REKONSTRUKSI SANKSI ADMINISTRATIF DALAM JASA KONSTRUKSI: UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB PENYELENGGARAAN DAN KESELAMATAN PUBLIK

Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengubah paradigma penegakan hukum dengan menempatkan sanksi administratif sebagai upaya utama (primum remedium). Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa sanksi tersebut belum efektif menciptakan efek jera (deterrent effect) guna menekan angka kegagalan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan fundamental sanksi administratif existing dan merumuskan konsep rekonstruksi hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan sanksi disebabkan oleh nominal denda yang statis sehingga dianggap sebagai biaya operasional (cost of doing business) oleh pelaku usaha, serta kegagalan sanksi menjangkau pemilik manfaat (beneficial owner) dalam praktik "pinjam bendera". Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum melalui tiga pilar: (1) penerapan denda progresif berbasis persentase nilai kontrak, (2) adopsi doktrin piercing the corporate veil untuk memperluas pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi pemilik manfaat, dan (3) pembentukan sistem integrasi data nasional (SIKI, OSS, dan Dukcapil) untuk memastikan eksekusi sanksi daftar hitam berjalan otomatis dan transparan. Rekonstruksi ini urgen dilakukan demi menjamin kepastian hukum dan keselamatan publik.

Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services has shifted the paradigm of law enforcement by prioritizing administrative sanctions as the primum remedium. However, empirical reality shows that these sanctions have not been effective in creating a deterrent effect to reduce building failures. This study aims to analyze the fundamental weaknesses of existing administrative sanctions and formulate an ideal legal reconstruction concept. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the ineffectiveness of sanctions is caused by static fine amounts, which are perceived merely as a "cost of doing business" by business actors, and the failure of sanctions to reach the beneficial owner in prevalent "flag borrowing" practices. Therefore, this study recommends legal reconstruction through three pillars: (1) the implementation of progressive fines based on a percentage of the contract value, (2) the adoption of the "piercing the corporate veil" doctrine to extend liability to the personal assets of the beneficial owner, and (3) the establishment of a national integrated data system (SIKI, OSS, and Dukcapil) to ensure that blacklist sanctions are executed automatically and transparently. This reconstruction is urgent to ensure legal certainty and public safety.