KEWAJIBAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 49 TAHUN 2025

Abstrak

Analisis kewajiban pembuatan akta notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan keputusan RUPS Tahunan. Dalam perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ penting yang memiliki otoritas strategis untuk menetapkan kebijakan. Sebelum berlakunya peraturan ini, tidak semua pelaksanaan RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Akibatnya, permasalahan hukum terkait pembuktian dan kepastian hukum sering muncul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa kewajiban notaris dalam pelaksanaan RUPS Tahunan, mengevaluasi konsekuensi hukumnya terhadap validitas keputusan RUPS, dan mempelajari dampak penerapan kewajiban tersebut terhadap keamanan hukum dan perlindungan hak pemegang saham. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Studi menunjukkan bahwa kewajiban untuk membuat akta notaris dalam RUPS Tahunan meningkatkan kepastian hukum, melindungi pemegang saham, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Namun demikian, pelaku usaha harus mempertimbangkan konsekuensi praktis dari penerapan kewajiban ini, seperti peningkatan biaya dan prosedur administrasi.

Analysis of the Mandatory Notarial Deed Requirement for Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) under Ministerial Regulation of Law No. 49 of 2025 and Its Legal Implications for the Validity of AGMS Resolutions. In a limited liability company, the General Meeting of Shareholders (GMS) is a pivotal organ possessing strategic authority to determine corporate policies. Prior to the enactment of this regulation, not all GMS proceedings were required to be documented in a notarial deed. Consequently, legal issues regarding evidence and legal certainty frequently emerged. The objective of this study is to examine the obligations of notaries in the implementation of the Annual GMS (AGMS), evaluate the legal consequences regarding the validity of meeting resolutions, and analyze the impact of this mandatory requirement on legal security and the protection of shareholders' rights. This normative legal research employs both a statutory and a conceptual approach. The study demonstrates that the mandatory requirement for a notarial deed in an AGMS enhances legal certainty, protects shareholders, and improves corporate accountability and transparency. Nevertheless, business entities must consider the practical implications of this requirement, such as increased operational costs and administrative procedures.