ANALISIS PERBANDINGAN PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Kata Kunci:
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Notaris, Akta PendirianAbstrak
Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Badan Usaha Milik Desa dari semula merupakan badan usaha yang bercirikan desa menjadi suatu badan hukum. Pendiriannya dilakukan dengan ditetapkan Peraturan Desa yang kemudian didaftarkan kepada Menteri melalui sistem informasi Desa, sehingga untuk memperoleh status badan hukumnya Badan Usaha Milik Desa tidak memerlukan akta pendirian Notaris. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan peran Notaris dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian doktrinal yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta kerja memiliki peranan yang berbeda, di mana sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, Notaris berperan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa untuk memperoleh status sebagai badan hukum yang memiliki legalitas yang kuat dengan dibuatkannya akta pendirian Badan Usaha Milik Desa. Namun, setelah Undang-Undang Cipta kerja peran tersebut berubah, karena dalam memperoleh status badan hukumnya Badan Usaha Milik Desa tidak memerlukan akta pendirian notaris untuk memperolehnya.
The enactment of the Job Creation Law changed Village-Owned Enterprises from being business entities with village characteristics to becoming legal entities. Its establishment is carried out by stipulating Village Regulations which are then registered with the Minister through the Village information system, so that to obtain legal entity status as a Village-Owned Enterprise does not require a Notarial deed of establishment. This research discusses the comparison of the role of Notaries in the establishment of Village-Owned Enterprises Before and After the enactment of the Job Creation Law. The research method used in writing this article is a doctrinal research method, namely by conducting a literature study. The results of the research show that the role of the Notary in the Establishment of Village-Owned Enterprises before and after the Job Creation Law had a different role, where before the Job Creation Law, the Notary played a role in the establishment of Village-Owned Enterprises to obtain status as a legal entity. has strong legality by making a deed of establishment of a Village-Owned Enterprise. However, after the Job Creation Law, this role changed, because in obtaining legal entity status, a Village-Owned Enterprise does not require a notarial deed of establishment to obtain it.



