KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY DI INDONESIA

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi global telah mendorong transformasi sektor pelayanan publik, termasuk jasa Notaris, dengan munculnya konsep pelayanan elektronik, atau yang disebut Cyber Notary. Meskipun demikian, adopsi Cyber Notary di Indonesia masih terkendala signifikan, terutama karena ketiadaan landasan hukum yang memadai untuk menjamin kepastiannya. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan kunci: Pertama Bagaimana implementasi Cyber Notary di Indonesia dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)? dan Kedua Bagaimana kekuatan pembuktian dan kedudukan hukum dari Akta Notaris yang diproses melalui sistem Cyber Notary? Studi ini mengaplikasikan metode yuridis normatif, dengan mengandalkan analisis kepustakaan terhadap data sekunder yang relevan. Kesimpulan utama penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary di Indonesia belum dapat direalisasikan secara maksimal. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya regulasi yang definitif yang secara eksplisit mengatur dan memberikan jaminan hukum terkait keotentikan akta yang dihasilkan atau dibuat dengan memanfaatkan sistem elektronik. Dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana akta notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta dibawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampiknya, dan seharusnya Instansi Pemerintah juga dapat menerimanya dengan baik.

Advances in global information technology have driven the transformation of the public service sector, including notary services, with the emergence of the concept of electronic services, or what is known as Cyber Notary. However, the adoption of Cyber Notary in Indonesia is still significantly hampered, mainly due to the absence of an adequate legal basis to ensure its certainty. This study seeks to answer two key questions: The First How can the implementation of Cyber Notary in Indonesia be viewed from the perspective of the Notary Position Law (UUJN)? and second What is the evidentiary strength and legal status of Notarial Deeds processed through the Cyber Notary system? This study applies a normative juridical method, relying on a literature analysis of relevant secondary data. The main conclusion of the study shows that the implementation of Cyber Notary in Indonesia has not been fully realized. This is due to the absence of definitive regulations that explicitly regulate and provide legal guarantees regarding the authenticity of deeds produced or created using electronic systems. In the worst-case scenario where electronically created notarial deeds are assumed to be private deeds, this will not be a legal problem as long as the parties do not reject it, and government agencies should also be able to accept it.