Jurnal Hukum Progresif

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

Irmayani, Emilda Firdaus, Junaidi — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah, khususnya dalam Putusan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada ketidakjelasan standar Mahkamah Konstitusi dalam menilai pelanggaran yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan, terutama ketika pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terbukti, namun tetap ditemukan pelanggaran lain yang dijadikan dasar untuk memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut lebih mengedepankan keadilan substantif dengan tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif berupa selisih suara, tetapi juga pada aspek kualitatif berupa pelanggaran yang berdampak terhadap hasil pemilihan. Meskipun pelanggaran TSM tidak terbukti, Mahkamah tetap menemukan pelanggaran lain yang dinilai berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan dan menjadikannya dasar untuk memerintahkan PSU. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat standar yang jelas dan terukur dalam menentukan pelanggaran yang dianggap berpengaruh signifikan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM E-COMMMERCE TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN

Nanda Gusti Hari Permadani, Rosalinda Elsina Latumahina — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Karakter Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dan Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commmerce Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Secara normatif, karakter perlindungan hukum konsumen dalam e-commerce di Indonesia memiliki lima ciri utama: 1) karakter preventif, 2) karakter represif, 3) prinsip iktikat baik, 4) pengakuan bukti elektronik dan perjanjian digital, dan 5) akuntabilitas dan tanggungjawab hukum pelaku usaha. Serta bentuk pertanggungjawaban hukum platform e-commerce terhadap kebocoran data konsumen adalah sebagai berikut: 1) dari sisi sisi teori hukum pertanggungjawaban, model yang digunakan dalam konteks e-commerce adalah tanggungjawab berbasis kelalaian (negligence liability), 2) Pasal 19 UU PK memberikan dasar tanggungjawab perdata apabila terjadi kerugian akibat produk atau jasa, termasuk layanan digital, 3) UU ITE secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi dalam Pasal 26, 4) Pasal 5 dan 6 UU ITE, menegaskan kekuatan hukum dokumen elektronik setara dengan dokumen tertulis, dan 5) Dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 PP PMSE, disebutkan bahwa pelaku usaha wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pribadi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan selama proses transaksi elektronik berlangsung.

The purpose of this study is to analyze the Character of Consumer Legal Protection in E-Commerce Transactions and the Legal Responsibility of E-Commerce Platforms for Consumer Personal Data Leaks. The type used in this study is normative legal research, and uses two approaches, namely the legislative approach and the conceptual approach. The results of the study show that normatively, the character of consumer legal protection in e-commerce in Indonesia has five main characteristics: 1) preventive character, 2) repressive character, 3) the principle of good faith, 4) recognition of electronic evidence and digital agreements, and 5) accountability and legal responsibility of business actors. And the form of legal responsibility of e-commerce platforms for consumer data leaks is as follows: 1) from the perspective of legal theory of responsibility, the model used in the context of e-commerce is negligence-based liability, 2) Article 19 of the Consumer Protection Law provides the basis for civil liability in the event of losses due to products or services, including digital services, 3) The ITE Law explicitly regulates the protection of personal data in Article 26, 4) Articles 5 and 6 of the ITE Law, affirming the legal force of electronic documents is equivalent to written documents, and 5) In Articles 15 to 19 of the PMSE PP, it is stated that business actors are obliged to maintain the confidentiality, integrity, and security of personal data collected, used, and stored during the electronic transaction process.

TANGGUNG JAWAB PANITIA PACU JALUR TERHADAP KERUGIAN PESERTA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Rara Zui Andri, Rahmad Hendra, Nurahim Rasudin — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pacu Jalur merupakan olahraga tradisional masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki risiko terjadinya kerugian terhadap peserta atlet, baik berupa cedera fisik maupun kerugian lainnya akibat kecelakaan dalam perlombaan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab panitia Pacu Jalur terhadap kerugian peserta atlet serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan panitia penyelenggara, tenaga medis, atlet Pacu Jalur, pemerintah desa, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, serta didukung dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab panitia Pacu Jalur terhadap kerugian peserta atlet telah dilakukan melalui penyediaan tenaga medis, ambulans, posko kesehatan, pengamanan, dan pemberian asuransi selama kegiatan berlangsung. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, yaitu kendala yuridis, teknis, sosial, dan budaya. Berdasarkan teori Perbuatan Melawan Hukum, panitia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap peserta atlet.

Pacu Jalur is a traditional sport in Kuantan Singingi Regency that carries the risk of harm to athletes, including physical injury and other losses due to accidents during the competition. In carrying out this activity, the organizing committee is responsible for protecting the safety of participants during the competition. This study aims to determine the implementation of the Pacu Jalur committee's responsibility for harm to athletes and the obstacles encountered in carrying out this responsibility. The research used is a sociological legal study with a descriptive nature. Data were obtained through interviews with the organizing committee, medical personnel, Pacu Jalur athletes, village government officials, and the Kuantan Singingi Regency Tourism Office, supported by a literature review. The data obtained were analyzed qualitatively using the theory of Unlawful Acts (PMH). The results indicate that the Pacu Jalur committee has implemented its responsibility for harm to athletes through the provision of medical personnel, ambulances, health posts, security, and insurance during the event. However, the implementation of this responsibility has not been optimal due to various legal, technical, social, and cultural obstacles. Based on the theory of Unlawful Acts, the committee can still be held liable if negligence results in harm to participating athletes.

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HUTAN ADAT DI INDONESIA

Dina April, Junaidi, Zulfikar Jayakusuma — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak tradisional yang wajib diakui dan dilindungi oleh negara. Pengakuan tersebut tercermin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah dan hutan adat. Dalam praktiknya, pengelolaan hutan adat sebelumnya masih berada dalam kategori hutan negara berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, sehingga sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 kemudian menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun, implementasi perlindungan hutan adat masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, hambatan administratif, serta lemahnya pengakuan wilayah adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan data sekunder, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hutan adat berkembang dari paradigma negara-sentris menuju pengakuan yang lebih kuat terhadap hak masyarakat hukum adat, namun implementasinya masih terkendala konflik penguasaan wilayah, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat, dan tingginya konflik dengan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, termasuk pembentukan undang-undang khusus masyarakat hukum adat, untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan hutan adat di Indonesia.

Indigenous peoples are legal subjects who possess traditional rights that must be recognized and protected by the state. This recognition is reflected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3), which affirm the state's obligation to respect and protect the rights of indigenous peoples, including their rights to customary territories and customary forests. In practice, the management of customary forests was previously categorized as state forests under the Forestry Law, which often led to conflicts between indigenous communities, the government, and private companies. The Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 later affirmed that customary forests are forests located within the territories of indigenous peoples. However, the implementation of customary forest protection still faces various challenges, such as overlapping regulations, administrative obstacles, and weak recognition of customary territories. This study employs a normative legal research method aimed at systematically analyzing legal issues based on secondary data, collected through literature study and analyzed qualitatively using a deductive approach. The results indicate that the regulatory framework for customary forest protection has shifted from a state-centric paradigm toward a stronger recognition of indigenous peoples' rights, yet its implementation remains constrained by territorial conflicts, overlapping regulations, weak recognition of indigenous communities, and high levels of conflict with corporations. Therefore, more comprehensive legal policies are required, including the enactment of a specific law on indigenous peoples, to strengthen the protection and management of customary forests in Indonesia.

PERGESERAN BUDAYA HUKUM INVESTASI DI ERA DIGITAL: TRANSFORMASI DARI SISTEM KONVENSIONAL KE PLATFORM DIGITAL

Afifah Garda Sabila, Alfin Rifaldi, Novalin Bubuis — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya pergeseran budaya hukum investasi dari sistem konvensional menuju platform digital yang lebih praktis, cepat, dan mudah diakses. Transformasi ini memberikan dampak positif berupa peningkatan inklusi keuangan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas investasi, namun juga menimbulkan berbagai tantangan hukum seperti maraknya investasi ilegal, penipuan online, robot trading ilegal, serta kejahatan siber berbasis investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran budaya hukum investasi di era digital serta implikasinya terhadap perlindungan investor dan penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pola investasi masyarakat dari sistem konvensional menuju investasi digital telah mengubah hubungan hukum antara investor dan penyedia layanan investasi, sekaligus meningkatkan kompleksitas pengawasan dan penegakan hukum. Rendahnya literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya penipuan investasi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, serta edukasi hukum dan literasi keuangan kepada masyarakat guna menciptakan ekosistem investasi digital yang aman, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Regina Cg Kumkelo, Evi Deliana, Riyanda Elsera Yozan — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian dari perlindungan hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemenuhan hak restitusi, mengidentifikasi faktor sosial, budaya, serta hambatan kelembagaan yang mempengaruhi implementasinya, dan merumuskan upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Kuantan Singingi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, tokoh adat, serta korban dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengajuan restitusi telah diatur secara normatif, pada periode 2022–2024 tidak terdapat satu pun permohonan restitusi yang diajukan dalam perkara kekerasan seksual anak. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman korban, tekanan sosial budaya adat, keterbatasan koordinasi antar lembaga, dan prosedur administratif yang rumit. Upaya yang diperlukan mencakup penguatan peran aparat penegak hukum, penyederhanaan mekanisme administrasi, peningkatan edukasi hukum, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pemulihan.

The fulfillment of restitution rights for child victims of sexual violence is part of the legal protection guaranteed under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. However, in practice, implementation of restitution in Kuantan Singingi Regency has not been carried out optimally. This study aims to analyze the mechanism for fulfilling restitution rights, identify social, cultural, and institutional factors affecting its implementation, and formulate efforts to ensure its compliance with statutory regulations. This research employs an empirical legal research method with a socio-juridical approach. The findings reveal that although the mechanism for filing restitution claims has been legally regulated, no restitution applications were submitted in child sexual violence cases during the period 2022–2024. Main obstacles include victims' limited understanding, social-cultural pressures from customary law, limited inter-agency coordination, and complex administrative procedures. Necessary efforts include strengthening law enforcement roles, simplifying administrative mechanisms, enhancing public legal awareness, and increasing local government involvement in recovery services.

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN FAIR TRIAL

Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip fair trial. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya perdebatan mengenai penggunaan saksi mahkota yang berasal dari terdakwa dalam perkara yang sama, yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan pidana dengan jaminan hak tersangka atau terdakwa untuk tidak memberatkan dirinya sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan saksi mahkota belum diatur secara tegas dalam KUHAP, namun diakui dalam praktik peradilan melalui yurisprudensi dengan batasan tertentu. Penggunaan saksi mahkota memiliki implikasi terhadap prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip non self-incrimination, serta berpotensi memengaruhi terpenuhinya prinsip fair trial apabila tidak diterapkan secara hati-hati. Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota harus dibatasi secara ketat, bersifat subsidiaritas, dan didukung oleh alat bukti lain agar tidak mengurangi jaminan peradilan yang adil.

This study examines the position of crown witness (witness mahkota) in the Indonesian criminal justice system and its implications for human rights protection and the fair trial principle. The main issue addressed is the debate surrounding the use of crown witnesses derived from co-defendants in the same criminal case, which may create tension between evidentiary needs in criminal proceedings and the defendant’s right not to incriminate themselves. This research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings show that the position of crown witnesses is not explicitly regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), but is recognized in judicial practice through jurisprudence with certain limitations. The use of crown witnesses has implications for human rights principles, particularly the non self-incrimination principle, and may affect the fulfillment of the fair trial principle if not applied carefully. Therefore, the use of crown witnesses must be strictly limited, applied subsidiarily, and supported by other legal evidence to ensure a fair criminal justice process

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Muhammad Fathir Ar Rasyid, Dodi Haryono, Muhammad A Rauf — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban bangunan yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih banyaknya bangunan yang berdiri tanpa memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum, kepastian hukum, serta penataan ruang kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Satpol PP dalam penertiban bangunan tanpa izin, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menelaah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat terkait, penyebaran kuesioner kepada masyarakat, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru telah melaksanakan perannya sebagai penegak Peraturan Daerah melalui kegiatan pengawasan, pemberian teguran administratif, penerbitan surat peringatan, hingga tindakan penertiban bangunan tanpa izin, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta masih minimnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi pendekatan persuasif melalui sosialisasi, pemberian peringatan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Role of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja) in controlling buildings that do not possess legal permits based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning Public Order and Community Tranquility. The background of this research is the continued existence of buildings constructed without Building Approval (Persetujuan Bangunan Gedung/PBG), which negatively affects public order, legal certainty, and urban spatial planning. The objectives of this study are to analyze the role of the Civil Service Police Unit in controlling unlicensed buildings, to identify the obstacles encountered in its implementation, and to examine the efforts undertaken by the Pekanbaru City Government to address these issues. This research applies an empirical (sociological) legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews with relevant officials, questionnaires distributed to the community, and literature studies on laws and regulations as well as relevant legal materials. The collected data were qualitatively analyzed and conclusions were drawn deductively. The findings indicate that the Pekanbaru City Civil Service Police Unit has carried out its role in enforcing regional regulations through supervision, administrative warnings, issuance of warning letters, and enforcement actions against unlicensed buildings, although the implementation has not been fully optimal. The obstacles include the extensive supervision area, limited budget, insufficient socialization, weak inter-agency coordination, low community participation, and a lack of public legal awareness. The government’s efforts include persuasive approaches through public outreach, issuance of warnings, strengthening inter-agency coordination, and the application of administrative sanctions against violations.

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI KOTA DUMAI

Ilma Rama Dona, Zulfikar Jayakusuma, Sukamarriko Andrikasmi — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Anak memiliki hak asasi manusia yang dilindungi hukum sejak dalam kandungan dan berhak atas perlindungan untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Indonesia telah mengatur perlindungan dan hak anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun praktik eksploitasi anak secara ekonomi yang dilakukan oleh orang tua masih sering terjadi di Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Kota Dumai dalam menangani tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi yang melibatkan orang tua sebagai pelaku, serta mengkaji kendala-kendala yang dihadapi aparat dalam proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Dumai, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kajian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dilaksanakan melalui upaya preventif berupa sosialisasi, penyuluhan hukum melalui media massa, dan patroli berkala, serta upaya represif berupa program pembinaan, penandatanganan surat pernyataan, penguatan koordinasi antar instansi, dan pendampingan khusus. Namun, penerapan sanksi pidana belum dilakukan secara tegas dan konsisten sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera. Kendala yang dihadapi meliputi kurang patuhnya masyarakat terhadap proses hukum, keterbatasan data dan informasi, serta pertimbangan bahwa anak di bawah umur masih memerlukan peran orang tua dalam kehidupannya.

KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL NEGARA DALAM PENEKANAN PENGATURAN PERLINDUNGAN BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAKBENDA PASCA-RATIFIKASI KONVENSI UNESCO 2003

Ovi Meilyanda Iwensky, Emilda Firdaus, Muhammad Zulhidayat — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Batik merupakan warisan budaya takbenda yang memiliki nilai historis, filosofis, dan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tahun 2009 memperkuat kedudukan batik sebagai warisan budaya dunia yang wajib dilindungi oleh negara. Namun demikian, pengaturan perlindungan batik dalam sistem hukum nasional masih bersifat sektoral dan belum membentuk suatu regulasi khusus yang komprehensif. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana kewajiban konstitusional negara dalam memberikan perlindungan terhadap batik sebagai warisan budaya takbenda pasca-ratifikasi Konvensi UNESCO 2003 serta bagaimana konsep ideal pengaturan yang mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, asas, dan historis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memajukan batik sebagai warisan budaya takbenda sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945, dan ratifikasi Konvensi UNESCO 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 menimbulkan kewajiban hukum internasional bagi Indonesia. Akan tetapi, pengaturan perlindungan batik saat ini masih bersifat parsial dan belum memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap hak komunal masyarakat, pencegahan penyalahgunaan motif batik, maupun mekanisme penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus (lex specialis) yang mengatur perlindungan batik secara komprehensif dan terintegrasi sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara serta pemenuhan komitmen internasional Indonesia dalam melindungi warisan budaya takbenda.

Batik is an intangible cultural heritage that possesses historical, philosophical, and national identity values for the Indonesian people. UNESCO's recognition of batik as an Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2009 strengthened its position as a world cultural heritage that must be protected by the state. However, the regulation concerning batik protection within the national legal system remains sectoral and has not yet established a comprehensive specific regulation. This condition raises issues regarding the constitutional obligation of the state in providing protection for batik as an intangible cultural heritage following the ratification of the 2003 UNESCO Convention, as well as the ideal regulatory concept capable of creating effective legal protection. The research method employed is normative legal research using the statute, conceptual, principle, and historical approaches, with primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that the state has a constitutional obligation to protect and promote batik as an intangible cultural heritage as stipulated in Article 32 of the 1945 Constitution, and the ratification of the 2003 UNESCO Convention through Presidential Regulation Number 78 of 2007 creates international legal obligations for Indonesia. Nevertheless, the current regulations on batik protection remain partial and have not provided comprehensive legal protection regarding communal rights, the prevention of misuse of batik motifs, or effective law enforcement mechanisms. Therefore, it is necessary to establish a specific regulation (lex specialis) governing batik protection comprehensively and integratively as a form of implementing the state's constitutional obligations and fulfilling Indonesia's international commitments in protecting intangible cultural heritage.

EFEKTIVITAS SISTEM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM DI KABUPATEN SIAK

Wan Aida Suhana Abdurrahman, Gusliana HB, Ledy Diana — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan platform perizinan berusaha yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pelaku usaha di Indonesia. Meskipun sistem ini telah diterapkan di Kabupaten Siak melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tidak semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mengakses sistem secara optimal. Data menunjukkan bahwa 25% pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 18,8% tidak menyelesaikan proses pendaftaran, dan terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, serta kurangnya sosialisasi di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan perizinan berbasis OSS RBA dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku UMKM di Kabupaten Siak, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner terhadap pelaku UMKM, Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berbasis OSS RBA di Kabupaten Siak belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pelaku UMKM, meskipun sistem telah berhasil menerbitkan NIB sebagai instrumen legalitas usaha yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengaksesnya.

ANTINOMI ANTARA KEAMANAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA: ANALISIS KRITIS HUKUM PENITENSIER PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas antinomi antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan hak asasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketegangan antara upaya negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki martabat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antinomi tersebut muncul karena adanya dua kepentingan yang sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam praktiknya sering terjadi dominasi pendekatan keamanan dibandingkan perlindungan hak asasi manusia. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menunjukkan arah yang lebih humanis, tetapi masih menghadapi kendala seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketidakseimbangan kebijakan operasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan berbasis hak asasi manusia, peningkatan kualitas aparatur pemasyarakatan, serta optimalisasi kebijakan pemidanaan yang proporsional agar tercipta keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi narapidana.

This study examines the antinomy between state security interests and the protection of prisoners’ human rights within Indonesia’s correctional system following the enactment of Law Number 22 of 2022 on Corrections. The main issue addressed is the tension between the state’s obligation to maintain security and order in correctional institutions and its duty to ensure the fulfillment of prisoners’ fundamental human rights. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that the antinomy arises because both interests have strong legal foundations; however, in practice, security-oriented approaches tend to dominate over human rights protection. Although the implementation of Law Number 22 of 2022 shows a more humane direction, it still faces several challenges such as overcrowding, limited human resources, and imbalance in operational policies. Therefore, strengthening a human rights-based approach, improving correctional officers’ competence, and optimizing proportional penal policies are necessary to achieve a balance between state security and prisoners’ human rights protection

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG DI RUGIKAN ATAS OBJEK LELANG HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DAPAT DIKUASAI

Nisrina Zulfa Salsabila, Rahmad Hendra, Setia Putra — Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Perlindungan hukum bagi pemenang lelang hak tanggungan diatur dalam UU Hak Tanggungan, peraturan lelang, dan KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya pemenang lelang sering mengalami kesulitan menguasai objek lelang meskipun telah memperoleh risalah lelang. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum yang ada, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan penguasaan objek lelang secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum atas perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang dirugikan atas objek lelang hak tanggungan yang tidak dapat dikuasai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemenang lelang dalam memperoleh perlindungan hukum ketika mengalami kerugian akibat objek lelang hak tanggungan yang tidak dapat dikuasai.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe sistematika hukum. Sumber data berupa data sekunder Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemenang lelang hak tanggungan di Indonesia masih belum komprehensif karena tidak adanya jaminan penyerahan objek, belum terintegrasinya mekanisme pengosongan, minimnya kompensasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan belum adanya regulasi khusus pasca-lelang. Perlindungan preventif yang ada masih bersifat prosedural dan belum menjamin penguasaan fisik objek. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui jalur litigasi, seperti eksekusi pengosongan, gugatan perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi, maupun jalur non-litigasi, seperti somasi, negosiasi, mediasi, pengaduan ke KPKNL dan Ombudsman, serta arbitrase.

Legal protection for winners of mortgage-right auctions is regulated under the Mortgage Law, auction regulations, and the Indonesian Civil Code. However, in practice, auction winners often encounter difficulties in taking possession of the auctioned property even after obtaining the auction minutes. This condition indicates that the existing legal protection has not been optimal, thereby necessitating regulatory reform to ensure legal certainty and effective control over the auctioned property. This study aims to examine the legal regulation of protection for auction winners who suffer losses because the auctioned mortgage-right property cannot be possessed under the prevailing laws and regulations in Indonesia, and to identify the legal remedies available to auction winners in obtaining legal protection when they suffer losses due to the inability to take possession of the auctioned mortgage-right property.The research employs normative legal research with a legal systematic approach. The data source consists of secondary data collected through library research. The data were analyzed qualitatively using a deductive reasoning method.The results show that legal protection for winners of mortgage-right auctions in Indonesia is still not comprehensive due to the absence of guarantees for delivery of the property, the lack of integration of eviction mechanisms, limited compensation, weak inter-agency coordination, and the absence of specific post-auction regulations. Existing preventive protection remains procedural in nature and does not guarantee physical control of the property. Meanwhile, repressive protection may be pursued through litigation, such as eviction execution, tort claims, and claims for damages, as well as through non-litigation measures, such as demand letters, negotiations, mediation, complaints to the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) and the Ombudsman, and arbitration.