PERAN JAKSA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT MEDIATOR DALAM MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Abstrak

Dalam masa penerapan Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum secara Pidana,  Restorative Justice adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang mendekatkan  pada pemulihan keadaan korban, pertanggungjawaban pelaku pidana, serta pengembalian pelaku pidana kepada masyarakat demi keharmonisan sosial. Pendekatan ini menjadi alternatif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada Tingkat Penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mengimplementasikan restorative justice melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Penulisan ini bertujuan untuk memahami lebih mengenai konsep restorative justice, baik dari dasar hukum serta mekanisme pelaksanaannya pada Tingkat penuntutan di masa peralihan dan penerapan peraturan baru yang serentak di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih substantif, mengurangi penumpukan perkara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya kepada instansi Kejaksaan Republik Indonesia.

During the implementation period of law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, Resorative Justice as eerged as one form of criminal case resolution that emphasizes the restoration of victim’s conditions, the accountability of offenders into society in order to achieve social harmony. This approach has become an alternative to the conventional criminal justice system in Indonesia. At the Prosecution stage, the Attorney General’s Office of the Republic Indonesias plays important role in implemeting Restorative Justice through the policy of terminating prosecution base onrestorative justice. This paper aims to provide a deeper understanding of the concept of restorative justice. This paper aims  to provide a deeper understanding of the concepsts of restorative justice, both in terms of its legal basis and its implementation mechanism at the prosecution stage during the transitional period and the simultaneous enforcement of new regulations throughout Indonesia. It  is expected that this approach will promote more substantive justice, reduce case backlogs, and encahnce public trust in the criminal justice system in Indonesia, particularly in the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia.