Jurnal Hukum Progresif

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MUTASI JABATAN DI KOTA BENGKULU

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap keputusan pemerintah daerah dalam mutasi jabatan, serta mengevaluasi apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ASN terhadap keputusan mutasi jabatan di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan perlindungan hukum ASN telah tersedia secara berlapis, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hingga mekanisme gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, perlindungan yang tersedia secara normatif tersebut belum dapat dikatakan memadai secara substansial dan praktis, mengingat masih lemahnya pengawasan independen pasca-penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kuatnya pengaruh politik dalam pengambilan keputusan mutasi di tingkat daerah, serta minimnya keberanian ASN untuk menempuh jalur hukum akibat ketimpangan posisi struktural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan yang berdimensi normatif, kelembagaan, kultural, dan prosedural agar perlindungan hukum bagi ASN terhadap keputusan mutasi jabatan di Kota Bengkulu dapat terwujud secara substantif.

This study aims to analyze the legal framework protecting Civil State Apparatus (ASN) against regional government decisions on job transfers, as well as to evaluate whether existing regulations have provided adequate legal protection for ASN regarding job transfer decisions in Bengkulu City. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case study approach. The findings indicate that, normatively, legal protection for ASN has been made available in multiple layers, ranging from Law Number 20 of 2023 on Civil State Apparatus, BKN Regulation Number 5 of 2019, Law Number 30 of 2014 on Government Administration, to the mechanism of filing claims before the State Administrative Court. Nevertheless, the protection available at the normative level cannot yet be considered substantively and practically adequate, given the continued weakness of independent oversight following the abolition of the Civil State Apparatus Commission (KASN), the strong influence of political considerations in transfer decision-making at the regional level, and the limited willingness of ASN to pursue legal remedies due to structural power imbalances. This study concludes that reinforcement across normative, institutional, cultural, and procedural dimensions is necessary in order for legal protection for ASN against job transfer decisions in Bengkulu City to be substantively realized.

STATUS HUKUM PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Mohd Rofi Alhaqq Surya, Afri Martadenagga, Muhammad Zulhidayat — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia menunjukkan kompleksitas antara hukum nasional dan prinsip Hak Asasi Manusia internasional. Ketidakjelasan status hukum pengungsi disebabkan oleh belum diratifikasinya Konvensi Pengungsi 1951 serta keterbatasan regulasi nasional yang ada, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya belum memiliki status hukum yang pasti dan sering diposisikan sebagai imigran ilegal dalam kerangka hukum keimigrasian, meskipun dalam praktiknya tetap memperoleh perlindungan atas dasar kemanusiaan. Indonesia juga telah menerapkan prinsip non-refoulement secara de facto dengan tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal yang berbahaya. Namun, perlindungan yang diberikan masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan kesehatan. Kendala utama meliputi kekosongan regulasi, keterbatasan kebijakan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta ketergantungan pada organisasi internasional, sehingga diperlukan pembaruan hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan

The issue of Rohingya refugees in Indonesia reflects the complexity between national legal frameworks and international human rights principles. The lack of legal certainty arises from Indonesia’s non-ratification of the 1951 Refugee Convention and the limitations of existing national regulations, resulting in a legal vacuum. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Rohingya refugees do not have clear legal status and are often classified as illegal immigrants under immigration law, although they receive humanitarian protection in practice. Indonesia has implemented the non-refoulement principle de facto by not returning refugees to unsafe conditions. However, the protection remains limited to basic needs such as temporary shelter, food, and healthcare. Key challenges include regulatory gaps, limited policy capacity, weak institutional coordination, and dependence on international organizations, highlighting the need for more comprehensive and sustainable legal frameworks.

ANALISIS DISTRIBUSI FREKUENSI TINGKAT KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi frekuensi tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah Statistik serta menggambarkan pola kehadiran melalui ukuran pemusatan dan penyebaran data. Data diambil dari 100 mahasiswa pada satu semester dengan 14 pertemuan, kemudian dikelompokkan ke dalam kelas interval kehadiran dan dianalisis secara statistik deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa bentuk distribusi frekuensi kehadiran cenderung miring ke kanan, dengan sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat kehadiran tinggi (di atas 80%), sementara masih terdapat kelompok mahasiswa dengan kehadiran rendah. Ukuran pemusatan (mean, median, modus) berada di kisaran sekitar 80%, dengan standar deviasi 22,3% menunjukkan adanya variasi kehadiran yang cukup besar. Variasi ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti motivasi belajar, kesehatan dan manajemen waktu, kualitas pengajaran dosen, lingkungan sosial, dan sistem absensi. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa kehadiran mahasiswa pada mata kuliah Statistik secara umum tergolong baik, namun perlu strategi khusus untuk meningkatkan kehadiran kelompok mahasiswa dengan tingkat kehadiran rendah. Implikasi praktis penelitian ini dapat digunakan dosen dan institusi sebagai dasar merancang strategi perkuliahan yang lebih efektif, seperti peningkatan interaksi kelas, penggunaan sistem absensi digital, serta pemberian perhatian khusus pada kelompok mahasiswa dengan kehadiran rendah.

This study aims to analyze the frequency distribution of student attendance in Statistics lectures and describe attendance patterns through measures of central tendency and dispersion. Data were collected from 100 students in one semester with 14 meetings, then grouped into attendance interval classes and analyzed using descriptive statistics. The results show that the frequency distribution of attendance tends to be skewed to the right, with the majority of students having a high attendance rate (above 80%), while there are still groups of students with low attendance. Measures of central tendency (mean, median, mode) are around 80%, with a standard deviation of 22.3% indicating significant variation in attendance. This variation is influenced by several factors, such as learning motivation, health and time management, lecturer teaching quality, social environment, and the attendance system. Overall, this analysis shows that student attendance in Statistics courses is generally good, but special strategies are needed to improve the attendance of groups of students with low attendance. The practical implications of this study can be used by lecturers and institutions as a basis for designing more effective lecture strategies, such as increasing class interaction, using a digital attendance system, and providing special attention to groups of students with low attendance.

URGENSI TEKNOLOGI DIGITAL FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Ct Sarach, Zulfikar Jayakusuma, Elmayanti — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menjadi persoalan yang berulang dan berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, serta ketertiban sosial. Kondisi geografis wilayah yang didominasi lahan gambut serta keterbatasan infrastruktur turut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pemanfaatan teknologi digital forensik menjadi relevan tidak hanya sebagai instrumen pencegahan, tetapi juga sebagai pendukung pembuktian tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi urgensi teknologi digital forensik dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, hambatan dalam pemanfaatannya, serta upaya optimalisasi penerapannya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi teknologi digital forensik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Bhabinkamtibmas, dan Masyarakat Peduli Api, serta didukung oleh penyebaran kuesioner kepada 150 responden. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk untuk menggambarkan kondisi faktual pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital forensik memiliki urgensi tinggi dalam mendukung deteksi dini dan pengawasan titik panas, serta berpotensi memperkuat proses pembuktian tindak pidana. Namun demikian, pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, serta faktor budaya masyarakat yang masih melakukan pembakaran lahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem teknologi berbasis digital forensik, peningkatan kapasitas aparat, serta koordinasi antar instansi guna mewujudkan penegakan hukum pidana yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Forest and land fires in Kepulauan Meranti Regency remain a recurring issue with significant impacts on the environment, public health, and social order. The geographical condition of the area, which is dominated by peatlands, along with limited infrastructure, further increases the risk of fire occurrences. In the context of criminal law enforcement, the utilization of digital forensic technology becomes relevant not only as a preventive instrument but also as a tool to support the evidentiary process in criminal cases. The problems addressed in this study include the urgency of digital forensic technology in law enforcement of forest and land fire crimes, the obstacles in its implementation, and efforts to optimize its application in Kepulauan Meranti Regency. This study aims to analyze the urgency of digital forensic technology, identify the challenges faced, and formulate strategies to enhance the effectiveness of law enforcement through technological utilization. This research uses empirical law methods with a sociological approach. The data was obtained through interviews with law enforcement officers, BPBD, Environmental Service, Bhabinkamtibmas, and the Fire Care Community, and supported by the distribution of questionnaires to 150 respondents. The collected data was analyzed qualitatively to describe the factual condition of technology utilization in the prevention of forest and land fires in Kepulauan Meranti Regency. The results indicate that digital forensic technology has high urgency in supporting early detection and hotspot monitoring, as well as the potential to strengthen the evidentiary process in criminal law enforcement. However, its utilization has not been optimal due to limitations in infrastructure, budget, human resources, and cultural practices of land burning within the community. Therefore, it is necessary to strengthen digital forensic-based technological systems, enhance the capacity of law enforcement personnel, and improve inter-agency coordination to achieve more effective and sustainable criminal law enforcement in Kepulauan Meranti Regency.

PERAN UNCLOS 1982 DI DALAM PENEGAKKAN HUKUM LAUT DI DAERAH PERAIRAN NEGARA INDONESIA

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Abstrak: United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi dasar utama pengaturan hak dan kewajiban negara di wilayah lautnya, termasuk Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Artikel ini membahas peran UNCLOS 1982 dalam penegakan hukum laut di perairan Indonesia, khususnya dalam mengatur yurisdiksi negara pantai terhadap kapal asing yang melanggar, seperti kasus illegal fishing di Laut Natuna Utara. Implementasi UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi Indonesia untuk melakukan pengawasan, penangkapan, dan proses hukum terhadap pelanggaran di wilayah lautnya sesuai Pasal 73 UNCLOS. Penegakan hukum laut berdasarkan UNCLOS juga memperkuat kedaulatan maritim Indonesia dan menjaga stabilitas keamanan regional melalui koordinasi pengawasan dan patroli maritim. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif untuk mengkaji efektivitas UNCLOS dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di laut Indonesia.

Abstract: United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 is an international legal instrument that serves as the primary basis for regulating the rights and obligations of states in their maritime territories, including Indonesia as the world's largest archipelagic state. This article discusses the role of UNCLOS 1982 in enforcing maritime law in Indonesian waters, particularly in regulating the jurisdiction of coastal states over violating foreign vessels, such as cases of illegal fishing in the North Natuna Sea. The implementation of UNCLOS 1982 provides a clear legal framework for Indonesia to conduct surveillance, arrests, and legal proceedings against violations in its maritime territories in accordance with Article 73 of UNCLOS. Maritime law enforcement based on UNCLOS also strengthens Indonesia's maritime sovereignty and maintains regional security stability through coordinated maritime surveillance and patrols. This study uses normative juridical methods with qualitative analysis to assess the effectiveness of UNCLOS in addressing the challenges of law enforcement in Indonesian waters.

PREDIKSI JUMLAH PENGANGGURAN DI SUMATERA UTARA BERDASARKAN DATA BPS MENGGUNAKAN REGRESI LINEAR

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan struktural yang terus menjadi sorotan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, dinamika ketenagakerjaan Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, kondisi ekonomi makro, serta transformasi struktural sektor industri dan pertanian. Penelitian ini bertujuan memprediksi jumlah pengangguran di Sumatera Utara menggunakan metode regresi linear sederhana berbasis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2010–2023. Variabel independen yang digunakan adalah jumlah penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan, sedangkan variabel dependen adalah jumlah pengangguran terbuka. Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi linear yang dibangun memiliki nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,872, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel prediktor mampu menjelaskan sekitar 87,2% variansi data pengangguran. Evaluasi performa model menggunakan Mean Absolute Error (MAE) sebesar 12.450 jiwa dan Mean Squared Error (MSE) sebesar 289.640.000, menunjukkan tingkat akurasi yang memadai untuk keperluan perencanaan kebijakan jangka menengah. Proyeksi model memperkirakan jumlah pengangguran di Sumatera Utara akan mencapai kisaran 430.000–460.000 jiwa pada tahun 2025 apabila tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti empiris.

Unemployment is one of the structural problems that continues to receive attention in the context of regional economic development, including in North Sumatra Province. As the fourth most populous province in Indonesia, the dynamics of employment in North Sumatra are strongly influenced by population growth, macroeconomic conditions, and structural transformations in the industrial and agricultural sectors. This study aims to predict the number of unemployed people in North Sumatra using a simple linear regression method based on official data from the Central Statistics Agency (BPS) for the 2010–2023 period. The independent variables used are population size, economic growth rate, and education level, while the dependent variable is the number of open unemployment. The results of the analysis show that the constructed linear regression model has a coefficient of determination (R²) value of 0.872, indicating that the predictor variables are able to explain approximately 87.2% of the variance in unemployment data. The model performance evaluation using Mean Absolute Error (MAE) of 12,450 people and Mean Squared Error (MSE) of 289,640,000 indicates an adequate level of accuracy for medium-term policy planning purposes. The model projection estimates that the number of unemployed people in North Sumatra will reach approximately 430,000–460,000 people in 2025 if there is no significant policy intervention. These findings are expected to serve as a consideration for local governments in formulating more targeted and evidence-based employment policies.

PENATAAN KEWENANGAN PENGAMANAN LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (TNI AL)

Suci Ramadani, Emilda Firdaus, Dessy Artina — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Pengamanan laut di Indonesia merupakan isu strategis yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan posisi geografis yang sangat strategis. Namun demikian, keberadaan lebih dari satu lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengamanan dan penegakan hukum di laut, khususnya Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta beberapa institusi lain yang memiliki kewenangan sektoral di wilayah perairan, menimbulkan persoalan tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada efektivitas sistem pengamanan laut nasional. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan akuntabilitas kelembagaan, serta tidak sejalan dengan prinsip pembagian dan pembatasan kewenangan antar lembaga negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi penataan kewenangan pengamanan laut dalam perspektif hukum tata negara Indonesia serta merumuskan konsep ideal pembagian kewenangan pengamanan laut antara BAKAMLA dan TNI AL. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, dua hal pokok dapat disimpulkan: Pertama, urgensi penataan kewenangan pengamanan laut penting untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, dan konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, dalam konsep ideal, BAKAMLA diposisikan sebagai Coast Guard Indonesia yang menjalankan fungsi keamanan dan keselamatan laut, sedangkan TNI AL berfokus pada fungsi pertahanan negara dan operasi militer di laut. Pembagian kewenangan tersebut perlu ditegaskan dalam Undang-Undang Keamanan Laut agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga.

Maritime security in Indonesia is a strategic issue closely related to state sovereignty, given that Indonesia is an archipelagic nation with vast maritime territory and a highly strategic geographic location. However, the existence of more than one institution authorized to secure and enforce maritime law, particularly the Maritime Security Agency (BAKAMLA) and the Indonesian Navy (TNI AL), as well as several other institutions with sectoral authority in territorial waters, has given rise to issues of overlapping authority, impacting the effectiveness of the national maritime security system. This study aims to determine the urgency of structuring maritime security authority from the perspective of Indonesian constitutional law and to formulate an ideal concept for the division of maritime security authority between BAKAMLA and TNI AL. This study is a normative juridical study using a legal synchronization approach analyzed qualitatively through a literature review. Two main conclusions: First, the urgency of structuring maritime security authority is crucial to ensure legal certainty, institutional effectiveness, and consistency of the Indonesian constitutional system. Second, BAKAMLA is positioned as the Indonesian Coast Guard carrying out maritime security functions, while TNI AL focuses on national defense and military operations at sea.

EVALUASI DAN PRESTASI BELAJAR DALAM PSIKOLOGI

Nurmyati, Rifa Nabilah Ariqah, Mustika Sari'ah Siagian — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis yang berperan penting dalam menilai ketercapaian tujuan pendidikan serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dalam psikologi pendidikan, evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik, tetapi juga untuk memahami perkembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa secara menyeluruh. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep evaluasi, prestasi belajar, pengaruh motivasi, faktor psikologis, serta dukungan sosial dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan psikologi pembelajaran. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa evaluasi memiliki tujuan, fungsi, jenis, prinsip, metode, serta langkah-langkah yang penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik bagi guru dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar, meningkatkan motivasi, serta mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti motivasi, minat belajar, self-efficacy, kecerdasan emosional, keterampilan metakognitif, dan pengaturan diri, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, metode pembelajaran, dan dukungan sosial. Selain itu, perkembangan teknologi dan penerapan pembelajaran berpusat pada peserta didik juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar. Dengan demikian, evaluasi dan prestasi belajar memiliki hubungan yang erat dalam psikologi pendidikan. Evaluasi yang tepat, objektif, dan berkesinambungan mampu membantu meningkatkan prestasi belajar peserta didik sekaligus mendukung perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan evaluasi yang komprehensif, didukung motivasi belajar yang tinggi, lingkungan belajar yang kondusif, serta dukungan sosial yang positif agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Learning evaluation is a systematic process that plays an important role in assessing the achievement of educational objectives and improving the quality of the learning process. In educational psychology, evaluation is not only used to measure students’ learning outcomes, but also to understand the development of students’ cognitive, affective, and psychomotor abilities comprehensively. This article aims to examine the concept of evaluation, learning achievement, the influence of motivation, psychological factors, and social support in improving students’ learning achievement. The research method used is descriptive qualitative research with a library research approach through the collection and analysis of various literature sources, including books, scientific journals, articles, and previous studies relevant to learning psychology. The results of the discussion show that evaluation has objectives, functions, types, principles, methods, and procedures that are important in supporting the success of learning. Continuous evaluation can provide feedback for teachers and students to improve the learning process, increase motivation, and identify students’ learning difficulties. Learning achievement is influenced by various internal factors such as motivation, learning interest, self-efficacy, emotional intelligence, metacognitive skills, and self-regulated learning, as well as external factors such as family environment, school, teaching methods, and social support. In addition, technological developments and the implementation of student-centered learning also influence the improvement of learning achievement. Thus, evaluation and learning achievement have a close relationship in educational psychology. Appropriate, objective, and continuous evaluation can help improve students’ learning achievement while supporting their psychological development. Therefore, comprehensive evaluation supported by high learning motivation, a conducive learning environment, and positive social support is needed so that educational goals can be achieved optimally.

ANALISIS ASAS BENDERA KAPAL DI LAUT LEPAS:

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan perkembangan asas bendera kapal (flag state principle) dalam penyelesaian sengketa hukum di laut lepas, dengan memfokuskan kajian pada perbandingan antara hukum internasional klasik (Kasus SS Lotus 1927) dan hukum laut modern (UNCLOS 1982). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum internasional klasik, sebagaimana diputuskan dalam Kasus Lotus, asas bendera kapal tidak bersifat absolut. Negara dapat menjalankan yurisdiksinya berdasarkan asas personal pasif selama tidak ada larangan eksplisit dalam hukum internasional. Namun, pasca berlakunya UNCLOS 1982, khususnya melalui Pasal 92 dan Pasal 97, asas bendera kapal mengalami penguatan normatif sebagai yurisdiksi eksklusif guna menciptakan kepastian hukum di laut lepas. Meskipun demikian, kedaulatan ini tetap memiliki pengecualian pada kasus tertentu seperti pembajakan (piracy) yang tunduk pada yurisdiksi universal demi kepentingan masyarakat internasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan negara bendera terhadap praktik flag of convenience guna memastikan penegakan hukum yang efektif di wilayah laut internasional.

This study aims to analyze the consistency and development of the flag state principle in resolving legal disputes on the high seas, focusing on the comparison between classical international law (the SS Lotus Case of 1927) and modern maritime law (UNCLOS 1982). The research method employed is normative legal research using a statute approach and a case approach. The results indicate that in classical international law, as decided in the Lotus Case, the flag state principle was not absolute. States could exercise jurisdiction based on the passive personality principle as long as there was no explicit prohibition in international law. However, following the enactment of UNCLOS 1982, specifically through Articles 92 and 97, the flag state principle underwent normative strengthening as an exclusive jurisdiction to establish legal certainty on the high seas. Nevertheless, this sovereignty remains subject to exceptions in specific cases such as piracy, which falls under universal jurisdiction for the benefit of the international community. This study recommends strengthening flag state supervision over "flag of convenience" practices to ensure effective law enforcement in international waters.

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DAN FIDUSIA DI BRI BRANCH OFFICE RUTENG MANGGARAI FLORES NTT

Sri Nova Andriyani, Soni Zakaria — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Abstrak: Bank memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan permodalan usaha dan investasi bagi para pelaku usaha dalam bentuk fasilitas pinjaman atau kredit. Namun dalam praktiknya, masih kerap dijumpai permasalahan kredit bermasalah yang disebabkan oleh wanprestasi dari pihak debitur. Bank mewajibkan adanya jaminan berupa hak tanggungan dan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan dan fidusia serta faktor-faktor yang memengaruhinya di BRI Branch Office Ruteng Manggarai Flores NTT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun pada jaminan fidusia, terdapat perbedaan antara ketentuan normatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan praktik di lapangan. Faktor yang memengaruhi antara lain kondisi ekonomi debitur, itikad baik, dan kendala administratif.

Abstrak: Banks play a crucial role in supporting business capital growth and investment for entrepreneurs through loan or credit facilities. However, in practice, non-performing loans caused by borrower default remain a common issue. Banks require collateral in the form of liens and fiduciary rights. This study aims to analyze the implementation of the law in resolving non-performing loans secured by liens and fiduciary rights, as well as the factors influencing this process at the BRI Branch Office in Ruteng, Manggarai, Flores, NTT. The research method applied is empirical legal research using a case study approach. The data used includes primary and secondary data, collected through interviews, observations, and literature review, and analyzed using descriptive qualitative methods with source triangulation techniques. Therefore, this study is important to examine the alignment between applicable legal provisions and the practices of resolving non-performing loans at the BRI Branch Office in Ruteng. The research findings indicate that the resolution of non-performing loans secured by mortgage rights is conducted in accordance with applicable legal provisions. However, regarding fiduciary security, there is a discrepancy between normative provisions following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 and practice, where default determination and collateral execution are carried out unilaterally by the

THE PHENOMENON OF FATHERLESSNESS IN BROKEN HOME FAMILIES FROM THE PERSPECTIVE OF MURRAY BOWEN’S THEORY

Lailiyatus Zulfa — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji praktik mediasi non-litigasi dalam penyelesaian konflik keluarga perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan studi kasus di Desa Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Topik ini dipilih karena adanya kesenjangan antara regulasi mediasi formal dan praktik mediasi informal yang masih dominan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga melalui proses yang informal dan fleksibel berbasis kearifan lokal. Secara substantif, praktik ini mencerminkan prinsip itikad baik, musyawarah, dan perdamaian yang sejalan dengan ketentuan formal. Namun secara prosedural, praktik ini belum memenuhi standar hukum karena tidak adanya mediator bersertifikat, jaminan netralitas, serta kekuatan hukum yang mengikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi non-litigasi efektif secara sosial tetapi lemah secara yuridis, sehingga diperlukan integrasi antara praktik lokal dan hukum formal.

This study examines the practice of non-litigation mediation in resolving family conflicts from the perspective of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, focusing on Tlanakan Village, Pamekasan Regency. The topic is selected due to the gap between formal mediation regulations and the persistence of informal mediation practices in society. This research employs an empirical legal approach with a qualitative method, using observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that non-litigation mediation is primarily conducted by religious leaders, community figures, and family elders through informal and flexible processes based on local customs. Substantively, the practice reflects principles of good faith, deliberation, and peaceful settlement in line with formal mediation standards. However, procedurally, it lacks certified mediators, neutrality guarantees, and legally binding outcomes. The study concludes that non-litigation mediation is socially effective in maintaining family harmony but remains weak in terms of legal protection, particularly for vulnerable parties. Therefore, an integrative approach is needed to align local mediation practices with formal legal frameworks.