Jurnal Hukum Progresif

PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DALAM RANAH KEKELUARGAAN DI DESA SINTONG BAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Muhammad Syafik — 2025-12-30

Hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang diakui di Indonesia mengatur segala hal mengenai masyarakat adat, karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam suku dan budaya yang bahkan sudah ada sebelum masuknya hukum konvensional. Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi hukum adat terhadap pelecehan seksual yang terjadi di Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penyelesaian perkara semacam ini dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kekeluargaan dijalankan serta bagaimana penerapan sanksi hukum adat terhadap pelecehan seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang turun ke lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat, serta observasi terhadap proses penyelesaian perkara adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan melibatkan keluarga dan perangkat desa. Sanksi adat yang dijatuhkan umumnya berupa denda dalam bentuk uang, serta disertai permintaan maaf secara adat. Mekanisme ini dipandang masyarakat sebagai cara menjaga keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum adat masih berperan penting dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual di Desa Sintong Bakti, meskipun penerapannya belum sepenuhnya sejalan dengan hukum negara yang menekankan aspek efek jera dan kepastian hukum. Saran dari penelitian ini adalah tokoh adat tetap menjaga mekanisme musyawarah secara adil, aparat desa mendukung proses penyelesaian adat agar lebih tertib, serta pemerintah daerah memberikan pembinaan dan penyuluhan hukum sehingga hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara.

Customary law, as one of the recognized legal systems in Indonesia, regulates all matters concerning indigenous communities. Indonesia is undeniably a country with diverse ethnicities and cultures, even predating the introduction of conventional law. This study examines the application of customary law sanctions to acts of sexual harassment that occurred in Sintong Bakti Village, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency. This type of case is resolved through customary law mechanisms passed down through generations. This study aims to determine the family resolution process and how customary law sanctions are applied to sexual harassment. This research used empirical legal research, i.e., fieldwork. It is descriptive in nature. The research approach was qualitative. Data were obtained through direct interviews with customary leaders, village officials, and the community, as well as observations of the customary case resolution process. The results indicate that the case was resolved through customary deliberations led by customary leaders, involving families and village officials. The customary sanctions imposed generally took the form of monetary fines and customary apologies. This mechanism is viewed by the community as a way to maintain family harmony and social order. The conclusion of this study is that customary law still plays a significant role in resolving sexual harassment cases in Sintong Bakti Village, although its implementation is not fully aligned with state law, which emphasizes deterrence and legal certainty. The research recommends that customary leaders maintain a fair deliberation mechanism, village officials support the customary dispute resolution process to ensure a more orderly process, and the local government provide legal guidance and counseling so that customary law can coexist with state law

JURNAL PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK TERCIPTANYA KETERTIBAN HUKUM

Rismarito Manik — 2025-12-30

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan berakar kuat di berbagai sektor. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi diperlukan untuk mewujudkan supremasi hukum, menjamin keadilan, serta menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku korupsi di Indonesia., fokus utama penelitian ini terletak pada marak nya kasus korupsi yang ada di indonesia serta penting nya penguatan sistem penegakan hukum anti korupsi di indonesia. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa sistem penegkan hukum masih menghadapi beberapa kendala antara lain lemahnya kordinasi.

Corruption is a crime that has reached a level of debilitation and has been severely diminished across various sectors. Therefore, effective law enforcement efforts against corruption are necessary to realize the rule of law, guarantee justice, and create peace and harmony in society. This study aims to analyze the various challenges faced in enforcing criminal law against perpetrators of corruption in Indonesia. The main focus of this research lies in the rampant corruption cases in Indonesia and the importance of strengthening the anti-corruption law enforcement system in Indonesia. The results of the study indicate that the law enforcement system still faces several obstacles, including weak coordination

URGENSI HARMONISASI NORMA MARITAL RAPE (STUDI KOMPERATIF SIFAT DELIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)

Nurila Findya Mustika — 2025-12-30

Penelitian ini menganalisis disharmonisasi regulasi mengenai perkosaan dalam perkawinan (marital rape) yang menimbulkan konflik norma antara Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). UU TPKS, dengan paradigma korban sentris, menetapkan pelecehan seksual fisik yang bertujuan menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya (termasuk dalam perkawinan) sebagai delik biasa. Sebaliknya, KUHP Nasional menetapkan perkosaan dalam ikatan perkawinan sebagai delik aduan absolut, didasarkan pada pertimbangan menghormati institusi perkawinan dan ranah privat.Perbedaan ini menciptakan dilema krusial dimana delik biasa bertujuan memutus hambatan laporan dan menjamin penuntutan, sementara delik aduan bertujuan memberikan kontrol penuh kepada korban dengan risiko korban rentan terhadap tekanan dan pencabutan aduan. Penelitian hukum normatif ini, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menyimpulkan bahwa tumpang tindih ini mengurangi kualitas perlindungan terhadap korban.Sebagai upaya harmonisasi, penelitian merekomendasikan perubahan status delik menjadi delik aduan relatif. Mekanisme ini memastikan pengaduan tetap menjadi syarat untuk menghormati ranah privat, namun setelah aduan diajukan, penuntutan tidak dapat dicabut kembali. Solusi ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan korban dari intimidasi, tanpa mengorbankan integritas proses pidana.

This study analyzes the regulatory disharmony regarding marital rape, which creates a norm conflict between Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and Law No. 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP Nasional). The TPKS Law, with its victim-centric paradigm, categorizes physical sexual harassment aimed at subjugating a person (including within marriage) as an ordinary offense (delik biasa). Conversely, the National Criminal Code stipulates rape within marriage as an absolute complaint offense (delik aduan absolut), based on considerations of respecting the institution of marriage and the private sphere.This difference generates a crucial dilemma: the ordinary offense aims to break barriers to reporting and ensure prosecution, while the complaint offense aims to give full control to the victim (at the risk of the victim being vulnerable to pressure and withdrawal of the complaint). This normative legal research, employing statutory and conceptual approaches, concludes that this regulatory overlap diminishes the quality of victim protection.As a harmonization effort, the study recommends changing the offense status to a relative complaint offense (delik aduan relatif). This mechanism ensures that a complaint remains a prerequisite to respect the private sphere , but once the complaint is filed, the prosecution cannot be withdrawn. This solution provides legal certainty and reinforces victim protection against intimidation, without sacrificing the integrity of the criminal process.

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU

Revaldi Putra Jainis — 2025-12-30

Fenomena penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara eceran di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial masyarakat. Meskipun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah melarang praktik tersebut, penjual BBM eceran bersubsidi tetap marak ditemui, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum antara menjalankan ketentuan hukum secara tegas atau mempertimbangkan faktor sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Indragiri Hulu serta penjual BBM eceran bersubsidi, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Populasi penelitian meliputi aparat kepolisian, masyarakat, serta penjual BBM eceran bersubsidi, dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penjual BBM eceran bersubsidi belum dilaksanakan secara optimal. Faktor penghambat antara lain kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya pengetahuan hukum penjual, keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung, serta sikap toleransi aparat penegak hukum terhadap pelaku dengan alasan kemanusiaan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu, aparat Kepolisian Resor Indragiri Hulu perlu meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas dan berimbang dengan upaya sosialisasi regulasi, peningkatan pengawasan distribusi BBM, dan pemberian solusi alternatif bagi masyarakat agar tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat terwujud.

The phenomenon of subsidized fuel (BBM) being sold at retail in Indragiri Hulu Regency reveals a gap between the prevailing legal provisions and the social reality of the community. Although Article 55 of Law Number 22 of 2001 on Oil and Gas and Presidential Regulation Number 191 of 2014 have prohibited such practices, retail sales of subsidized BBM remain widespread, especially among low-income groups. This situation creates a dilemma for law enforcement officers between strictly enforcing the law or considering the community’s socioeconomic factors. This research uses a sociological juridical method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with officers of the Indragiri Hulu Resort Police and subsidized BBM retailers, field observations, and library research. The study population includes police officers, community members, and subsidized BBM retailers, with samples taken using purposive sampling. The results show that law enforcement against subsidized BBM retailers has not been optimally implemented. The inhibiting factors include the community’s economic conditions, low legal knowledge among retailers, limited personnel and supporting facilities, and the tolerance of law enforcement officers toward offenders on humanitarian grounds. The study concludes that the Indragiri Hulu Resort Police need to improve law enforcement more firmly and proportionally through regulatory dissemination, enhanced supervision of BBM distribution, and the provision of alternative solutions for the community so that the objectives of law — legal certainty, usefulness, and justice — can be achieved.

PERAN ADVOKAT DALAM PERMOHONAN PENETAPAN WALI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN WASIAT

Sulastri Febriana Purba — 2025-12-30

Permasalahan penetapan wali terhadap anak di bawah umur berdasarkan surat wasiat sering menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pihak pewaris, pelaksana wasiat, dan pihak keluarga. Hal ini menuntut peran advokat sebagai pendamping hukum untuk memastikan proses permohonan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap melindungi hak-hak anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran advokat dalam permohonan penetapan wali terhadap anak di bawah umur berdasarkan wasiat serta kendala apa yang dihadapi advokat dalam pelaksanaannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis peran advokat dalam mendampingi klien dalam permohonan penetapan wali berdasarkan surat wasiat, serta untuk mengidentifikasi kendala yang timbul dalam praktik di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN.Mdn, serta dikaji melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam menyiapkan berkas administrasi, memberikan pendampingan hukum, dan memastikan bahwa penetapan wali dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Namun dalam praktiknya, advokat masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya kelengkapan dokumen, kesalahan dalam menafsirkan kedudukan antara pelaksana wasiat dan wali, serta kurangnya kehati-hatian dalam mengungkap fakta hukum. Oleh karena itu, profesionalitas dan integritas advokat menjadi faktor utama agar proses penetapan wali berdasarkan wasiat dapat terlaksana secara sah, adil, dan menjamin perlindungan hukum bagi anak di bawah umur.

The issue of appointing a guardian for a minor based on a will often gives rise to legal problems, particularly when there are conflicting interests between the testator, the executor of the will, and the family members. This situation demands the role of an advocate as a legal assistant to ensure that the guardianship petition process complies with the provisions of the prevailing laws and regulations while safeguarding the rights of the child. Based on these issues, the research questions in this study are: how is the role of the advocate in the petition for the appointment of a guardian for a minor based on a will, and what obstacles are faced by advocates in its implementation.The objective of this study is to identify and analyze, from a juridical perspective, the role of advocates in assisting clients in the petition for guardianship based on a will, as well as to identify the challenges that arise in judicial practice. This research employs a normative juridical method with a case study approach by analyzing the Medan District Court Decision Number 184/Pdt.G/2022/PN.Mdn, examined through primary, secondary, and tertiary legal materials.The results of the study indicate that advocates play a strategic role in preparing administrative documents, providing legal assistance, and ensuring that the appointment of a guardian is carried out in the best interest of the child. However, in practice, advocates still encounter several obstacles, including incomplete documentation, misinterpretation of the legal standing between the executor of the will and the guardian, as well as a lack of diligence in presenting legal facts. Therefore, the professionalism and integrity of advocates are crucial factors to ensure that the guardianship appointment process based on a will is conducted lawfully, fairly, and provides legal protection for minors.

IMPLEMENTASI PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Amstrong Harefa — 2025-12-30

Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip negara hukum (rechtsstaat) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana prinsip negara hukum tercermin dalam struktur kelembagaan negara dan praktik pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif, penelitian ini menelaah ketentuan konstitusional, praktik peradilan, serta kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi pasca amandemen telah memperkuat demokrasi dan mekanisme checks and balances, namun masih terdapat permasalahan seperti inkonsistensi penegakan hukum, intervensi politik, dan lemahnya integritas kelembagaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan supremasi hukum dan independensi lembaga negara untuk menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia.

This research analyzes the implementation of the rule of law (rechtsstaat) in Indonesia’s constitutional system after the amendment of the 1945 Constitution. It aims to examine how the rule of law is reflected in institutional structures and governance practices. Using a normative-qualitative method, the study reviews constitutional provisions, judicial practices, and academic discourse. Findings show that post-amendment reforms have strengthened democracy and institutional checks and balances, but persistent issues remain—particularly inconsistent law enforcement, political interference, and weak institutional integrity. The research underscores the importance of upholding legal supremacy and ensuring institutional independence to maintain constitutional democracy in Indonesia.

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP MEKANISME DIVERSI KHUSUS DALAM HUKUM ACARA PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

Mia Sugianti — 2025-12-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mekanisme diversi dalam hukum acara pidana anak yang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan perwujudan dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, guna menghindarkan mereka dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Namun, penerapan diversi di Indonesia masih terbatas karena Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mensyaratkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Sementara itu, tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki ancaman pidana di atas tujuh tahun, sehingga secara yuridis menutup peluang penerapan diversi bagi anak pelaku TPPU. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini menemukan adanya gap normatif antara UU SPPA dan UU TPPU. Akibatnya, prinsip perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud karena anak pelaku tindak pidana khusus seperti TPPU tidak memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan konsep diversi khusus bagi anak dalam tindak pidana ekonomi, agar prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai dengan asas the best interest of the child.

This study aims to provide a normative analysis of the diversion mechanism in the juvenile criminal procedure for children who commit money laundering crimes (tindak pidana pencucian uang / TPPU), and to examine its conformity with the principles of child protection and restorative justice. Diversion in the juvenile criminal justice system represents the state’s effort to safeguard the rights of children in conflict with the law and to protect them from the negative effects of formal criminal proceedings. However, the implementation of diversion in Indonesia remains limited because Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) restricts its application to offenses punishable by imprisonment of less than seven years. Meanwhile, money laundering as regulated under Law Number 8 of 2010 carries a penalty exceeding seven years, which legally excludes the possibility of diversion for child offenders. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study identifies a normative gap between the UU SPPA and the Anti-Money Laundering Law. As a result, the principle of child protection has not been fully realized because children involved in special crimes such as money laundering are denied the opportunity to resolve their cases through diversion. Therefore, this research recommends the establishment of a special diversion mechanism for children in economic crimes, ensuring that the principles of restorative justice and the best interest of the child are effectively upheld in Indonesia’s juvenile justice system.

PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF TEORI RESILIENCE WALSH (Studi Di KUA, DP3A, Dan BIKKSA)

Radifa Isnain Nafila — 2025-12-30

Penelitian ini mengkaji tentang penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Kediri perspektif Teori Resilience Walsh (Studi di KUA, DP3A, dan BIKKSA). Ketiga sinergi yang diberikan oleh KUA, DP3A, dan BIKKSA akan membantu mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Kediri. Teori Ketahanan Keluarga (Family Resilience Theory, Walsh) sangat relevan untuk lembaga ini karena berperan dalam pencegahan, pendampingan, dan pemulihan keluarga khususnya terkait pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kerentanan perempuan dan anak, konflik suami-istri, kesiapan menjadi orang tua, pemenuhan hak anak. Pada tahun 2024 data perceraian mencapai 399.921 kasus. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian adalah kurangnya literasi dan kesiapan para calon pengantin tentang materi kuliah pra nikah atau yang kita kenal dengan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dalam hal ini Aisyiyah hadir dengan BIKKSA (Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah) Kota Malang mempersembahkan kurikulum Kuliah Pra Nikah yang komprehensif selama 3 hari dengan diakhiri dengan wisuda sebagai apresiasi bagi peserta atas ketekunannya dalam mengikuti kuliah pra nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kurikulum kuliah pra nikah dalam upaya membentuk keluarga sakinah di masyarakat luas. Metode penelitian merupakan penelitian lapangan dimana peneliti merupakan salah satu peserta dalam kuliah pra nikah ini. Hasil penelitian sinergi ketiga lembaga dapat mewujudkan ketahanan keluarga. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Organisasi masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan bagi pemerintah setempat, KUA, dan pengadilan dalam rangka menekan angka perceraian dengan penguatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Hal yang positif ini telah dicanangkan Pimpinan Pusat hingga ditularkan pada akar rumput setingkat ranting atau dalam lingkup desa.

This study examines the strengthening of family resilience in Kediri Regency from the perspective of Walsh's Resilience Theory (Study at KUA, DP3A, and BIKKSA). The three synergies provided by KUA, DP3A, and BIKKSA will help realize family resilience in Kediri Regency. The Family Resilience Theory (Family Resilience Theory, Walsh) is very relevant for this institution because it plays a role in the prevention, assistance, and recovery of families, especially related to marriage, domestic violence (KDRT), the vulnerability of women and children, husband-wife conflict, readiness to become parents, fulfillment of children's rights. In 2024, divorce data reached 399,921 cases. One of the factors causing the high divorce rate is the lack of literacy and readiness of prospective brides and grooms regarding pre-marital lecture materials or what we know as marriage guidance for prospective brides and grooms. In this case, Aisyiyah is present with BIKKSA (Aisyiyah Sakinah Family Consultation Bureau) Malang City presenting a comprehensive 3-day Pre-Marital Lecture curriculum which ends with a graduation as an appreciation for participants for their perseverance in attending pre-marital lectures. The purpose of this study is to describe the premarital course curriculum in an effort to create harmonious families in the wider community. The research method is field research, where the researcher is one of the participants in this premarital course. The results of the study indicate that the synergy of the three institutions can create family resilience. The conclusion of this study is that community organizations can act as an extension of the local government, the Office of Religious Affairs (KUA), and the courts in order to reduce the divorce rate by strengthening marriage guidance for prospective brides and grooms. This positive approach has been initiated by the Central Leadership and has been disseminated down to the grassroots level, even within the village.

BATASAN YURIDIS KONSEP SEBAGAI SUAMI ISTRI DALAM PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Vyka Chusna Arifah — 2025-12-30

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hal baru mengenai tindak pidana kesusilaan, salah satunya perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 412. Permasalahan pada ketentuan ini terdapat pada tidak dirumuskan secara tegas batasan yuridis mengenai makna frasa “sebagai suami istri di luar perkawinan”, sehingga akan berpotensi menimbulkan kekaburan norma dan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan mengenai kualifikasi hubungan yang dapat di kategorikan sebagai suami istri di luar perkawinan berdasarkan Pasal 412 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak memberikan batasan operasional yang eksplisit mengenai frasa tersebut, namun, melalui penafsiran yuridis dan doktrin hukum pidana, kualifikasi “sebagai suami istri di luar perkawinan” dapat ditentukan secara kumulatif melalui beberapa indikator yaitu relasi sosial, relasi ekonomi, relasi domestik, dan adanya intensi untuk membentuk kehidupan brsama yang bersifat menetap, dengan syarat tidak adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang reskriktif serta pedoman yang jelas agar Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap ranah privat serta pelanggaran hak asasi manusia.

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) regulates new matters regarding criminal acts of morality, one of which is the act of living together as husband and wife outside of marriage as regulated in Article 412. The problem with this provision lies in the lack of explicit formulation of legal boundaries regarding the meaning of the phrase "as husband and wife outside of marriage", so that it will potentially cause unclear norms and differences in interpretation in law enforcement practices. This study aims to analyze the limitations regarding the qualifications of relationships that can be categorized as husband and wife outside of marriage based on Article 412 of the Criminal Code. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through literature studies. The results of the study indicate that Law Number 1 of 2023 does not provide explicit operational limitations regarding the phrase, however, through legal interpretation and criminal law doctrine, the qualification of "as a husband and wife outside of marriage" can be determined cumulatively through several indicators, namely social relations, economic relations, domestic relations, and the intention to form a permanent life together, provided that there is no legal marriage bond according to state law. Therefore, a rescriptive interpretation and clear guidelines are needed so that Article 412 of the Criminal Code can provide legal certainty and not lead to excessive criminalization of the private sphere and violations of human rights.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PROSES LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR

Fernandus Estoman Sarumaha — 2025-12-30

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang bentuk dan mekanisme perlindungna hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan yang tidak sesuai prosedur. Dalam tahapan atau proses lelang terhadap objek hak tanggungan merupakan pelaksanaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar didalam proses pelaksanaannya tidak cacat secara formil. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian metode hukum normatif yakni dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual approach yang juga didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini juga menghasilkan bahwa didalam perlindungan hukum yang dapat diperoleh seorang debitur yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Dalam Perlindungan hukum preventif seorang debitur memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang adanya pelaksanaan lelang dan berhak mengajukan keberatan jika dalam proses pelaksanaan tersebut dianggap cacat secara formil. Sedangkan didalam perlidungan hukum secara represif dapat ditempuh dengan upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan setempat untuk menyelesaian sengketa para pihak melalui putusan pengadilan.

TRADISI PENAMBAHAN MAHAR DENGAN ENAM KABUNG KAIN KAFAN DALAM MAHAR MENURUT TINJUAN ‘URF (STUDI KASUS DI NAGARI PADANG LAWEH KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA)

Dike Novela — 2025-12-30

Tradisi Penambahan Mahar Dengan Enam Kabung Kain Kafan Dalam Mahar Menurut Tinjauan ‘URF di Nagari Padang Laweh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi penambahan enam kabung kain kafan sebagai syarat pernikahan di Nagari Padang Laweh, yang merupakan bagian dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai filosofis bagi masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan tradisi tersebut, pandangan tokoh masyarakat terhadapnya, serta tinjauan ‘Urf mengenai praktik ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan Niniak Mamak (pemuka adat) dan pemuka agama (ustad), serta dokumentasi. Setelah data diperoleh, analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan, serta melengkapi dengan sumber buku dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penambahan mahar dengan enam kabung kain kafan didasarkan pada kesepakatan niniak mamak dan alim ulama pada zaman dahulu sebagai bagian dari adat istiadat. Jika mahar tidak terpenuhi, niniak mamak akan menunda pelaksanaan akad nikah, dan pernikahan tidak akan disahkan, sehingga pasangan tidak dianggap sebagai anak kamanakan. Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas memverifikasi dokumen administrasi formal, tetapi untuk hal-hal terkait tradisi, KUA menyerahkan kepada otoritas adat setempat. Aturan mahar menetapkan bahwa bagi perempuan yang belum menikah, maharnya adalah enam kabung kain kafan, sedangkan bagi janda, maharnya lima kabung kain kafan, meskipun tidak bersifat mutlak. Jika perempuan tersebut keturunan raja, maharnya meningkat menjadi dua belas kabung kain kafan. Tradisi ini berfungsi sebagai penanda berakhirnya ikatan pernikahan, yang hanya dapat dipisahkan karena kematian. Tokoh masyarakat berpendapat bahwa tradisi ini bertujuan melestarikan budaya dan melindungi anak kemenakan dari kecemburuan sosial. Tinjauan 'urf menunjukkan bahwa tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, dengan objek yang khas dan ruang lingkup yang sah, serta diterapkan secara merata tanpa bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

The Tradition of Adding a Dowry with Six Sacks of Shrouds in the Dowry According to the Review of ‘URF in Nagari Padang Laweh. This research is motivated by the tradition of adding six sacks of shrouds as a marriage requirement in Nagari Padang Laweh, which is part of the local culture that is passed down from generation to generation and has philosophical value for the local community. The purpose of this research is to understand the implementation of this tradition, the views of community leaders towards it, and the review of ‘Urf regarding this practice. In this research, the author uses a field research method with aqualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with Niniak Mamak (traditional leaders) and religious leaders (ustad), and documentation. After the data was obtained, analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation (data display), and drawing conclusions, as well as supplementing with sources from books and other scientific works. The results of the study indicate that the tradition of adding a dowry with six sacks of shrouds is based on the agreement of niniak mamak and religious scholars in ancient times as part of customs. If the dowry is not met, the niniak mamak will postpone the marriage contract, and the marriage will not be legalized, so the couple will not be considered children of the kamanakan. The Office of Religious Affairs (KUA) is responsible for verifying formal administrative documents, but for matters related to tradition, the KUA defers to local customary authorities. The dowry regulations stipulate that for an unmarried woman, the dowry is six sacks of shroud, while for a widow, the dowry is five sacks of shroud, although this is not absolute. If the woman is of royal descent, the dowry increases to twelve sacks of shroud. This tradition serves to mark the end of the marriage bond, which can only be dissolved by death. Community leaders argue that this tradition aims to preserve culture and protect children and nephews from social jealousy. A review of 'urf' shows that this tradition can be categorized as 'urf sahih', with a distinctive object and a legitimate scope, and is applied evenly without conflicting with religion, good manners, and noble culture.