TINJAUAN YURIDIS ATAS KLAIM BIAYA TAMBAHAN KAPAL KEDUA SERTA KLAIM WAKTU TUNGGU SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN LUMPSUM (STUDI KASUS KONTRAK ANTARA PT. ORMAT GEOTHERMAL INDONESIA DAN PT PARKER WELLBORE INDONESIA

Abstrak

Kontrak jasa pengeboran antara PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Parker Wellbore Indonesia mengatur kewajiban Kontraktor untuk memobilisasi peralatan pengeboran dari lokasi asal ke lokasi proyek serta memastikan peralatan bebas dari cacat atau kerusakan akibat pengiriman. Dalam pelaksanaannya, Kontraktor mengajukan tambahan biaya penyewaan kapal kedua akibat perubahan stowage plan yang diklaim sebagai keadaan kahar, serta menagihkan standby charges karena peralatan tidak dapat beroperasi akibat keterlambatan Operator dalam memenuhi kewajibannya. Dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana pengaturan lumpsum dan standby charges dalam hukum kontrak di Indonesia dan hukum perdata internasional?; 2). Bagaimana pelaksanaan ketentuan lumpsum, additonal charges dan standby charges dalam Kontrak Layanan Pengeboran antara PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Parker Wellbore Indonesia; 3). Apakah pemberlakuan biaya tambahan dan standby charges dapat dibenarkan pada jenis kontrak lumpsum?. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, didapatkan kesimpulan bahwa pengaturan lumpsum dan standby charge didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak yang tunduk pada hukum nasional yang dipilih para pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlambatan pelaksanaan harus dinilai apakah termasuk force majeure menurut Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab ganti rugi, sedangkan keterlambatan akibat kelalaian menimbulkan tanggung jawab penuh atas biaya standby. Adapun perubahan harga dalam kontrak lumpsum pada umumnya ditentukan berdasarkan hierarki dokumen kontrak yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Perhatian terhadap permasalahan kontrak lumpsum harus ditingkatkan guna meminimalisir sengketa dalam pelaksanaan proyek, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam dari sudut pandang owner agar permasalahan kontrak dapat dipahami secara lebih komprehensif.

The drilling service contract between PT Ormat Geothermal Indonesia and PT Parker Wellbore Indonesia stipulates the Contractor's obligation to mobilize drilling equipment from its origin to the project site and ensure that the equipment is free from defects or damage caused by shipping. In its implementation, the Contractor submitted additional costs for the rental of a second ship due to changes in the cargo arrangement plan, which was claimed to be a force majeure, and charged standby costs because the equipment could not operate due to the Operator's delay in fulfilling its obligations. The issues are: 1). How are lump sums and standby costs regulated in Indonesian contract law and international civil law?; 2). How are the provisions on lump sums, additional costs, and standby costs implemented in the Drilling Services Contract between PT Ormat Geothermal Indonesia and PT Parker Wellbore Indonesia?; 3). Is the application of additional costs and standby costs justified in a lump sum contract? Using the normative legal research method, it was concluded that the lump sum and standby charge arrangements are based on the principle of freedom of contract subject to the national law chosen by the parties and applicable laws and regulations. Delays in implementation must be assessed to determine whether they constitute force majeure under Articles 1244 and 1245 of the Civil Code, which may exempt or limit liability for damages, whereas delays due to negligence give rise to full liability for standby costs. Changes in lump-sum contract prices are generally determined based on the hierarchy of contract documents that have a higher standing. Attention to lump-sum contract issues must be increased in order to minimize disputes in project implementation and encourage further in-depth research from the owner's perspective so that contract issues can be understood more comprehensively.