Jurnal Hukum Progresif

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN PLATFORM DIGITAL DI INDONESIA

Josua Sinaga, Besty Habeahan — Tue, 03 Feb 2026 00:00:00 +0000

Transformasi ekonomi digital telah membuka banyak peluang bagi bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, transformasi ini menimbulkan tantangan struktural dalam hubungan kerja mereka dengan platform digital. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum sektoral yang luas, seperti UU UMKM, UU Persaingan Usaha, UU KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Pelindungan Data Pribadi, dan PP mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, implementasinya masih kurang untuk menangani kompleksitas kontrak digital modern. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum sektoral yang luas, seperti UU UMKM, UU Persaingan Usaha, UU KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Pelindungan Data Pribadi, dan PP mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, implementasinya masih kurang untuk menangani kompleksitas kontrak digital modern. Ketidaksepakatan posisi tawar, penggunaan klausul baku yang merugikan, perubahan kebijakan dan algoritma komisi yang dilakukan secara sepihak, dan kurangnya perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual adalah beberapa kegagalan regulasi yang signifikan. Ketidaktahuan hukum UMKM memperburuk kondisi ini. Sebaliknya, penegakan hukum persaingan usaha sering mengabaikan praktik dominasi pasar oleh platform digital. Situasi ini menunjukkan bahwa pembaruan regulasi yang lebih khusus, fleksibel, dan berpusat pada keadilan kontraktual diperlukan. Studi ini menunjukkan bahwa membangun transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan data dan kekayaan intelektual, dan proses penyelesaian sengketa yang mudah diakses adalah penting. Oleh karena itu, UMKM dapat membangun ekosistem perdagangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekosistem ini akan memenuhi janji Konstitusi tentang keadilan ekonomi.

The digital economic transformation has opened up many opportunities for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. However, this transformation poses structural challenges in their working relationships with digital platforms. Although Indonesia has a broad sectoral legal framework, such as the MSME Law, the Business Competition Law, the Civil Code Law, the Consumer Protection Law, the Personal Data Protection Law, and the Government Regulation on Electronic System Trading, its implementation is still lacking in addressing the complexity of modern digital contracts. Although Indonesia has a broad sectoral legal framework, such as the MSME Law, the Business Competition Law, the Civil Code Law, the Consumer Protection Law, the Personal Data Protection Law, and the Government Regulation on Trading Through Electronic Systems, its implementation is still lacking in addressing the complexity of modern digital contracts. Disagreements over bargaining positions, the use of disadvantageous standard clauses, unilateral changes to commission policies and algorithms, and the lack of personal data protection and intellectual property rights are some of the significant regulatory failures. The legal ignorance of MSMEs exacerbates this situation. Conversely, competition law enforcement often ignores market dominance practices by digital platforms. This situation shows that more specific, flexible, and contractually fair regulatory updates are needed. This study shows that building transparency, balancing rights and obligations, and protecting data

ANALISIS STRATEGI ADVOKAT DALAM MENYUSUN GUGATAN WANPRESTASI BERDASARKAN PRAKTIK DI KANTOR HUKUM KOFIPINDO MEDAN

Yunus Nifaeri Halawa, Martono Anggusti — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini berjudul “Strategi Advokat dalam Menyusun Gugatan wanprestasi Berdasarkan Praktik di Kantor Hukum Kofipindo di Medan.” Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisis strategi yang digunakan oleh advokat dalam menyusun dan mempersiapkan gugatan wanprestasi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya dalam praktik hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yudisial, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang berlaku secara teoritis, tetapi juga mengkaji penerapan norma-norma tersebut dalam praktik dengan menggabungkan penelitian perpustakaan dengan tinjauan berbagai literatur, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta wawancara langsung dengan pengacara di Kantor Hukum Kofipindo di Medan. Dengan pendekatan sistematis berdasarkan penelitian hukum empiris yang menggabungkan tinjauan literatur dan wawancara, strategi yang diterapkan oleh advokat dalam menyusun gugatan wanprestasi terbukti meningkatkan efektivitas proses penyelesaian sengketa dan memberikan perlindungan hukum optimal bagi klien. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan profesi hukum dan menjadi acuan bagi penelitian hukum perdata di masa depan.

This study is entitled “Advocate Strategies in Preparing Breach of Contract Lawsuits Based on Practices at the Kofipindo Law Office in Medan.” The purpose of this study is to determine and analyze the strategies used by advocates in preparing and filing breach of contract lawsuits, as well as to identify the obstacles encountered and efforts to overcome them in civil law practice. The research method used is the judicial empirical method, which is legal research that not only examines the applicable legal norms theoretically but also examines the application of these norms in practice by combining library research with a review of various literature, laws, regulations, and court decisions, as well as direct interviews with lawyers at the Kofipindo Law Office in Medan. With a systematic approach based on empirical legal research that combines literature reviews and interviews, the strategies applied by lawyers in preparing breach of contract lawsuits have been proven to increase the effectiveness of the dispute resolution process and provide optimal legal protection for clients. The results of this study are expected to contribute to the development of the legal profession and serve as a reference for future civil law research.

PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN ANAK AKIBAT BATALNYA AKTA PERKAWINAN

Mawaddah Warahmah, Maryati Bachtiar, Nurahim Rasudin — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pembatalan akta perkawinan menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap akta kelahiran anak. Ketika akta perkawinan dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil, akta kelahiran yang bersumber darinya mengalami penurunan kekuatan pembuktian. Permasalahan ini berkaitan dengan kepastian status keperdataan anak dan perlindungan hak-haknya sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Penelitian ini mengkaji: (1) akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap keabsahan akta kelahiran anak; (2) bentuk perlindungan hukum terhadap anak ketika akta kelahirannya dibatalkan akibat batalnya akta perkawinan orang tuanya. Tujuan penelitian adalah menganalisis akibat hukum pembatalan akta perkawinan terhadap keabsahan akta kelahiran anak dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anak berdasarkan prinsip kepastian hukum dan asas perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif penemuan hukum in concreto karena menganalisis kasus konkret melalui Putusan PN Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Skh. Penelitian hukum normatif untuk penemuan hukum in concreto adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan untuk menemukan norma hukum yang diterapkan atau seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.. Sumber data berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (KUHPerdata, UUD 1945, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Skh) serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan antara perlindungan yuridis dan faktual terhadap hak keperdataan anak. Pembatalan akta perkawinan mengakibatkan: (1) perubahan status anak dari anak sah menjadi anak luar kawin; (2) terputusnya hubungan keperdataan dengan ayah; (3) kewajiban Disdukcapil melakukan pembetulan akta kelahiran. Meskipun secara yuridis hak anak dilindungi melalui prinsip best interests of the child dan asas perlindungan pihak ketiga beritikad baik, dalam praktik terdapat periode rechtsvacuum yang menimbulkan ketidakpastian identitas hukum anak. Perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme preventif (pemenuhan syarat perkawinan, pencatatan yang benar, prinsip itikad baik Pasal 95 KUHPerdata) dan represif (pembetulan akta kelahiran, penerbitan akta baru). Namun, efektivitasnya masih terbatas pada aspek yuridis-normatif dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan faktual yang dibutuhkan anak.

The annulment of a marriage certificate creates juridical consequences for a child's birth certificate. When a marriage certificate is declared invalid for failing to meet material and formal requirements, the birth certificate derived from it suffers a reduction in evidentiary strength. This issue relates to the certainty of the child's civil status and the protection of their rights as an independent legal subject. This research examines: (1) the legal consequences of marriage certificate annulment on the validity of a child's birth certificate; (2) the forms of legal protection for children when their birth certificate is annulled due to the annulment of their parents' marriage certificate. The research aims to analyze the legal consequences of marriage certificate annulment on the validity of children's birth certificates and to examine the forms of legal protection for children based on the principles of legal certainty and the protection of children's rights. This research employs a normative legal research method for in concreto legal discovery by analyzing a concrete case through Sukoharjo District Court Decision Number 68/Pdt.G/2023/PN.Skh. Normative legal research for in concreto legal discovery is research conducted by analyzing concrete cases decided by courts to discover the legal norms applied or that should be applied in resolving such cases. Data sources consist of secondary data comprising primary legal materials (the Indonesian Civil Code, the 1945 Constitution, the Marriage Law, the Child Protection Law, the Population Administration Law, the Compilation of Islamic Law, and Sukoharjo District Court Decision Number 68/Pdt.G/2023/PN.Skh) as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant research. The research findings reveal a gap between juridical and factual protection of children's civil rights. Marriage certificate annulment results in: (1) change of the child's status from legitimate child to child born out of wedlock; (2) severance of civil relations with the father; (3) obligation of the Population and Civil Registry Office to make corrections to the birth certificate. Although juridically children's rights are protected through the principle of best interests of the child and the principle of protection for third parties acting in good faith, in practice there exists a rechtsvacuum period that creates uncertainty regarding the child's legal identity. Legal protection is provided through preventive mechanisms (fulfillment of marriage requirements, proper registration, the principle of good faith in Article 95 of the Civil Code) and repressive mechanisms (birth certificate correction, issuance of new certificates). However, its effectiveness remains limited to juridical-normative aspects and does not yet fully guarantee the factual protection needed by children.

ANALISA HUKUM ATAS TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DAN PLEDOI TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK ( STUDI KASUS NO.REG.PERKARA : PDM-552/EKU.2/LPKAM/05/2025 )

Desterlia Rovasuni Panggabean, Ojak Nainggolan — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara mendalam aspek-aspek hukum yang tercermin dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dalam pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa pada perkara kekerasan terhadap anak, dengan rujukan Studi Kasus Nomor Registrasi: PDM-552/Eku.2/LPKAM/05/2025. Kajian difokuskan pada kesesuaian antara alasan hukum yang dibawa Penuntut Umum dan ketentuan hukum positif yang berlaku, sekaligus menelaah sejauh mana argumentasi dalam pledoi dapat mempengaruhi pertimbangan majelis hakim. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dipadukan pendekatan studi kasus. Analisis difokuskan pada sumber sekunder, antara lain undang-undang, literatur hukum, pendapat ahli, dan putusan pengadilan yang relevan, sehingga studi ini tidak sekadar merujuk pada teks peraturan, tetapi juga menilai penerapan norma dalam praktik peradilan, terutama pada perkara yang memuat dimensi etis, sosial, dan kemanusiaan seperti kekerasan terhadap anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa tuntutan Penuntut Umum secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan bukti-bukti di persidangan mendukung adanya akibat hukum terhadap korban anak. Di sisi lain, pledoi Terdakwa cenderung menonjolkan argumen seputar hak asasi, niat baik, dan dalih pembenaran (mis. tindakan bersifat disipliner). Namun, setelah dianalisis secara komparatif dengan norma dan teori perlindungan anak, kekuatan argumentasi Penuntut Umum dinilai lebih meyakinkan daripada pembelaan Terdakwa. Secara esensial, penelitian ini menegaskan kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak korban anak dan pemenuhan asas keadilan bagi Terdakwa dalam proses pidana. Aparat penegak hukum wajib memastikan proses peradilan konsisten dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sembari menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pada pengembangan studi hukum pidana, khususnya praktik penegakan hukum yang berwajah humanis terhadap anak korban kekerasan.

This study examines in depth the legal issues embedded in the public prosecutor’s charges and the defendant’s plea in a child-abuse case, taking Case Registration Number PDM 552/Eku. 2/LPKAM/05/2025 as the focal point. The research investigates how the prosecutor’s legal grounds align with applicable positive law and evaluates the potential influence of the defendant’s plea on the court’s deliberations. Employing a normative juridical method combined with a case-study approach, the research analyzes secondary materials statutory texts, legal literature, expert commentary, and relevant judicial decisions thereby addressing not only legal provisions but also their application in judicial practice, particularly in cases where ethical, social, and humanitarian concerns intersect, as with child abuse. Findings reveal that the prosecutor’s indictment satisfies the legal elements of child abuse under Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and the evidence presented substantiates the harmful effects on the child victim. The defendant’s plea, conversely, emphasizes human-rights considerations, purported good intent, and justificatory claims (for instance, disciplinary motives). Nevertheless, comparative analysis against child-protection norms and theory indicates that the prosecutor’s reasoning carries greater legal persuasiveness than the defense’s arguments. Substantively, the study stresses the imperative to balance the child victim’s right to protection with the defendant’s right to a fair trial. Law enforcement institutions must ensure that proceedings observe legal certainty, utility, and justice while prioritizing the child’s best interests. The research aims to contribute to criminal-law scholarship, promoting a humane and equitable approach to handling cases involving child victims of violence.

PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENASIHAT HUKUM

Vanesa Julia Grace Samosir, Ojak Nainggolan — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) semakin mendapat perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya pada tindak pidana yang melibatkan relasi sosial antara pelaku dan korban, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Penulisan ini bertujuan untuk memberikan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana tersebut serta menelaah pandangan penasihat hukum korban dan pelaku terhadap efektivitas pendekatan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatakan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa meskipun secara formil tindak pidana penganiayaan merupakan delik biasa yang umumnya diproses melalui jalur peradilan, namun dalam praktiknya terdapat ruang untuk penerapan keadilan restoratif, terutama pada kasus-kasus ringan dan pelaku pertama kali. Perspektif penasihat hukum korban umumnya mendukung pendekatan ini sejauh kepentingan dan kerugian korban dapat dipulihkan secara adil, sementara penasihat hukum pelaku melihat keadilan restoratif sebagai sarana untuk menghindari stigma pidana dan mempercepat penyelesaian perkara. Penulisan ini merekomendasikan agar penegak hukum lebih proaktif memfasilitasi mediasi penal sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif, serta memperkuat regulasi teknis yang mengatur mekanisme tersebut.

The restorative justice approach is increasingly gaining attention as an alternative for resolving criminal cases, particularly in offenses involving social relations between the perpetrator and the victim, such as physical abuse. This paper aims to present the application of restorative justice in resolving thistypes of criminal acts and to examine the perspectives of legal counsel representing the victim and perpetrators regarding the effectiveness of this approach. The research method used is a juridical approach, with data collection techniques through the review of statutory regulations. The findings indicate that although formally abuse is classified as ordinary crimes that are generally processed through judicial channels, in practice there is room for the application of restorative justice, especially in minor cases and for first-time offenders. Legal counsel for victims generally supports this approach as long as the victim’s interests and losses can be fairly restored, while defense counsel for the perpetrator views restorative justice as a means to avoid the stigma of criminal punishment and to expedite case resolution. This paper recommends that law enforcement officers take a more proactive role in facilitating penal mediation as part of restorative justice implementation, as well as strengthening technical regulations governing its mechanism.

PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN

Rivalino Difangra, Hisar Siregar — Fri, 06 Feb 2026 00:00:00 +0000

Peran advokat memiliki posisi strategis dalam menjamin tegaknya keadilan, terutama pada perkara tindak pidana penipuan yang sering kali menimbulkan kaburnya batas antara ranah hukum perdata dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan advokat dalam memberikan pembelaan hukum terhadap klien serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pembelaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan advokat yang berpraktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan penting dalam setiap tahapan proses hukum pra-litigasi, litigasi, dan pasca-litigasi untuk melindungi hak-hak terdakwa serta menegakkan asas due process of law. Namun, efektivitas pembelaan masih terhambat oleh keterbatasan akses terhadap dokumen perkara, tekanan sosial, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi advokat. Penguatan sinergi antar-lembaga penegak hukum serta peningkatan integritas profesi diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang substantif.

The role of advocates holds a strategic position in ensuring justice, particularly in fraud cases that often blur the boundaries between civil and criminal law. This study aims to analyze the role of advocates in providing legal defense for clients and to identify the challenges that affect the effectiveness of such defense. The research employs an empirical juridical approach through literature studies and interviews with practicing advocates. The results show that advocates play a crucial role in every stage of the legal process pre-litigation, litigation, and post-litigation to safeguard defendants’ rights and uphold the principle of due process of law. However, the effectiveness of advocacy remains constrained by limited access to case documents, social pressure, and inadequate legal protection for the profession. Strengthening institutional synergy and reinforcing professional integrity are essential to achieving substantive justice.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BUAH KAPAL INDONESIA PADA KAPAL BERBENDERA ASING

Edgar Farrel Putra Harsono, Widhi Cahyo Nugroho — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negara termasuk Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing. Dalam praktiknya masih banyak ABK yang mengalami pelanggaran hak berupa eksploitasi kerja kondisi kerja yang tidak layak serta ketidakpastian hukum. Permasalahan ini diperberat oleh perbedaan yurisdiksi dan keterbatasan pengawasan negara terhadap kapal asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia serta pelaksanaannya dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang undangan doktrin hukum dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara normatif preskriptif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang tentang Pelayaran serta Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan preventif dan represif yang bertujuan mencegah pelanggaran serta memulihkan hak korban. Namun pelaksanaannya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan peran negara dalam pengawasan penegakan hukum dan kerja sama internasional guna menjamin perlindungan hak dan martabat ABK Indonesia.

Indonesia, as a state governed by law, has a constitutional obligation to protect the human rights of every citizen, including Indonesian crew members working on foreign-flagged vessels. In practice, many crew members still experience rights violations in the form of labor exploitation, inadequate working conditions, and legal uncertainty. This problem is exacerbated by differences in jurisdiction and limited state oversight of foreign vessels. This study aims to analyze the forms of legal protection for Indonesian crew members and their implementation within the national and international legal frameworks. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature review covering laws, legal doctrines, and relevant literature. The analysis was conducted in a normative-prescriptive manner to assess the conformity between legal provisions and the principles of human rights protection. The results of the study indicate that legal protection for Indonesian crew members is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Shipping, and the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers. This protection includes preventive and repressive protection aimed at preventing violations and restoring victims' rights. However, its implementation is still not optimal, so it is necessary to strengthen the role of the state in overseeing law enforcement and international cooperation to ensure the protection of the rights and dignity of Indonesian crew members.

HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Defi Wiyanti , Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggang — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik temu dan perbedaan penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru dengan praktik hukum pidana adat Baduy, serta merumuskan model harmonisasi yang dapat diterapkan secara pragmatis dan sensitif terhadap kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris-normatif dengan melakukan kajian terhadap aspek norma hukum dan peraturan perundang-undangan dan melakukan kajian penerapan hukum di masyarakat secara langsung melalui wawancara, observasi partisipatif, dan etnografi hukum langsung terhadap proses penyelesaian perkara pidana adat Baduy untuk selanjutnya hasil penelitian akan dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kesatuan masyarakat adat Baduy telah lama menerapkan prinsip restorative justice secara substansial melalui mekanisme musyawarah, penyelesaian di tingkat keluarga, tanggung jawab komunal, dan pemulihan keseimbangan sosial dengan mengedepankan prinsip silih hampura. Analisis terhadap KUHP baru menunjukkan adanya kesesuaian konseptual antara prinsip keadilan restoratif dalam Pasal 51 huruf (c) dengan praktik hukum adat Baduy, khususnya dalam aspek pemulihan sosial, perdamaian, dan keterlibatan masyarakat. Namun, ditemukan pula potensi konflik normatif ketika KUHP baru menempatkan proses hukum secara prosedural, sementara hukum adat Baduy bertumpu pada nilai spiritual, keseimbangan kosmos, dan legitimasi adat. Dengan demikian hukum pidana adat Baduy dapat menjadi prototipe penerapan restorative justice dalam sistem hukum nasional, sehingga KUHP baru berpotensi menjadi jembatan antara hukum negara dan hukum adat menuju keadilan yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.

This study aims to analyze the points of convergence and divergence in the application of restorative justice between the new Indonesian Criminal Code (KUHP) and the customary criminal law practices of the Baduy indigenous community, as well as to formulate a harmonization model that can be applied pragmatically and with sensitivity to local wisdom. The research employs an empirical–normative method by examining legal norms and statutory regulations, as well as conducting direct studies of law implementation within the community through interviews, participatory observation, and legal ethnography of the Baduy customary criminal dispute resolution process. The research findings are subsequently presented through qualitative descriptive analysis. The results indicate that the Baduy indigenous community has long substantively implemented the principles of restorative justice through mechanisms of deliberation, family-level dispute resolution, communal responsibility, and the restoration of social balance by prioritizing the principle of silih hampura (mutual forgiveness). An analysis of the new Criminal Code demonstrates conceptual alignment between the principle of restorative justice as stipulated in Article 51 letter (c) and the Baduy customary legal practices, particularly in terms of social restoration, reconciliation, and community involvement. However, the study also identifies potential normative conflicts arising from the procedural orientation of the new Criminal Code, whereas Baduy customary law is grounded in spiritual values, cosmic balance, and customary legitimacy. Accordingly, Baduy customary criminal law may serve as a prototype for the implementation of restorative justice within the national legal system, positioning the new Criminal Code as a potential bridge between state law and customary law toward a more humane and socially just conception of justice.

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL OLEH DIVISI HUMAS BAWASLU SUMATERA UTARA DALAM MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kevin Alonso Pandia, Hisar Siregar — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Transparansi informasi publik merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas demokrasi memiliki kewajiban hukum untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis strategi pemanfaatan media sosial oleh Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen vital dalam diseminasi informasi pengawasan pemilu, pelaporan pelanggaran, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, terdapat tantangan berupa disinformasi, ujaran kebencian, dan potensi pelanggaran hukum pidana di ranah digital yang memerlukan pengawasan ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi media sosial oleh Humas Bawaslu berkontribusi signifikan terhadap keterbukaan informasi publik, namun harus disertai dengan mekanisme verifikasi konten dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah kejahatan siber dalam konteks pemilu.

Public information transparency constitutes a fundamental element in realizing democratic and accountable governance. The Election Supervisory Body (Bawaslu) as a democratic oversight institution bears legal obligations to disseminate information to the public in accordance with Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. This research analyzes the strategy of social media utilization by Bawaslu's Public Relations Division in optimizing public information disclosure and its implications for electoral criminal law enforcement. The research methodology employed is normative juridical approach with statutory and case study methods. Research findings indicate that social media has become a vital instrument in disseminating electoral oversight information, violation reporting, and public legal education. Nevertheless, challenges persist including disinformation, hate speech, and potential criminal law violations in the digital realm requiring stringent oversight. This research concludes that social media optimization by Bawaslu's Public Relations significantly contributes to public information disclosure, yet must be accompanied by content verification mechanisms and collaboration with law enforcement agencies to prevent cybercrime within electoral contexts.

SEMENANJUNG KOREA: KENDALA REUNIFIKASI KOREA SELATAN KEPADA KOREA UTARA

Raquel Olivia Carolline — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perang Korea yang berlangsung pada 1950–1953 merupakan konflik yang berakar pada perbedaan ideologi dan pengaruh kekuatan besar, di mana Korea Utara didukung Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan berhaluan pro-Barat di bawah pengaruh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II memicu pembagian paksa Semenanjung Korea, yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan sebagai bagian dari dinamika Perang Dingin. Letak strategis Semenanjung Korea serta isu proliferasi nuklir Korea Utara menimbulkan kekhawatiran keamanan di kawasan. Dalam konteks ini, berbagai presiden Korea Selatan telah menerapkan beragam kebijakan luar negeri untuk mendorong proses reunifikasi, yaitu upaya penyatuan kembali dua negara yang terpisah akibat peristiwa sejarah. Studi ini membahas dinamika politik, keamanan, dan kebijakan strategis yang memengaruhi peluang reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara di tengah kompleksitas geopolitik regional.

The Korean War (1950–1953) emerged from ideological divisions and rival great-power influences, with North Korea supported by the Soviet Union and South Korea aligned with the United States and the broader Western bloc. Japan’s defeat in World War II triggered the forced division of the Korean Peninsula, which later escalated into a prolonged conflict shaped by the dynamics of the Cold War. The peninsula’s strategic geographic position, combined with North Korea’s nuclear developments, has contributed to persistent regional security concerns. In this context, successive South Korean presidents have implemented a variety of foreign policy approaches aimed at advancing reunification, defined as the process of restoring unity between two states separated by historical events. This study examines the political, security, and strategic factors that shape the prospects for reunification between South and North Korea amid complex regional geopolitics.

PENERAPAN EKSEKUSI RILL PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM PERPSEKTIF UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2003

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Dewan Kehormatan Advokat memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalitas profesi advokat melalui penegakan kode etik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Advokat untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik. Namun, dalam praktiknya, putusan Dewan Kehormatan Advokat sering kali tidak memiliki daya eksekutorial yang kuat, sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab lemahnya daya eksekutorial putusan Dewan Kehormatan Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta mengkaji bagaimana ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusan tersebut menimbulkan celah hukum yang mengakibatkan sanksi etik terhadap advokat menjadi tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai kekuatan mengikat dan mekanisme eksekusi putusan Dewan Kehormatan Advokat menyebabkan putusan etik bersifat internal, administratif, dan lebih menekankan aspek moral dibandingkan aspek hukum yang bersifat koersif. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan kode etik advokat serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dalam Undang-Undang Advokat guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Advokat.

The Advocates Honorary Council plays a crucial role in maintaining the dignity, integrity, and professionalism of the legal profession through the enforcement of the advocates’ code of ethics. Law Number 18 of 2003 concerning Advocates grants the Honorary Council the authority to examine and impose ethical sanctions on advocates who violate professional ethics. However, in practice, decisions of the Advocates Honorary Council often lack strong executorial power, resulting in ineffective implementation. This article aims to analyze the causes of the weak executorial force of the Honorary Council’s decisions under Law Number 18 of 2003 and to examine how the absence of clear execution mechanisms creates legal loopholes that undermine the effectiveness of ethical sanctions against advocates. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis reveals that the absence of explicit regulations regarding the binding force and execution mechanisms of the Honorary Council’s decisions causes such decisions to remain internal and administrative in nature, emphasizing moral considerations rather than coercive legal enforcement. This normative vacuum leads to ineffective enforcement of advocates’ ethical standards and potentially erodes public trust in the legal profession and the justice system. Therefore, strengthening the regulatory framework within the Advocates Law is essential to ensure legal certainty and the effective execution of the Honorary Council’s decisions.