Jurnal Hukum Progresif

PELAKSANAAN KEDAULATAN UDARA RUSIA ATAS PENGGUNAAN SENJATA TERHADAP PESAWAT SIPIL AZERBAIJAN AIRLINES SERTA KEWAJIBAN GANTI RUGI DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO 1944

Maria Laura Olivia Simanjuntak, Evi Deliana Hz, Ledy Diana — Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kedaulatan negara atas ruang udara yang tidak bersifat absolut, khususnya dalam situasi konflik bersenjata yang berpotensi mengancam keselamatan penerbangan sipil. Berdasarkan Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944 negara dilarang menggunakan senjata atau melakukan tindakan yang melanggar keselamatan walaupun suatu pesawat udara tidak mematuhi perintah seperti tidak mengikuti instruksi dan terjadi kesalahpahaman. Insiden penembakan pesawat sipil Azerbaijan Airlines oleh Rusia menimbulkan permasalahan hukum terkait batas pelaksanaan kedaulatan udara serta kewajiban pertanggungjawaban negara. Rusia berkewajiban untuk memberitahukan bahwa adanya zona larangan terbang pada daerah yang terjadi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas pelaksanaan kedaulatan udara Rusia dalam penggunaan senjata terhadap pesawat sipil berdasarkan ketentuan Konvensi Chicago 1944 serta mengkaji kewajiban ganti rugi yang seharusnya dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan udara Rusia dalam insiden penembakan pesawat sipil Azerbaijan Airlines dinilai gagal memenuhi ketentuan Konvensi Chicago 1944, mencakup Pasal 9 mengenai zona larangan terbang dengan tidak menutup wilayah udara berbahaya dan tidak memberikan peringatan yang memadai terhadap aktivitas militer, Pasal 3 bis tindakan penggunaan senjata terhadap pesawat sipil yang membahayakan keselamatan sipil. Selain itu, mekanisme ganti rugi yang seharusnya dilakukan Rusia harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab negara yaitu full reparation meliputi pemberian kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil, pengakuan tanggung jawab, permintaan maaf resmi, serta peningkatan kepatuhan terhadap Standards and Recommended Practices (SARPs) ICAO guna menjamin keselamatan penerbangan sipil internasional

This study is motivated by the importance of state sovereignty over airspace, which is not absolute, particularly in situations of armed conflict that may threaten the safety of civil aviation. Based on Article 3 bis of the Chicago Convention 1944, states are prohibited from using weapons or taking actions that endanger safety, even if an aircraft fails to comply with instructions or in cases of misunderstanding. The shooting incident involving a civil aircraft of Azerbaijan Airlines by Russia raises legal issues concerning the limits of the exercise of airspace sovereignty as well as the obligation of state responsibility. Russia is also obligated to provide notification regarding the existence of a no-fly zone in areas where armed conflict occurs. This study aims to analyze the limits of Russia’s exercise of airspace sovereignty in the use of weapons against civil aircraft based on the provisions of the Chicago Convention 1944, as well as to examine the obligation of compensation that should be fulfilled. The research employs a normative juridical method with a statute approach and a case approach, utilizing primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that Russia’s exercise of air sovereignty in the shooting incident involving the Azerbaijan Airlines civilian aircraft failed to comply with the provisions of the 1944 Chicago Convention, including Article 9 concerning prohibited areas due to Russia’s failure to close dangerous airspace and provide adequate warnings regarding military activities, as well as Article 3 bis regarding the use of weapons against a civilian aircraft that endangered civil aviation safety. Furthermore, the compensation mechanism that should be undertaken by Russia must be based on the principle of state responsibility, namely full reparation, which includes compensation for material and immaterial damages, acknowledgment of responsibility, an official apology, and increased compliance with ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) in order to ensure the safety of international civil aviation

ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN YANG GAGAL DIBUKTIKAN DI PENGADILAN (Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Cendi Mei Suryani Gea, Januari Sihotang — Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 +0000

Tanah adalah sumber daya alam yang esensial didalam kehidupan masyarakat, bermanfaat sebagai tempat tinggal, sarana produksi, serta sumber mata pencaharian utama. Namun dalam praktiknya, peralihan hak atas tanah melalui jual beli kerap terjadi tanpa keterlibatan Pejabat berwenang (PPAT), yang berpotensi memunculkan persoalan hukum di masa mendatang. Perjanjian jual beli tanah dibawah tangan tetap dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, praktik ini rentan terhadap kelemahan pembuktian karena tidak diwujudkan dalam akta autentik/bukti tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait jual beli tanah dibawah tangan serta pertimbangan yudisial hakim dalam putusan perkara, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PN Medan. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Land serves as a vital natural asset for human survival, acting as domestic space, a production platform, and an economic anchor. Despite its importance, property transactions are frequently executed informally without the authorized intervention of a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), exposing parties to potential future litigation. Although uncertified or underhand sales agreements can maintain substantive legal validity under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), these private arrangements inherently struggle with evidentiary weight due to lacking an authentic official deed. This study investigates the regulatory framework surrounding unverified land transactions and evaluates judicial reasoning through the lens of Medan District Court Decision Number 544/Pdt.G/2024/PN Medan. Utilizing a normative juridical framework combined with statutory and case-based methodologies, this investigation delivers deep insight into the legal standing of private land transfers and the specific judicial criteria applied by magistrates when adjudicating related ownership conflicts.

ANALISIS PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN PASAL 112 DAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)

Sopianri Sianturi , Debora — Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam menentukan penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 112 umumnya diterapkan terhadap pelaku yang terbukti memiliki atau menguasai narkotika tanpa adanya bukti transaksi, sedangkan Pasal 114 diterapkan terhadap pelaku yang terbukti menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, atau mengedarkan narkotika. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan kedua pasal tersebut meliputi ketersediaan alat bukti, keterangan saksi, hasil penyidikan, serta pengakuan terdakwa.

The purpose of this journal is to conduct an analysis of the legal considerations of the Public Prosecutor in determining the application of Article 112 and Article 114 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics against perpetrators of narcotics crimes, as well as to identify the factors influencing the differences in their application. The research method employed is empirical juridical research with a descriptive-analytical approach, conducted through literature study and interviews with prosecutors at the Pematangsiantar District Prosecutor’s Office. The findings indicate that Article 112 is generally applied to offenders proven to possess or control narcotics without evidence of a transaction, whereas Article 114 is applied to those proven to have offered, sold, purchased, mediated, or distributed narcotics. The factors influencing the differing application of these articles include the availability of evidence, witness statements, investigation results, and the defendant’s confession.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DALAM PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN

Nadya Natalia Patresia Manihuruk, Lesson Sihotang — Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000

Artikel ini dimaksudkan untuk memeriksa perilaku perusahaan dalam menjaga ijazah karyawan berdasarkan perspektif hukum Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum dan tindakan hukum yang dapat diambil saat ijazah ditahan tanpa dasar hukum yang sah. Penelitian ini menggunakan dua metode: metode penelitian yuridis dan metode penelitian normatif, dengan pendekatan berbasis perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diupayakan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pemulihan (represif). Tindakan pencegahan dilakukan dengan membuat perjanjian kerja dan kebijakan perusahaan yang jelas, transparan, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan pemulihan dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial dan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan masalah yang timbul. Setelah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 diterbitkan, terdapat penjelasan kebijakan yang melarang perusahaan untuk meminta dan/atau menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai persyaratan pekerjaan, kecuali dalam batasan tertentu yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Perlindungan ini penting untuk menjamin keseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat, kepastian hukum, dan hak-hak pekerja.

Thru the prism of Indonesian law, this article aims to examine the practice of firms withholding diplomas from their employes. The study focuses on the legal protections and remedies available to workers whose degrees are withheld by employers without a good reason. This study employs both a conceptual and statutory approach to normative legal research. The results demonstrate that preventive and punitive measures may provide employes with legal protection in circumstances of diploma withholding. While repressive protection may be sought thru industrial relations dispute resolution procedures and other legal remedies specific to the nature of the issue, preventive protection can be implemented thru clear and transparent employment agreements that do not violate applicable legislation. Employees whose diplomas are withheld may initially take non-litigation steps, including issuing a legal notice and pursuing mediation, and may proceed to litigation if non-litigation efforts fail or if other legal violations are suspected. This protection is required to preserve a balance between the parties, ensure legal certainty, and prevent the employer’s stronger position from being used to the detriment of employees.