ANALISIS PERSELISIHAN STATUS HUBUNGAN KERJA DAN PEMUTUSANNYA MELALUI Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 152/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 453 K/Pdt.Sus-Phi/2024

Abstrak

Perselisihan status hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK) kerap menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam praktik hubungan industrial, khususnya ketika perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) digunakan secara berulang dan berkepanjangan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Permasalahan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/Pdt.Sus-PHI/2024 antara Edison Manuputty dan PT Intinusa Selareksa, Tbk, yang mempersoalkan perubahan status PKWT menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) serta keabsahan PHK dengan alasan efisiensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menentukan status hubungan kerja dan hak-hak normatif pekerja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta prinsip kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan secara tepat menyatakan PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT karena tidak memenuhi syarat hukum, serta menilai alasan efisiensi tidak relevan secara waktu sehingga PHK dinyatakan berlaku sejak putusan dibacakan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Jan M. Otto dalam penentuan status hubungan kerja dan kompensasi pekerja, meskipun perlindungan terhadap pengurus serikat pekerja belum menjadi pertimbangan utama dalam amar putusan.

Disputes over employment status and termination of employment (PHK) often raise issues of legal certainty in industrial relations practice, particularly when fixed-term employment agreements (PKWT) are used repeatedly and for extended periods for permanent work. This issue is reflected in the Decision of the Bandung District Court No. 152/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg juncto the Decision of the Supreme Court No. 453 K/ Pdt.Sus-PHI/2024 between Edison Manuputty and PT Intinusa Selareksa, Tbk, which questioned the change in status from PKWT to an indefinite-term employment agreement (PKWTT) and the validity of termination on the grounds of efficiency. The purpose of this study is to analyze the appropriateness of the judge's considerations in determining the status of employment relationships and the normative rights of workers with the provisions of labor laws and regulations and the principle of legal certainty. The research method used is normative legal research with a regulatory and case approach. The results of the study show that the court correctly ruled that the PKWT was legally converted to a PKWTT because it did not meet the legal requirements, and assessed that the reason of efficiency was not relevant at the time, so that the termination of employment was declared effective from the date the verdict was read out. This ruling reflects the application of the principle of legal certainty as stated by Gustav Radbruch and Jan M. Otto in determining the status of employment relationships and worker compensation, although protection for union officials was not a primary consideration in the ruling.