Jurnal Hukum Progresif

EFEKTIVITAS IKLAN POLITIK DI INSTAGRAM DALAM KAMPANYE ANIES BASWEDAN PADA PEMILU 2024

Vania Rizky Damayanti — 2025-06-29

Perkembangan pesat teknologi informasi di era modern telah merevolusi cara komunikasi politik, terutama melalui media sosial. Platform seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook kini digunakan secara strategis oleh politisi untuk membangun citra, menyampaikan pesan politik, dan menjalin hubungan langsung dengan masyarakat. Penelitian ini secara khusus menyoroti strategi komunikasi digital Anies Rasyid Baswedan dalam kampanye politiknya menjelang Pemilihan Umum Presiden 2024, dengan fokus utama pada penggunaan Instagram. Penulis menemukan bahwa Anies secara konsisten memanfaatkan platform ini sejak 2013, dan mengembangkannya menjadi media komunikasi dua arah yang efektif melalui program seperti “Desak Anies”, interaksi komentar langsung, serta konsistensi narasi politik. Popularitas akun media sosialnya yang tinggi, serta kemampuannya untuk menjangkau pemilih muda dari kalangan milenial dan Gen-Z, turut memperkuat daya saing politiknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kampanye politik di era digital bukan hanya ditentukan oleh jumlah pengikut, tetapi juga oleh kualitas interaksi, narasi yang disampaikan, serta kemampuan membentuk ruang publik virtual yang demokratis dan interaktif.

KEJAHATAN PIDANA DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI ERA DIGITAL

Jerri Gultom — 2025-06-29

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Kejahatan Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan di Era Digital atau aplikasi Layanan Kesehatan online dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pemilik aplikasi yang salah menggunakan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dan dapat ditarik Kesimpulan yaitu : a. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi pasien dan aplikasi layanan Kesehatan yang berbasis online yang termuat dalam rekam medis elektronik yang mengacu di dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Dalam konteks ini, hukum Kesehatan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang aman dan etis, serta melindungi hak-hak pasien, menurut jurnal Kesehatan Nasional, regulasi yang ketat diperlukan untuk mengatasi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital dibidang Kesehatan(Suryadi@Mahmud,2020) Hukum Pelayanan Kesehatan tidak hanya mencakup aspek legal dalam praktek medis, tetapi juga mencakup regulasi mengenai penggunaan teknologi Kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini kasus-kasus hukum yang telah melibatkan kesalahan medis terkait penggunaan teknologi di era digital semakin meningkat. Sebagai contoh, kesalahan dalam menginput data pribadi pada rekam medis elektronik dapat menyebabkan diagnosis yang salah dan pelayanan pengobatan yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien harus diperkuat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi era digital ini dalam layanan kesehatan. Maka untuk memperbaharui regulasi hukum pelayanan kesehatan agar tetap relevan dan efektif agar teknologi kesehatan modern di era digital ini pasien bisa mendapatkan keamanan data pasien, Validasi aplikasi kesehatan dan standar operasi telemedicine. Ketidakjelasana regulasi layanan kesehatan di era digital ini dapat juga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien. Maka hukum kesehatan perlu adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi pasien. Tanggung jawab medis juga dapat mengalami perubahan signifikan dengan adanya kemajuan teknologi di era digital dalam praktik kesehatan. Dalam kasus telemedice misalnya, tanggung jawab dokter dalam memberikan pelayanan dan memberikan hasil diagnosis dan memberikan pengobatan melalui media digital. Penelitian oleh Gunawan et al.(2020) dalam jurnal pelayanan kesehatan menyatakan bahwa perlu ada kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab medis dalam konteks telemedicine untuk melindungi hak-hak pasien.

AL ADATU MUHAKKAMAH

Akhmad Syahroni — 2025-06-29

Kaidah Al Adatu Muhakkamah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang mengakui adat kebiasaan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Artikel ini membahas konsep, landasan hukum, dan penerapan kaidah ini dalam berbagai bidang hukum Islam seperti hukum keluarga, muamalah, dan siyasah. Dengan pendekatan studi pustaka, artikel ini menguraikan bagaimana kaidah ini memberikan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi tradisi lokal dan dinamika sosial budaya masyarakat tanpa mengabaikan prinsip syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Al Adatu Muhakkamah sangat relevan dalam menjaga harmonisasi antara hukum Islam dan adat lokal di era modern.

STUDI KOMPERATIF PUTUSAN SENGKETA MERK MS GLOW VS PS GLOW

Tria Wahyu Artita — 2025-06-29

Sengketa merek dagang merupakan bagian dari dinamika perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah sengketa antara merek MS Glow dan PS Glow. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan putusan pengadilan dalam perkara tersebut, baik dari segi pertimbangan hukum, dasar yuridis, maupun implikasi putusan terhadap perlindungan merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan dalam pembuktian kepemilikan merek, itikad baik dalam pendaftaran, serta interpretasi hakim terhadap unsur persamaan pada pokoknya menjadi faktor penentu dalam putusan. Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam konsistensi putusan, dan oleh karena itu diperlukan peningkatan kejelasan regulasi serta standar pembuktian dalam sengketa merek.

PROSES NEGOSIASI KOREA SELATAN DAN CHINA PADA TAHUN 2016-2018 SEBAGAI UPAYA PENYELARASAN KEPENTINGAN DALAM PENEMPATAN THAAD DI KOREA SELATAN

Nicole Josepha Hurint Fernandez — 2025-06-29

Artikel ini menganalisis proses negosiasi antara Korea Selatan dan China terkait penempatan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan pada periode 2016-2018. Pada 7 Juli 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat bersepakat untuk memasang THAAD di wilayah Korea Selatan sebagai respons terhadap ancaman dari uji coba nuklir Korea Utara. Meskipun tindakan ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan nasional Korea Selatan, pemasangan THAAD mendapat kritik keras dari China. China menilai bahwa langkah tersebut berlebihan dan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Asia Timur. Keputusan Korea Selatan untuk menempatkan THAAD memicu ketegangan signifikan dalam hubungan internasional di Asia Timur selama tahun 2016-2017. Negosiasi antara Korea Selatan dan China menjadi krusial untuk menyelaraskan kepentingan keamanan kedua negara. Dengan menggunakan teori realisme dan konsep security dilemma, artikel ini menjelaskan bahwa penempatan THAAD oleh Korea Selatan merupakan upaya untuk melindungi diri dari ancaman Korea Utara dalam konteks sistem internasional yang anarkis. Artikel ini menegaskan bahwa proses negosiasi antara Korea Selatan dan China terkait penempatan THAAD merupakan upaya kompleks untuk menyelaraskan kepentingan keamanan dan politik kedua negara. Melalui analisis terhadap kebijakan THAAD dan dampaknya, artikel ini berargumen bahwa pendekatan diplomatik yang lebih inklusif dan kooperatif diperlukan untuk menjaga stabilitas regional dan meminimalisir potensi konflik di masa depan. Analisis ini juga menyoroti pentingnya peran Amerika Serikat dalam dinamika negosiasi dan bagaimana hubungan trilateral ini mempengaruhi keamanan di Asia Timur.

This article analyzes the negotiation process between South Korea and China regarding the deployment of the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) system in South Korea during the 2016-2018 period. On July 7, 2016, South Korea and the United States agreed to install THAAD in South Korea in response to the threat posed by North Korea's nuclear tests. Although this action was taken to strengthen South Korea's national defense, the deployment of THAAD received harsh criticism from China. China considered the move excessive and potentially disruptive to the stability of East Asian security. South Korea's decision to deploy THAAD triggered significant tensions in international relations in East Asia during 2016-2017. Negotiations between South Korea and China became crucial to aligning the security interests of both countries. Utilizing the theory of realism and the concept of the security dilemma, this article explains that South Korea's deployment of THAAD was an effort to protect itself from North Korean threats within the context of an anarchic international system. The article asserts that the negotiation process between South Korea and China regarding the deployment of THAAD is a complex effort to harmonize the security and political interests of both nations. Through an analysis of THAAD policies and their impacts, this article argues that a more inclusive and cooperative diplomatic approach is necessary to maintain regional stability and minimize the potential for future conflicts. This analysis also highlights the important role of the United States in the negotiation dynamics and how this trilateral relationship affects security in East Asia.

PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM: IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN, HARTA BERSAMA, DAN HAK WARIS

Dewi Aulia Srikandi — 2025-06-29

Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) are increasing along with the times. This research discusses the legal implications of mixed marriages, including aspects of citizenship, property ownership, inheritance rights, and the legal consequences of divorce. The research focuses on the legal rules governing mixed marriages in Indonesia, both in the Civil Code, the Marriage Law, and international civil law. The results show that although the law has provided a framework for couples in mixed marriages, there are still various legal challenges that need to be considered, especially in the aspects of legal status recognition, marriage registration, and protection of rights for couples and children born from these marriages. Therefore, a deeper understanding and legal readiness is needed for couples who wish to enter into a mixed marriage in order to anticipate potential legal conflicts in the future.

Perkawinan campuran antara warga negara indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari perkawinan campuran, termasuk aspek kewarganegaraan, kepemilikan harta, hak waris, dan konsekuensi hukum perceraian. Penelitian ini berfokus pada aturan hukum yang mengatur perkawinan campuran di Indonesia, baik dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun hukum perdata internasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun hukum telah memberikan kerangka aturan bagi pasangan dalam perkawinan campuran, masih terdapat berbagai tantangan hukum yang perlu diperhatikan, terutama dalam aspek pengakuan status hukum, pencatatan perkawinan, dan perlindungan hak bagi pasangan serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam serta kesiapan hukum yang matang bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan campuran agar dapat mengantisipasi potensi konflik hukum di masa mendatang.

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: ANALISIS KASUS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DALAM PENDEKATAN PRINSIP POLLUTER PAYS

Saritua Silitonga — 2025-06-29

: Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama ketika melibatkan korporasi besar seperti PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) di Kabupaten Bengkalis. Studi ini menggunakan pendekatan responsif serta prinsip polluter pays dalam hukum lingkungan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran limbah industri oleh PT SIPP. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar sanksi adminstratif, perdata dan pidana, efektivitas implementasinya masih lemah akibat ketidakpatuhan korporasi dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menekankan pentingnya Corporate Environmental Responsibility (CER), kordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE ILLEGAL DI KOTA PEKANBARU

Santri Wahyu Ramadhani — 2025-06-29

Kemajuan teknologi dewasa ini, telah menempatkan handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat dibutuhkan dan dijadikan gaya hidup oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Hal ini mengakibatkan angka perdagangan handphone illegal di Indonesia selalu meningkat tiap tahunnya, terkhusus di Kota Pekanbaru. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak besar pada aspek sosial masyarakat dan tentunya ekonomi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan handphone illegal di Pekanbaru, dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan naiknya angka perdagangan handphone tadi, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan kedepannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis di Kantor Bea Cukai Kota Pekanbaru dan Kepolisian Daerah Riau. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait di Kepolisian Daerah Riau dan Bea Cukai Kota Pekanbaru, Kuesioner, dan kajian pustaka. Populasi dan sampel adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kanit subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Penyidik Subdit I Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, penyidik Bea Cukai Pekanbaru, Masyarakat kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Bea Cukai Kota Pekanbaru dan Kepolisian Daerah Riau telah melaksanakan penegakan hukum terhadap perdagangan handphone illegal ini baik secara preventif dan represif. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor seperti, faktor geografis Kota Pekanbaru, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak handphone illegal juga menjadi salah satu faktor signifikan yang mengurangi optimalisasi dalam penegakan hukum terhadap handphone illegal ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah penegakan hukum terhadap perdagangan handphone illegal ini diperlukan langkah-langkah strategis mencakup peningkatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan menambah jumlah pegawai, menambah sarana operasional, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dan Bea Cukai juga perlu ditingkatkan. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara bertahap dan menyeluruh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan menciptakan budaya masyarakat yang taat hukum.

Today's technological advances have placed mobile phones as a communication device that is needed and used as a lifestyle by most modern societies today. This results in the number of illegal mobile phone trade in Indonesia always increasing every year, especially in the city of Pekanbaru. This phenomenon is a serious concern because it has a big impact on the social aspects of the community and of course the country's economy. This study aims to analyze law enforcement against the crime of illegal mobile phone trade in Pekanbaru, focusing on the factors that cause the increase in the number of mobile phone trade, the obstacles faced, and solutions that can be applied in the future. This study uses a juridical-sociological approach at the Pekanbaru City Customs Office and the Riau Regional Police. Data collection techniques were obtained through direct interviews with related parties at the Riau Regional Police and Pekanbaru City Customs, Questionnaires, and literature reviews. The population and sample are all parties related to the problem being studied. The population and sample in this study were the Head of Sub-Directorate 1 Indagsi Ditreskrimsus Riau Regional Police, Investigators of Sub-Directorate I Ditreskrimsus Riau Regional Police, Pekanbaru Customs investigators, and the Pekanbaru City community. The results of the study show that both the Pekanbaru City Customs and the Riau Regional Police have carried out law enforcement against this illegal mobile phone trade both preventively and repressively. However, the effectiveness of these efforts is still constrained by several factors such as the geographical factors of the city of Pekanbaru, budget limitations and human resources. The lack of public awareness of the impact of illegal mobile phones is also one of the significant factors that reduces the optimization in law enforcement against illegal mobile phones. This study concludes that to overcome the problem of law enforcement against the illegal mobile phone trade, strategic steps are needed including improving the investigation and investigation process by increasing the number of employees, increasing operational facilities, and improving human resource competence through training and competency development. Coordination and cooperation between the Police and Customs also need to be improved. In addition, socialization and education to the community are also needed gradually and comprehensively to increase community participation, legal awareness, and create a culture of law-abiding society.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 5/PDT.G/2019/PN.PLW DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM KEADILAN

Khevin Zuchri — 2025-06-29

Tujuan hukum pada dasarnya mencakup tiga pilar utama, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam praktik peradilan, ketiganya kerap kali berada dalam posisi yang saling menuntut keseimbangan, terutama ketika hukum formal tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi rasa keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Plw serta mengkaji kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip keadilan sebagai salah satu tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch. Perkara ini berkenaan dengan sengketa jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan, di mana penggugat memohon pengesahan transaksi yang tidak dilakukan melalui akta autentik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian/pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokusnya untuk sinkronisasi hukum. Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan yang meliputi studi dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut mengedepankan keadilan substantif dengan memberikan perlindungan kepada penggugat sebagai pihak yang beritikad baik dan telah menguasai objek tanah secara nyata. Namun, pertimbangan tersebut kurang memperhatikan aspek kepastian hukum sebagaimana disyaratkan dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Putusan tersebut, meskipun secara etis dianggap adil, berisiko menciptakan ketidakpastian hukum apabila tidak dibarengi dengan pemenuhan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya perwujudan keadilan, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dibarengi dengan pemenuhan prosedur formil.. Adapun saran penulis yaitu pertama penulis menyarankan agar majelis hakim dalam memutus perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan objek tanah dan hak milik, hendaknya lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian yuridis dengan mengintegrasikan seluruh sistem hukum yang relevan. Kedua penulis juga menyarankan agar pengadilan dalam memutus perkara perdata yang berkaitan dengan hak atas tanah hendaknya mengutamakan prinsip keadilan substantif, terutama dalam melindungi pihak yang beritikad baik dan telah menguasai objek secara nyata.

The objectives of law essentially encompass three fundamental pillars: justice, legal certainty, and utility. In judicial practice, these elements often exist in a dynamic tension that requires careful balancing, particularly when formal legal norms fail to adequately accommodate the demands of substantive justice. This study aims to analyze the legal considerations employed by the panel of judges in Decision Number 5/Pdt.G/2019/PN.Plw, and to assess the extent to which those considerations align with the principle of justice as one of the primary aims of law, as conceptualized in Gustav Radbruch’s legal philosophy. The case involves a dispute concerning the sale and purchase of land conducted through an informal (non-authentic) agreement, whereby the plaintiff sought judicial confirmation of a transaction that was not executed by a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) in the form of an authentic deed. This research falls within the category of normative juridical legal studies, which primarily focus on legal synchronization. Data for this normative legal research was collected through a literature review method, involving the examination, analysis, and interpretation of information derived from various sources such as books, statutory regulations, scholarly works, internet resources, and other relevant legal materials. The findings of this study reveal that the panel of judges prioritized substantive justice by granting legal protection to the plaintiff, who had acted in good faith and possessed actual control over the disputed land. However, such consideration lacked sufficient emphasis on the principle of legal certainty as mandated by the national land registration system. While the decision may be ethically just, it carries the risk of undermining legal certainty if not accompanied by adherence to the applicable procedural requirements. Thus, although the decision reflects an attempt to realize justice, it has the potential to create legal uncertainty in the absence of formal procedural compliance. Based on these findings, the author offers two recommendations. First, it is advised that judges, in adjudicating civil cases—particularly those involving land ownership—should exercise greater juridical caution by integrating all relevant legal frameworks. Second, the courts are encouraged to prioritize the principle of substantive justice in resolving civil disputes over land rights, particularly in cases where good faith and actual possession by one of the parties are evident.

PERAN KEPOLISIAN POLRES KERINCI DALAM MEMBINA DAN MENANGGULANGI MARAKNYA JUDI ONLINE (JUDOL) PADA KALANGAN REMAJA DI WILAYAH KABUPATEN KERINCI

Muhammad Suparjo Agustomo — 2025-06-29

Judi bukan menjadi hal yang tabu di dalam masyarakat saat ini, dahulu permainan judi bersifat tradisional memperlihatkan bentuk nyata langsung untuk dapat bermain. Berbeda dengan sekarang, judi bisa dilakukan tanpa harus hadir ke lokasi tempat perjudian, hanya melakukan lewat Handphone dan melalui siturs bisa dilakukan perjudian secara online (judol). Tingginya angka judi secara online (judol) ini, membuat Kepolisian Polres Kerinci gencar melakukan razia-razia, terutama pada internal kepolisian yang berdinas di Polres Kerinci dan ke masyarakat pada umumnya. Karya Ilmiah ini mengunakan, metode yuridis empiris yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahanya. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur akademis terkait, serta sumber-sumber informasi yang relevan terkait maraknya judi online (judol). Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber primer dan skunder. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni mengambarkan faktor dan peran Kepolisian Polres Kerinci dalam memberantas judi online (judol).

Gambling is not a taboo in today's society, in the past gambling games were traditional showing a direct real form to be able to play. Unlike now, gambling can be done without having to be present at the gambling location, just by doing it via cellphone and through the site, gambling can be done online (judol). The high number of online gambling (judol), has made the Kerinci Police intensively conduct raids, especially on the internal police who serve at the Kerinci Police and the community in general. This scientific work uses an empirical legal method which means describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and practices of implementing positive law concerning the problem. Data collection was carried out through analysis of legal documents, court decisions, related academic literature, and relevant sources of information related to the rampant online gambling (judol). The legal sources used in this study come from primary and secondary sources. The results of this study are descriptive analysis, namely describing the factors and roles of the Kerinci Police in eradicating online gambling (judol).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN

Amorita Iffah Aqilah — 2025-06-29

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial dan hukum yang serius, yang dapat berdampak pada korban secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT oleh Kepolisian Resor Pelalawan, mengidentifikasi faktor penghambat dalam proses hukum, serta mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yang melibatkan studi hukum serta pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di Polres Pelalawan. Sedangkan populasi dan sampel adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pelalawan dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang jelas mengenai penanganan KDRT, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya kepolisian, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, tekanan sosial dan budaya yang menyebabkan korban enggan melapor, serta masih rendahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelalawan diantaranya Membentuk unit khusus Penanganan Kdrt, menyediakan layanan pengaduan, dan membangun rumah aman di Wilayah Pelalawan.

Domestic violence (KDRT) is a serious social and legal problem, which can impact victims physically, psychologically and economically. This research aims to analyze law enforcement against domestic violence crimes by the Pelalawan Resort Police, identify inhibiting factors in the legal process, and explore efforts that can be made to overcome these obstacles. The research method used is an empirical juridical method with a sociological approach, which involves legal studies and data collection through interviews and observations at the Pelalawan Police Station. Meanwhile, the population and sample are all parties related to the problem under study, the population and sample in this study are Head of the Women and Child Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Pelalawan Resort Police and the Head of the Women's Protection Division of the Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning Service of Pelalawan Regency. The research results show that even though there are clear regulations regarding handling domestic violence, their implementation still faces various obstacles. Some of the main inhibiting factors include limited police resources, lack of legal awareness in the community, social and cultural pressures that cause victims to be reluctant to report, and the lack of coordination between law enforcement officials and related institutions. The efforts made by the Pelalawan Resort Police include forming a special unit for handling domestic violence, providing complaint services, and building a safe house in the Pelalawan area.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIA SOSIAL MARKETPLACE

Surya Hamdani — 2025-06-29

Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang perubahan tersebut belum siap untuk disikapi, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi kenegatifannya. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang di timbulkan perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana penipuan, salah satu nya melalui sarana media sosial, Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan orang lain dengan minat yang sama. Sedangkan penipuan merupakan barang siapa dengan maksud kehendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui sarana elektornik dalam hal ini media sosial pelaku melakukan dengan cara membujuk rayu calon korban dengan cara seolah-olah bahwa pelaku ada orang yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha dan sejenis nya. Dalam penerapan sanksi dalam tindak penipuan melalui media sosial dan sarana eektronik lainnya maka yang digunakan undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang undang nomor 11 tahun 2008. Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan perundang-undangan. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum normatif yaitu studi pustaka atau studi dokumen. Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder dan juga merujuk pada bahan tersier yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif, yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian melalui data yang telah terkumpul.

Changes occur so rapidly in the era of globalization, so that sometimes these changes are not ready to be addressed, the impact of the development of the era itself does not only move in a positive direction, but also offers its negative side. In this case, one of the negative sides caused by the development of the era is the crime of fraud, one of which is through social media, Social media is an online media, with its users being able to easily participate, share and create content including platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter, which allows users to connect with friends, family, and others with the same interests. While fraud is anyone with the intention of benefiting themselves or others by violating rights, either by using a fake name, either by reason and trickery, or by making up lies, persuading people to give goods, making debts or writing off receivables. In committing a crime of fraud through electronic means in this case social media, the perpetrator does it by persuading potential victims by pretending that the perpetrator is a person who works as a trader, entrepreneur and the like. In the application of sanctions for fraudulent acts via social media and other electronic means, Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions is used as amended by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008. The type of research in this study uses a type of normative legal research, namely library legal research. The method of legislative approach. Data collection tools in normative legal research are library studies or document studies. Based on the type of normative legal research, the data used are library materials or secondary data. Library materials are materials that come from primary sources and secondary sources and also refer to tertiary materials that are systematically arranged and then analyzed with legal theories, principles and laws and regulations that are analyzed qualitatively, namely presenting, explaining and drawing conclusions and solving problems related to the research title through the data that has been collected.

STUDI KASUS PERLINDUNGAN DATA PASIEN DAN TELEMEDISIN : TINJAUAN REGULASI DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Ruben A. Riupassa — 2025-06-29

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam layanan kesehatan, salah satunya melalui telemedisin. Di Indonesia, penggunaan telemedisin meningkat pesat terutama sejak pandemi COVID-19. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi pasien. Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik perlindungan data pada platform telemedisin serta mengevaluasi kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan regulasi sektor kesehatan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus terhadap salah satu penyedia layanan telemedisin di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pengamanan data, masih ditemukan kelemahan pada aspek transparansi, persetujuan pengguna, dan pengelolaan data. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan perlindungan data serta peningkatan literasi digital di kalangan pasien dan tenaga medis.

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI AKIBAT MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER

Novi Rahmansyah — 2025-06-29

Rumah sakit sebagai salah satu institusi di bidang pelayanan kesehatan memiliki peranan penting yang bertujuan dalam membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, jasa pelayanan kesehatan terutama rumah sakit khususnya dengan berbagai macam kasus yang menyebabkan ketidakpuasan yang dapat memunculkan isu adanya dugaan malpraktik medis yang secara tidak langsung dikaji dari aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, karena penyebab dugaan malpraktik belum tentu disebabkan oleh adanya kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dokter yang melakukan malpraktik dan tanggungjawab perdata korporasi rumah sakit terhadap dokter yang melakukan malpraktek. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Tanggung jawab hukum dokter yang melakukan malpraktek yaitu tanggungjwabannya etik kedokteran, administrasi, perdata dan tanggungjawab secara pidana atas unsur kesalahan, kelalaian dan atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Kedua Rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab mutlak (doctrine of strict liability), tanggungjawab pengganti (doctrine of vicarious liability), atas tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan dan tenaga medis dirumah sakit, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, dan Pasal 46 UU Rumah Sakit.

The hospital as one of the institutions in the field of health services has an important role that aims to help maintain and improve public health, health services, especially hospitals, especially with various cases that cause dissatisfaction which can raise the issue of suspected medical malpractice which is indirectly studied. from the legal aspect in health services, because the cause of alleged malpractice is not necessarily caused by errors/omissions committed by health workers. The purpose of this study is to determine the form of responsibility of doctors who commit malpractice and the hospital's corporate civil responsibility to doctors who commit malpractice. In this study, the author uses a normative juridical approach. Research Specifications, this research is descriptive analytical. Types of data, namely secondary data. Data was collected through library research on secondary data. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods. The results of this study are: First, the legal responsibility of doctors who commit malpractice, namely medical ethics, administration, civil and criminal responsibility for elements of error, negligence and or intentional harm to the patient. Both hospitals as corporations are absolutely responsible (doctrine of strict liability), substitute responsibility (doctrine of vicarious liability), for malpractice acts committed by health workers and medical personnel in hospitals, in accordance with the provisions of Article 1367 of the Civil Code, and Article 46 of the Hospital Law.

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENETAPAN HARGA JASA TRANSPORTASI KEMPANG DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Neneng Eka Wahyuni — 2025-06-29

Jual rugi atau predatory pricing merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi (predatory pricing) yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Kabupaten Kepulauan Meranti yang notabene dikelilingi oleh lautan sangat membutuhkan trasportasi antar pulau yang menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Saat ini usaha penyebrangan roro mini yang terbuat dari kayu lazim disebut Kempang yang bisa memuat orang dan kendaraan bermotor dalam jumlah banyak dikelola oleh pihak swasta maupun perorangan. Telah terjadi persaingan usaha tidak sehat yaitu penetapan harga jual rugi tiket kempang yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha kempang di Kecamatan Rangsang Barat. Tujuan penelitian ini, adalah : pertama untuk mengetahui tinjauan terhadap penetapan harga jasa transportasi kempang di Kecamatan Rangsang Barat. Kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan praktek jual rugi(predatory pricing) yang dilakukan oleh pelaku usaha kempang di Kecamatan Rangsang Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Rangsang barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Populasi dan Sampel pada penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemilik kempang di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan konsumen pengguna transportasi kempang. Penelitian ini menggunakan data berupa data primer dan data skunder serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kuisioner. Hasil penelitian ini terdapat dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, penetapan harga jasa transportasi kempang dibawah harga standar/ jual rugi yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha kempang di Kecamatan Rangsang Barat melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, dampak dari usaha yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha kempang yang menurunkan harga dibawah rata-rata berdampak negatif kepada pelaku usaha pesaingnya, para pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha, yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha pesaingnya, kerugian dari segi penurunan pendapatan, peningkatan persaingan dan potensi kebangkrutan, sedangkan bagi konsumen berdampak positif dan negatif, adapun dampak positif persaingan usaha terhadap konsumen adalah harga lebih kompetitif dan lebih banyak pilihan, dengan adanya penetapan harga yang rendah dapat menguntungkan konsumen, adanya perbedaan harga kempang membuat konsumen dapat memilih transportasi kempang yang relatif lebih murah, dan dampak negatifnya adalah standar keamanan kurang terjamin.

Predatory pricing refers to the practice of selling or supplying goods and/or services at a loss with the intention of eliminating competitors from the market. The Meranti Islands Regency, characterized by its insular geography, is highly dependent on inter-island transportation to connect various islands. Currently, inter-island transport using wooden mini ferries, commonly known as kempang, capable of carrying passengers and motor vehicles in large numbers, is operated by both private companies and individuals. A case of unfair business competition has occurred involving predatory ticket pricing by one of the kempang operators in Rangsang Barat District. This study aims, first, to analyze the pricing practices of kempang transportation services in Rangsang Barat District; and second, to examine the impacts resulting from the predatory pricing practices undertaken by the kempang operators in the area. This research employs a sociological approach. The study was conducted in Rangsang Barat District, Meranti Islands Regency. The population and sample in this research include the Meranti Islands Regency Transportation Department, kempang owners in Rangsang Barat District, and consumers who use kempang transportation services. The data used in this study consist of both primary and secondary data, while data collection techniques involved interviews and questionnaires. The findings of this study reveal two main conclusions. First, the pricing of kempang transportation services below the standard price (predatory pricing) by one of the operators in Rangsang Barat District constitutes a violation of Article 20 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Second, the practice of setting prices below the average by one kempang operator has had negative impacts on competing businesses. Other operators are unable to enter the market, resulting in financial losses such as decreased income, increased competition pressure, and potential bankruptcy. For consumers, the impact is both positive and negative. On the positive side, competition leads to more affordable prices and a wider range of choices; the lower pricing benefits consumers by allowing them to choose more economical kempang transport options. On the negative side, however, such practices may compromise safety standards, as cost-cutting measures could affect service quality.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM LAYANAN TELEMEDIS: ANALISIS BATASAN HUKUM DAN ETIKA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Ricardo Sinaga — 2025-06-29

The development of telemedicine services in Indonesia, as part of the digital transformation in healthcare, has introduced new challenges in the fields of law and ethics. This study seeks to examine the legal and ethical limits surrounding telemedicine practices and assess the criminal responsibility of healthcare providers in cases of violations or errors within such services. Using a normative juridical approach, this research examines existing regulations and ethical principles of the medical profession to determine the legal standing of healthcare providers in technology-based services. The findings reveal that current regulations do not provide sufficient clarity on the mechanisms of criminal liability, particularly concerning the proof of fault and causality. Therefore, there is a need for specific regulatory formulation and the strengthening of ethical systems and data security in telemedicine practices in Indonesia.

Perkembangan layanan telemedis di Indonesia sebagai bagian dari transformasi digital di bidang kesehatan telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan hukum dan etika dalam praktik telemedis serta mengevaluasi pertanggungjawaban pidana tenaga medis ketika terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam layanan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi yang berlaku serta prinsip etika profesi medis untuk menemukan posisi hukum tenaga medis dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum memberikan kejelasan yang memadai terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana, terutama terkait dengan pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausalitas. Oleh karena itu, diperlukan perumusan regulasi khusus serta penguatan sistem etika dan keamanan data dalam praktik telemedis di Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM EKSEKUSI HARTA BOEDEL (PAILIT) YANG DIHADAPKAN DENGAN PENYITAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dian Pernanda Putra — 2025-06-29

Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN. Niaga Jkt. Pst, kasus antara kurator PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, yang menunjukkan bahwa meskipun harta boedel pailit seharusnya dikelola oleh kurator untuk kepentingan kreditor, tindakan penyitaan yang dilakukan dalam kasus tindak pidana pencucian uang mengakibatkan kerugian bagi kreditor Jika dilihat dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK-PKPU yang bertentangan dengan Pasal 39 Ayat Ayat (2) KUHAP. Jenis penelitian dapat digolongkan kedalam penelitian normatif yang mengidentifikasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta KUHAP yang seringkali bertentangan, menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditor. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dibagi kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan Pertama, Pertimbangan Hakim dalam Putusan ini menunjukkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan dapat dianggap sah, Jika dikaitkan dengan teori interpretasi teleologis, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut mencerminkan penerapan teori interpretasi secara nyata dalam praktik peradilan untuk mengutamakan tujuan hukum yang lebih esensial, yaitu penegakan hukum pidana dan kepentingan umum. Kedua, Idealnya, aturan sita umum kepailitan diutamakan dari sita pidana untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kreditor yang sekaligus sebagai korban, karena sesuai asas lex posteriori derogate legi priori Undang-undang Kepailitan sebagai produk hukum yang lebih baru otomatis mengenyampingkan aturan sita yang dalam KUHAP. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kurator, hakim pengawas, dan aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan hak kreditor dan keadilan dalam proses kepailitan.

PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI ANAK PALESTINA DI TENGAH KONFLIK 2023

Chelsea Michaela Bebby Mambo — 2025-06-29

Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel pada tahun 2023 telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang mendalam, terutama bagi anak-anak di Jalur Gaza. Penelitian ini menganalisis peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam menangani dampak konflik terhadap anak-anak Palestina. Menggunakan kerangka teori Organisasi Internasional dan konsep Convention on the Right of the Child (CRC), studi ini mengkaji bagaimana UNICEF beroperasi sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator dalam upaya perlindungan anak. Data menunjukkan bahwa lebih dari 816.000 anak di Jalur Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial, dengan tingkat kematian anak mencapai satu korban setiap 15 menit akibat pemboman. UNICEF merespons krisis ini melalui kemitraan strategis dengan UNRWA, penyediaan bantuan kemanusiaan berupa pasokan medis, air bersih, dan bahan bakar, serta pemantauan kepatuhan terhadap hak-hak anak sesuai CRC. Sebagai inisiator, UNICEF memimpin pembentukan kemitraan internasional dan advokasi kebijakan. Sebagai fasilitator, organisasi ini menyediakan bantuan langsung berupa layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial kepada 676 anak terdampak konflik. Sebagai mediator, UNICEF memantau ketaatan terhadap CRC dan menyusun laporan pelanggaran hak anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran multidimensional UNICEF sangat krusial dalam melindungi hak-hak anak Palestina di tengah konflik, meskipun tantangan implementasi masih signifikan akibat intensitas konflik yang berkelanjutan.

The prolonged conflict between Palestine and Israel in 2023 has created a profound humanitarian crisis, particularly affecting children in the Gaza Strip. This research analyzes the role of the United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) in addressing the impact of conflict on Palestinian children. Using the framework of International Organization theory and the Convention on the Rights of the Child (CRC) concept, this study examines how UNICEF operates as an initiator, facilitator, and mediator in child protection efforts. Data shows that more than 816,000 children in the Gaza Strip require mental health and psychosocial support, with child mortality rates reaching one victim every 15 minutes due to bombing. UNICEF responds to this crisis through strategic partnerships with UNRWA, provision of humanitarian aid including medical supplies, clean water, and fuel, as well as monitoring compliance with children's rights under the CRC. As an initiator, UNICEF leads the formation of international partnerships and policy advocacy. As a facilitator, the organization provides direct assistance in the form of health services, education, and psychosocial support to 676 conflict-affected children. As a mediator, UNICEF monitors compliance with the CRC and compiles reports on violations of children's rights. This research concludes that UNICEF's multidimensional role is crucial in protecting the rights of Palestinian children amid conflict, although implementation challenges remain significant due to the intensity of the ongoing conflict.

PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DESA NGASO TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI DESA NGASO KECAMATAN UJUNG BATU

Ahmad Salim Habbiballoh — 2025-06-29

The crime of petty theft seems to be a common habit in Indonesian society, regardless of the region and who the victim is. The crime of petty theft is never absent in society. Therefore, each region has its own problems in overcoming the crime of petty theft. As in this case, the crime of petty theft that has occurred for a long time in the Ngaso area until now the solution taken still cannot reduce the number of petty theft crimes. This thesis research aims to: first, to find out the understanding of the Ngaso village community regarding the crime of petty theft and its influence on law enforcement for the crime of petty theft in Ngaso village, Ujungbatu sub-district. Second, to find out the resolution of the crime of theft in Ngaso village, Ujungbatu sub-district. In writing this thesis, the author uses the sociological legal research method. The sociological legal research method is a legal research method that examines the applicable legal provisions and what happens in the reality of society, with the intention of finding facts that are used as research data which are then analyzed to identify what problems occur and ultimately lead to problem solving. The results of this thesis research can be concluded that the wrong understanding of the Ngaso village community regarding the crime of petty theft is a vital reason for the ineffectiveness of overcoming petty theft in the Ngaso village, understanding such as the community's assumption that theft with a victim's loss of less than 2.5 million cannot be reported to the police and cannot be processed criminally. Therefore, the community uses penal mediation as an alternative solution to overcome petty theft. However, this kind of solution has proven unable to reduce the number of petty thefts in the village because of the minimal deterrent effect on the perpetrators so that the perpetrators still have the intention to commit petty theft and what is certain is that the objectives of law enforcement are not achieved effectively, be it legal certainty, justice or benefits.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM KESETARAAN GENDER

Ananda Kyara Putri Kusuma — 2025-06-29

Penelitian ini menganalisis tantangan dan peluang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, menggunakan Teori Hukum Feminis sebagai kerangka analisis. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengevaluasi substansi RKUHP dibandingkan KUHP lama, khususnya terkait kekerasan seksual dan domestik. Hasil menunjukkan RKUHP menawarkan peluang melalui perluasan definisi kekerasan seksual, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek pembuktian, potensi kriminalisasi terhadap pasal-pasal kesusilaan, harmonisasi dengan UU spesifik, dan bias gender implisit yang dapat menghambat akses keadilan bagi perempuan.

This study analyzes the challenges and opportunities in the Draft of the Indonesian Penal Code (RKUHP) for achieving gender equality in Indonesia, using Feminist Legal Theory as the analytical framework. Through a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, this study evaluates the substance of the RKUHP in comparison to the old Penal Code, particularly regarding sexual and domestic violence. The findings show that the RKUHP offers opportunities through the expanded definition of sexual violence, however, it still faces significant challenges related to evidence, potential criminalization of morality clauses, harmonization with specific laws, and implicit gender bias that may hinder women's access to justice.

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR KARENA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH

Kania Puspa Kirani — 2025-06-29

Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Dalam Hukum islan dan UU perkawinan, pernikahan dini haruslah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang jelas Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum islam dan UU perkawinan terhadap dispensasi nikah bagi anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah bagi anak di bawah umur akibat kehamilan di luar nikah harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan teliti, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kematangan emosional dan spiritual pasangan, kemampuan ekonomi yang stabil, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat.

Dispensation of marriage for minors due to pregnancy out of wedlock is a complex and controversial issue. In Islamic law and the Marriage Law, early marriage must meet specific and clear requirements and conditions. This article aims to analyze the perspective of Islamic law and the Marriage Law regarding the dispensation of marriage for minors resulting from pregnancy out of wedlock The findings indicate that granting a marriage dispensation for minors in such cases must be approached with caution and thorough consideration. Several factors need to be evaluated, including the emotional and spiritual maturity of the couple, financial stability, and support from both families and the community.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH BEA DAN CUKAI BENGKALIS

Nabilah Rahmadian — 2025-06-29

Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh selat di Provinsi Riau. Untuk mencapai Pulau Bengkalis melalui jalur darat, hanya terdapat satu alternatif yaitu melalui Roro. Hal ini menjadikannya salah satu tempat strategis untuk peredaran rokok ilegal, karena wilayah kepulauan ini merupakan jalur penyeberangan yang memudahkan kapal besar maupun kecil untuk melakukan penyelundupan. Sementara itu, transportasi laut melalui kapal Ferry di pelabuhan resmi dan pompong melalui pelabuhan ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis. Kedua, untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis. Ketiga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Bengkalis dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran rokok ilegal di Bengkalis. Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena dalam penelitian ini peneliti secara langsung melakukan penelitian di lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang dikaji. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Bengkalis, dengan populasi dan sampel yang mencakup semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian, pertama, penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kabupaten Bengkalis dalam memberantas peredaran rokok ilegal dilakukan dalam bentuk penegakan hukum preventif dan represif. Kedua, hambatan yang muncul dalam proses ini antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana operasional, kompetensi sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal dan kurangnya kesadaran para penjual rokok ilegal juga menjadi tantangan. Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal mencakup meningkatkan jumlah pegawai, menambah sarana operasional, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, Bea dan Cukai juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan adalah penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Bengkalis perlu dioptimalkan hingga ke tahap penyidikan agar kasus dapat diproses ke pengadilan. Untuk mengatasi hambatan, diperlukan penambahan personel, peningkatan sarana operasional, serta reaktivasi pos pengawasan. Selain itu, upaya ini dapat diperkuat melalui operasi gabungan, sosialisasi kepada masyarakat, dan pelatihan rutin bagi pegawai.

Bengkalis Regency is an archipelagic region surrounded by straits in Riau Province. To reach Bengkalis Island via land routes, there is only one alternative, which is through the Roro ferry. This makes it a strategic location for the distribution of illegal cigarettes, as the archipelagic nature of the area provides a crossing route that facilitates smuggling by both large and small vessels. Meanwhile, sea transportation is available through ferries at official ports and small boats (pompong) at illegal ports. The objectives of this thesis are: First, to examine the law enforcement efforts against the criminal act of illegal cigarette distribution by the Bengkalis Customs and Excise Office. Second, to identify the obstacles in enforcing the law against illegal cigarette distribution by Bengkalis Customs and Excise. Third, to explore the measures taken by Bengkalis Customs and Excise to enforce the law regarding illegal cigarette distribution in Bengkalis. This study is classified as sociological legal research, as the researcher conducted direct field studies at the research location to provide a comprehensive and clear depiction of the issues being analyzed. The research was carried out at the Bengkalis Customs and Excise Office, with the population and sample including all relevant stakeholders. The data sources used comprise primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques involved interviews, questionnaires, and literature studies. Based on the research findings and discussions, it can be concluded that: First, the law enforcement carried out by the Bengkalis Customs and Excise Office in combating the distribution of illegal cigarettes includes both preventive and repressive measures. Second, obstacles in this process include limitations in human resources, a lack of operational facilities, human resource competence, the vast area of supervision, and the low awareness among the public regarding the dangers of illegal cigarettes, as well as the lack of awareness among illegal cigarette sellers. Efforts to overcome these obstacles in law enforcement against illegal cigarette distribution include increasing the number of personnel, adding operational facilities, and enhancing human resource competence through training and development programs. Additionally, Customs and Excise authorities conduct public outreach and education to raise legal awareness and build synergy with law enforcement agencies and local governments. The suggestions that can be offered are that law enforcement against the distribution of illegal cigarettes by the Bengkalis Customs and Excise needs to be optimized up to the investigation stage so that cases can be processed in court. To address obstacles, additional personnel, improved operational facilities, and the reactivation of monitoring posts are required. Furthermore, these efforts can be strengthened through joint operations, public outreach, and regular training for staff.

PROSES PENYELESAIN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 TANAMAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KARO

Yefta Loviga Sinuhaji — 2025-07-11

Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Maka dari itu perlunya penegakan hukum untuk mengurangi penggunaan narkotika di lingkungan masyarakat untuk menekan penyalahgunaan narkotika di luar medis.

Today the dangers and impacts of drugs or narcotics and drugs on the lives and health of addicts and their families are increasingly troubling. Like two sides of a coin, drugs are substances that can both benefit and damage health. As is well known, there are several types of drugs that are used for the healing process because of their calming effect. But if used in excessive doses, it can cause addiction. This abuse starts because the user feels a pleasant effect. From here comes the desire to continue using in order to get a hallucinatory calm. Although the impact of drugs is well known to many people, it still does not reduce the number of users. Therefore, there is a need for law enforcement to reduce the use of narcotics in the community to suppress the abuse of narcotics outside of medical treatment.

IMPLIKASI HUKUM PIDANA DALAM INOVASI BIOTEKNOLOGI DAN GENETIK DI INDONESIA

Errisa Oktavianti — 2025-06-29

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan ketentuan pidana dalam bidang bioteknologi dan genetika di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa regulasi yang berlaku masih bersifat administratif dan belum mencakup bentuk-bentuk penyimpangan berteknologi tinggi. Diperlukan penguatan hukum pidana yang adaptif dan progresif untuk menghadapi risiko penyalahgunaan teknologi hayati. Pembentukan ketentuan pidana yang tegas dan komprehensif menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan inovasi yang bertanggung jawab.