REDEFINISI KUALIFIKASI DELIK KOHABITASI DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN PERZINAHAN

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma dalam hukum pidana nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP). Fokus utama penelitian adalah redefinisi delik kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) sebagai strategi preventif untuk mencegah perzinahan. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai moral, agama, dan kesucian institusi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap norma hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 20 Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional diklasifikasikan sebagai delik aduan terbatas untuk menyeimbangkan perlindungan ruang privat dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Implementasi konsep Restorative Justice berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 memberikan perspektif baru di mana penanganan delik moralitas lebih mengedepankan pemulihan tatanan sosial dan peran keluarga sebagai pemegang kendali perkara melalui mekanisme pengaduan. Strategi ini bertujuan menciptakan efek jera sekaligus edukasi hukum tanpa harus selalu berujung pada stigmatisasi pidana penjara. Redefinisi delik kohabitasi merupakan kristalisasi nilai luhur bangsa Indonesia yang menolak gaya hidup yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Pengaturan ini berhasil menyelaraskan perlindungan institusi perkawinan dengan prinsip hukum modern yang humanis, transformatif, dan preventif terhadap tindak pidana perzinahan.

This research is motivated by the paradigm shift in Indonesia's national criminal law through Law Number 1 of 2023 (National Criminal Code) and Law Number 20 of 2025 (Criminal Procedure Code). The primary focus is the redefinition of the cohabitation offense (living together without marriage) as a preventive strategy to deter adultery. This is crucial as Indonesian society highly values moral, religious, and the sanctity of the institution of marriage. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach. Data were collected through literature studies of legal norms, journals, and relevant legislation, including Law No. 1 of 2023 and Law No. 20 of 2025. The approaches used include the statute approach, case approach, and conceptual approach. The regulation of cohabitation in Article 412 of the National Criminal Code is classified as a limited complaint offense to balance the protection of private space with the values of "Belief in the One and Only God". The implementation of the Restorative Justice concept under Law No. 20 of 2025 provides a new perspective where handling morality offenses prioritizes the restoration of social order and the role of the family as the case controller through complaint mechanisms. This strategy aims to create a deterrent effect while providing legal education without necessarily leading to the stigmatization of imprisonment. The redefinition of the cohabitation offense is a crystallization of Indonesia's noble values that reject lifestyles contrary to the national identity. This regulation successfully aligns the protection of the institution of marriage with modern legal principles that are humanistic, transformative, and preventive toward the crime of adultery.