A. Buku Atmasasmita, Romli. 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Jakarta: PT Eresco. Atmasasmita, Romli. 2011. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Gosita, Arif. 2002. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akadem

Abstrak

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fenomena gunung es yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang melembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKS) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 serta menelaah perlindungan hak korban dalam perspektif viktimologi Stephen Schafer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta diperkaya dengan data primer melalui wawancara dengan Satgas PPKS Universitas Singaperbangsa Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat dengan menetapkan Satgas sebagai organ resmi institusi, yang mencerminkan paradigma hukum responsif. Dalam perspektif viktimologi, mahasiswa diklasifikasikan sebagai Korban yang Lemah secara Sosial rentan terhadap eksploitasi otoritas akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan kekerasan sangat bergantung pada independensi Satgas dalam memutus rantai viktimisasi sekunder melalui pendekatan yang berpusat pada korban, yang mencakup pemulihan hak dan perlindungan dari intimidasi struktural birokrasi kampus.

Sexual violence in higher education is an "iceberg phenomenon" rooted in institutionalized power imbalances. This research aims to analyze the pivotal role of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence under the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 of 2024, while examining the protection of victims' rights through Stephen Schafer’s victimology perspective. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study is further enriched by primary data obtained from interviews with the PPKS Task Force at Singaperbangsa Karawang University. The findings reveal that Permendikbudristek No. 55 of 2024 significantly strengthens the Task Force's legal legitimacy by establishing it as a formal institutional organ, thereby reflecting a responsive law paradigm. From a victimological standpoint, students are identified as Socially Weak Victims who are highly vulnerable to the exploitation of academic authority. This study concludes that the efficacy of violence intervention depends heavily on the Task Force's independence. Such autonomy is crucial for dismantling the cycle of secondary victimization through a victim-centered approach that prioritizes the restoration of rights and provides a safeguard against structural intimidation within the campus bureaucracy.