POLITIK HUKUM KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENAMBAH PASAL PADA SURAT DAKWAAN DI LUAR BERKAS PERKARA

Abstrak

Penuntut Umum pada penerapannya menambahkan pasal dalam surat dakwaan di luar berkas perkara berdasarkan asas dominus litis dengan akibat mendapatkan pertentangan dari kelompok masyarakat dan terdakwa atas dugaan penyalahugunaan wewenang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder, dikumpulkan secara kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan asas dominus litis tersebut belum memiliki kepastian hukum karena pada satu sisi diakomodasi secara normatif menurut UU Kejaksaan, tetapi di sisi lain, Pasal 144 KUHAP tidak memberi batasan sejauh mana Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan. Konsep ideal pengaturannya di masa mendatang adalah dengan jalan mereformulasi ketentuan Pasal 144 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan termasuk dalam hal menambah pasal dalam dakwaan di luar berkas perkara, dengan tujuan untuk menyempurnakan penuntutan dan wewenang menuntut Penuntut Umum berdasarkan asas dominus litis, demi keadilan yang proporsional, berdasarkan hukum, dan hati nurani.

In its application, the Public Prosecutor added articles to the indictment outside the case file based on the principle of dominus litis, resulting in opposition from community groups and defendants over alleged abuse of authority. This research is a normative legal study using secondary data collected through literature review. The results indicate that the application of the dominus litis principle lacks legal certainty because, on the one hand, it is normatively accommodated under the Prosecutor's Office Law, but on the other hand, Article 144 of the Criminal Procedure Code does not limit the extent to which the Public Prosecutor can amend the indictment. The legal politics for future regulation is to reformulate the provisions of Article 144 of the Criminal Procedure Code, which essentially stipulates that the Public Prosecutor can amend the indictment, including adding articles to the indictment outside the case file. The aim is to improve the prosecution and the Public Prosecutor's authority to prosecute based by principle around  dominus litis, for proportional justice, based on law and conscience.