GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) OLEH INVESTOR TERHADAP EMITEN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG MENYESATKAN

Abstrak

Prinsip keterbukaan (disclosure principle) merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas dan efisiensi di pasar modal. Pelanggaran terhadap prinsip ini melalui penyampaian informasi publik yang menyesatkan, baik berupa misrepresentation maupun omission, dapat mendistorsi harga saham dan merugikan investor ritel secara masif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh investor terhadap emiten serta membedah tantangan pembuktian kausalitasnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengacu pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor memiliki legal standing untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 111 UUPM juncto Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk mengatasi tantangan pembuktian hubungan sebab-akibat (causal verband) antara informasi menyesatkan dan fluktuasi harga, artikel ini menawarkan pengadopsian doktrin Fraud-on-the-Market dan metodologi Event Study. Selain itu, perlindungan investor dapat dioptimalkan melalui mekanisme Class Action dan pemanfaatan sanksi administratif OJK sebagai bukti surat yang kuat di persidangan.

The disclosure principle is a fundamental pillar in maintaining stability and efficiency in the capital market. Violations of this principle through the submission of misleading public information, whether in the form of misrepresentation or omission, can significantly distort stock prices and harm retail investors. This study aims to analyze the legal construction of tort lawsuits (Unlawful Acts) by investors against issuers and dissect the challenges of proving causality. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, referencing Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Law No. 4 of 2023 (UU P2SK). The results indicate that investors have legal standing to claim damages based on Article 111 of the Capital Market Law juncto Article 1365 of the Indonesian Civil Code. To address the challenges of proving the causal link between misleading information and price fluctuations, this article proposes the adoption of the Fraud-on-the-Market doctrine and the Event Study methodology. Furthermore, investor protection can be optimized through Class Action mechanisms and the utilization of OJK administrative sanctions as strong documentary evidence in court.