAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN)

2025-07-12T04:37:04+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan berperan aktif dalam proses penuntutan mulai dari penerimaan berkas penyidikan hingga penyusunan dakwaan dan strategi pembuktian di persidangan. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan alat bukti, tekanan dari pihak luar, serta keterlambatan hasil audit dari lembaga terkait yang menghambat efektivitas penuntutan. Selain itu, faktor struktural dan budaya di masyarakat turut mempengaruhi proses pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peran kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di daerah, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses penuntutan dalam rangka memberantas korupsi secara lebih optimal.

This study aims to examine the role of the Prosecutor's Office in prosecuting corruption crimes at the South Bengkulu District Attorney's Office. The research method used is an empirical approach with a socio-legal approach, which combines analysis of legal norms and social realities in the field. Data were obtained through interviews, observations, and literature studies and secondary data from laws and regulations and other relevant sources. The results show that the Prosecutor's Office plays an active role in the prosecution process, from receiving investigation files to preparing indictments and establishing evidentiary strategies in court. However, obstacles such as limited evidence, external pressure, and delays in audit results from relevant institutions hamper the effectiveness of prosecutions. Furthermore, structural and cultural factors within society also influence the corruption eradication process. This research is expected to provide a comprehensive overview of the challenges and role of the prosecutor's office in enforcing corruption laws in the regions, as well as recommendations for improving the effectiveness of the prosecution process to more optimally eradicate corruption.

KRISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA: KAJIAN ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KETIMPANGAN REGULASI

2025-07-29T12:52:30+00:00

Selama lima tahun terakhir, gelombang migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke kawasan Asia Tenggara terus meningkat, terutama ke Kamboja. Sayangnya, alih-alih menemukan penghidupan yang layak, tidak sedikit dari mereka yang malah terjebak dalam praktik kerja paksa, pemerasan, hingga kekerasan. Di tengah ketiadaan perjanjian resmi antara Indonesia dan Kamboja terkait penempatan tenaga kerja, mayoritas PMI ke negara tersebut berstatus ilegal. Tahun 2025 mencatat lonjakan angka korban, baik yang selamat maupun yang meninggal. Tulisan ini berupaya memotret fenomena tersebut berdasarkan data faktual, laporan lapangan, serta dinamika kebijakan hukum di tingkat nasional dan ASEAN.

Over the past five years, the migration wave of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Southeast Asia has steadily increased, with Cambodia emerging as a prominent destination. Unfortunately, many of these workers have fallen victim to forced labor, extortion, and abuse instead of finding decent employment. The absence of a formal labor agreement between Indonesia and Cambodia has rendered most of these workers undocumented and highly vulnerable to exploitation. In 2025 alone, the number of victims both rescued and deceased has surged dramatically. This paper aims to examine the situation through factual data, field reports, and the evolving legal and policy framework at both the national and ASEAN levels, highlighting the urgent need for stronger legal protections and cooperative efforts between both countries.

KEWAJIBAN SUAMI MENAFKAHI ISTERI DAN ORANG TUA MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I

2025-07-11T03:02:56+00:00

Artikel ini membahas kewajiban nafkah suami kepada isteri dan orang tua menurut perspektif Imam Syafi’i, seorang tokoh mazhab fikih dengan pendekatan metodologis normatif. Isu nafkah merupakan dimensi krusial dalam struktur keluarga Islam karena menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan religius. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-normatif dan metode studi pustaka yang mendalam, merujuk pada sumber-sumber klasik seperti al-Umm, al-Majmū’, dan al-Hāwī al-Kabīr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah isteri bersifat wajib mutlak sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah, sementara nafkah terhadap orang tua diwajibkan ketika mereka tidak mampu secara finansial dan anak berada dalam kecukupan. Imam Syafi’i menempatkan keadilan dan prioritas dalam pemberian nafkah berdasarkan maqasid syariah dan prinsip tanggung jawab keluarga. Artikel ini menegaskan relevansi pemikiran Imam Syafi’i dalam menjawab kompleksitas relasi nafkah dalam menjawab kompleksitas relasi nafkah dalam keluarga kontemporer, terutama dalam hal keseimbangan antara tanggung jawab terhadap isteri dan bentuk birrul walidain.

This article discusses the husband's obligation of maintenance to his wife and parents from the perspective of Imam Syafi'i, a figure of the fiqh school with a normative methodological approach. The issue of maintenance is a crucial dimension in the Islamic family structure because it touches social, economic and religious aspects. This research was conducted using a qualitative-normative approach and in-depth literature study method, referring to classical sources such as al-Umm, al-Majmū', and al-Hāwī al-Kabīr. The results show that spousal maintenance is absolutely obligatory as a consequence of a valid marriage contract, while maintenance towards parents is obligatory when they are financially incapable and the children are well-off. Imam Shafi'i places justice and priority in the provision of maintenance based on the maqasid of sharia and the principle of family responsibility. This article emphasizes the relevance of Imam Syafi'i's thought in answering the complexity of maintenance relations in contemporary families, especially in terms of the balance between responsibilities towards wives and forms of birrul walidain.

URGENSI HARMONISASI UNDANG-UNDANG DATA PRIBADI DAN HUKUM TELEMATIKA DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA

2025-07-18T12:06:51+00:00

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Di tengah meningkatnya penggunaan layanan digital, isu perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi tantangan utama yang harus dihadapi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan hukum telematika yang sudah ada, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi, tumpang tindih norma dan ketidakjelasan kewenangan berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan menghambat upaya penanganan insiden siber. Harmonisasi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan fondasi strategis dalam memperkuat keamanan siber nasional dan membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi harus menjadi prioritas lintas sektor untuk mewujudkan sistem hukum yang solid, adaptif, dan responsif terhadap tantangan era digital.

The rapid development of information and communication technology in Indonesia has had a significant impact on the social, economic, and legal aspects of society. Amid the increasing use of digital services, issues related to personal data protection and cybersecurity have become major challenges that the country must address. This study aims to analyze the importance of harmonizing Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) with existing telematics laws, such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and Government Regulation Number 71 of 2019. The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach to relevant laws and legal documents. The results of the study show that without harmonization, overlapping norms and unclear institutional authorities could weaken legal protection of personal data and hinder efforts to handle cyber incidents. Harmonization is not merely a technical necessity, but a strategic foundation for strengthening national cybersecurity and building public trust in the digital ecosystem. Therefore, regulatory harmonization must become a cross-sectoral priority to establish a legal system that is solid, adaptive, and responsive to the challenges of the digital era.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERCETAKAN CLICK DIGITAL PRINT DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI

2025-07-09T17:05:16+00:00

Pelaksanaan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dalam bisnis percetakan sangat penting guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha percetakan Click Digital Print dalam hal terjadinya wanprestasi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara terhadap pemilik, karyawan, dan konsumen Click Digital Print, serta melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab telah dilakukan secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti sikap emosional konsumen dan tuntutan yang tidak proporsional, meskipun pelaku usaha telah menunjukkan itikad baik.

The implementation of agreements between business actors and consumers in the printing business is essential to ensure the fulfillment of both parties' rights and obligations. This study aims to examine the implementation of responsibility by the printing business actor, Click Digital Print, in the event of a breach of contract (wanprestasi) and to identify the obstacles encountered in carrying out these responsibilities. This research uses empirical legal methods with a socio-legal approach. Data were collected through interviews with the owner, employees, and consumers of Click Digital Print, as well as literature studies. The results show that the responsibility was implemented proportionally in accordance with applicable regulations, namely the Indonesian Civil Code and the Consumer Protection Law. However, challenges arise from emotional consumer behavior and disproportionate demands, even though the business actor has demonstrated good faith in resolving the issues.

POLITIK HUKUM PENGATURAN KETERLIBATAN PRESIDEN SEBAGAI TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM

2025-07-14T13:53:58+00:00

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Presiden sebagai kepala negara mempunyai Kedudukan dalam UUD 1945 yang sangat strategis yaitu sebagai kepala Pemerintahan dan sebagai kepala Negara. Selain itu, wewenang yang meliputi berbagai aspek baik eksekutif, legislasi, yudisial, militer, hubungan luar negeri dan juga kekuasaan darurat membuat posisi presiden memiliki wewenang yang mencakup segala aspek.Dengan kekuasaan dan kedudukan yang sangat kuat, rawan sekali adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan keterlibatan Presiden sebagai Tim Kampanye pada Pemilihan Umum. Dan juga bagaimana dampak dari cuti presiden petahana terhadap pemilu. Serta kebijakan yang ideal agar terlaksananya demokrasi yang sesungguhnya. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan normatif yaitu dengan menganalisis aturan atau regulasi yang pernah berlaku di Indonesia dari tahun 2004, 2009,2019, dan tahun 2023. Kemudian aturan tersebut dianalisis menggunakan teori Politik Hukum dan Teori Demokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa cuti kampanye Presiden yang tertuang dalam pasal 299 ayat (1) tidak seharusnya dijalankan oleh Presiden dalam melaksanakan kampanye sebagai Tim Kampanye. Hal tersebut dikarenakan rawan akan adanya pencampur adukkan kekuasaan (abuse of power) yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye Presiden. Selain itu, dampak apabila presiden mengambil cuti saat melaksanakan kampanye, dapat berakibat pada penyalahgunaan fasilitas, penyimpangan APBN, dan juga pencampuran kepentingan antara kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

General elections, hereinafter referred to as elections, in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) explained that “General elections are held to elect members of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, the President and vice president and the Regional Representatives Council”.The President as head of state has a very strategic position in the 1945 Constitution, namely as head of Government and as head of State. In addition, the authority that covers various aspects of the executive, legislative, judicial, military, foreign relations and also emergency powers makes the position of the president has authority that covers all aspects.With very strong powers and positions, it is prone to abuse of power in carrying out election campaigns.This research aims to find out how the regulation of the President's involvement as a Campaign Team in the General Election. And also how the impact of the incumbent president's leave on the election. As well as the ideal policy for the implementation of real democracy. This research is a literature research with a normative approach, namely by analyzing the rules or regulations that have been applicable in Indonesia from 2004, 2009, 2019, and 2023. Then the rules are analyzed using the theory of Political Law and the Concept of Democratic Elections. The results showed that the Presidential campaign leave contained in Article 299 paragraph (1) should not be carried out by the Incumbent President in carrying out the campaign. This is because it is prone to abuse of power that occurs in the implementation of the incumbent President's campaign. In addition, the impact if the president takes leave while carrying out the campaign, can result in misuse of facilities, deviation of the state budget, and also mixing interests between personal interests or certain groups.

PERAN PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025–2045 KOTA TANJUNG BALAI

2025-07-12T05:21:12+00:00

Artikel ini mengkaji peran pemerintah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjung Balai tahun 2025–2045. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya melalui BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), memainkan peran strategis dalam merancang arah pembangunan jangka panjang. Namun demikian, proses ini juga menghadapi tantangan seperti minimnya data yang akurat dan kurangnya partisipasi publik secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah meningkatkan kualitas data dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.