HAMBATAN DALAM PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI DI INDONESIA

Abstrak

Signifikansi peran hukum dalam mengatasi dan mencegah korupsi di Indonesia tidak bisa diabaikan. Para penegak hukum mempunyai peran kunci dalam melaksanakan tugas mereka terhadap individu yang korup. Dalam konteks ini, pentingnya menggunakan instrumen hukum selaku alat untuk menegakkan keadilan dan mengadili pelaku korupsi menjadi semakin jelas. Rumusan masalah yang dihadapi meliputi beberapa aspek penting. Salah satunya ialah bagaimana hal yang menjadi pandangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, khususnya pada kasus Korupsi Bantuan Covid19. Di sisi lain, perhatian juga ditujukan pada efektivitas penerapan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif deskriptif, di mana data sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan kemudian ditarik dengan menggunakan logika deduktif. Temuan penelitian menyoroti bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut dinilai kurang memenuhi prinsip keadilan. Sementara itu, hambatan dalam memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku korupsi mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan negara dalam menegakkan hukum. Keberhasilan dalam menegakkan hukum melibatkan banyak hal, termasuk Kerangka aturan, materi aturan, serta nilai-nilai dan persepsi terkait aturan yang ada. Di sisi lain, beragam faktor penyebab korupsi di Indonesia juga perlu diperhatikan. Ini mencakup aspek-aspek internal, organisasional, dan lingkungan yang mempengaruhi tingginya tingkat korupsi di negara ini. Meskipun berlangsung perubahan pemerintahan dan upaya untuk meningkatkan UU anti-korupsi, korupsi tetap menjadi masalah serius yang belum sepenuhnya diatasi di Indonesia. Maka sebabnya, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat sistem hukum serta penegakan hukum guna mengatasi masalah korupsi ini secara efektif dan berkelanjutan.

The significance of the legal role in addressing and preventing corruption in Indonesia cannot be overlooked. Law enforcement officials have a key role in carrying out their duties against corrupt individuals. In this context, the importance of utilizing legal instruments as tools to uphold justice and prosecute corrupt actors becomes increasingly evident. The formulation of the problems faced includes several important aspects. One of them is how the Judge's perspective influences the issuance of Central Jakarta District Court Decision No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, particularly in the case of Covid19 Aid Corruption. On the other hand, attention is also directed towards the effectiveness of law enforcement in corruption cases in Indonesia. This research adopts a descriptive normative legal approach, where secondary data will be qualitatively analyzed. Conclusions are then drawn using deductive logic. Research findings highlight that the Judge's considerations in the decision are deemed to inadequately fulfill the principles of justice. Meanwhile, obstacles in implementing the death penalty against corruptors are closely related to the state's success in upholding the law. Success in law enforcement involves many factors, including Legal Framework, Legal Substance, as well as values and perceptions related to existing regulations. On the other hand, various factors causing corruption in Indonesia also need to be considered. These include internal, organizational, and environmental aspects influencing the high level of corruption in the country. Despite changes in government and efforts to improve anti-corruption laws, corruption remains a serious problem that has not been fully addressed in Indonesia. Therefore, further steps are necessary to strengthen the legal system and law enforcement to effectively and sustainably address this corruption problemVacuum.