KEPASTIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PU-VIII/2010, DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Abstrak

Status hukum anak luar kawin di Indonesia telah mengalami dinamika yang signifikan dalam ranah hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kedudukan hukum, pengakuan, dan pengesahan anak luar kawin yang ditinjau secara evolutif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pembahasan difokuskan pada empat fase hukum: (1) Pengaturan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (rezim KUHPerdata), (2) Pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (3) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan (4) Perspektif UU Administrasi Kependudukan terkait pencatatan sipil. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hubungan hukum yang terbatas hanya pada ibu (atau ayah melalui pengakuan sukarela) menjadi hubungan hukum yang lebih luas berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi demi perlindungan hak keperdataan anak.

The legal status of children born out of wedlock in Indonesia has undergone significant developments within the realm of civil law. This study aims to analyze the evolution of their legal position, recognition, and legitimation from a historical and doctrinal perspective. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The discussion focuses on four legal phases: (1) the regulatory framework prior to the enactment of Law No. 1 of 1974 (the Civil Code regime), (2) the provisions under Law No. 1 of 1974 on Marriage, (3) the implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and (4) the perspective of the Population Administration Law concerning civil registration mechanisms. The findings show a paradigm shift from a limited legal relationship solely with the mother (or with the father through voluntary acknowledgment) toward a broader legal relationship based on scientific and technological evidence, aimed at enhancing the protection of the child's civil rights.