EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan penanganan hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji efektivitasnya dalam menekan angka residivisme dan memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pidana kebiri telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bersifat represif dan preventif. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti persoalan teknis pelaksanaan, penolakan tenaga medis, serta potensi konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, efektivitas pidana kebiri dalam menekan residivisme belum dapat dibuktikan secara empiris, karena faktor penyebab kejahatan seksual tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pidana kebiri tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya solusi, melainkan harus diintegrasikan dengan pendekatan rehabilitatif dan sistem perlindungan anak yang komprehensif agar tujuan pemidanaan dan perlindungan korban dapat tercapai secara optimal.

Sexual violence against children is a serious crime with far-reaching impacts, both physically and psychologically, and therefore requires comprehensive legal treatment. This study aims to analyze the regulation and implementation of castration punishment for perpetrators of sexual violence against children from a criminal law perspective in Indonesia, as well as to assess its effectiveness in reducing recidivism rates and providing legal protection for child victims. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review. The results indicate that, normatively, castration punishment has a strong legal basis through Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020 as part of a repressive and preventive criminal policy. However, its implementation still faces various obstacles, such as technical issues, refusal by medical personnel, and potential conflicts with human rights principles. Furthermore, the effectiveness of castration punishment in reducing recidivism has not been empirically proven, as the causal factors of sexual crimes are not only biological but also influenced by psychological and social aspects. Therefore, castration cannot be the sole solution; it must be integrated with a rehabilitative approach and a comprehensive child protection system to optimally achieve the goals of punishment and victim protection.