STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAMAN PARENNIAL DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN TANPA BATAS WAKTU

(Kajian Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Perdata Indonesia)

Abstrak

Status hukum kepemilikan tanaman parennial di atas tanah hak milik orang lain pada prinsipnya dimungkinkan dalam sistem hukum agraria Indonesia berdasarkan asas pemisahan horizontal, yaitu asas yang memisahkan kepemilikan tanah dari benda-benda yang berada di atasnya, termasuk tanaman. Namun demikian, keberadaan dan penguasaan tanaman tersebut harus didasarkan pada hubungan hukum yang sah, seperti perjanjian, izin, kerja sama, atau bentuk hubungan hukum lain yang jelas antara pemilik tanah dengan pihak yang menanam atau mengusahakan tanaman. Asas pemisahan horizontal tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak mutlak dan tanpa batas kepada pemilik tanaman untuk terus menguasai tanaman di atas tanah milik orang lain secara permanen. Penguasaan tanaman parennial tanpa batas waktu di atas tanah hak milik orang lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut disebabkan karena penguasaan tanaman secara terus-menerus tanpa dasar hukum yang jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Penguasaan tersebut bertentangan dengan hak subjektif pemilik tanah sebagai pemegang hak milik yang sah, melanggar asas kepatutan dan itikad baik, serta mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah karena kehilangan kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara bebas.

The legal status of ownership of perennial plants on land owned by another person is in principle possible in the Indonesian agrarian law system based on the principle of horizontal separation, namely the principle that separates ownership of land from objects located upon it, including plants. However, the existence and control of such plants must be based on a lawful legal relationship, such as an agreement, permission, cooperation, or another clear form of legal relationship between the landowner and the party planting or cultivating the plants. The principle of horizontal separation cannot be interpreted as granting an absolute and unlimited right to the owner of the plants to continuously control the plants on land owned by another person permanently. The control of perennial plants without time limitation on land owned by another person may be qualified as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This is because continuous control of the plants without a clear legal basis fulfills the elements of an unlawful act, namely the existence of an act, the unlawful nature of the act, fault, loss, and a causal relationship between the act and the loss. Such control is contrary to the subjective rights of the landowner as the lawful holder of ownership rights, violates the principles of propriety and good faith, and causes loss to the landowner due to the loss of the opportunity to use and benefit from the land freely.