IMPLEMENTASI MAS KAWIN BACAAN AL-QUR'AN DI KALANGAN KELAS SOSIAL MAPAN DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

(Studi Kasus Di Kantor Kua Se-Agam Timur)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena pergeseran tren pemilihan mas kawin di kalangan kelas sosial mapan dalam masyarakat Minangkabau di Agam Timur, yang beralih dari materi bernilai ekonomi (mal) menjadi non-materi berupa bacaan atau hafalan surah Al-Qur'an. Studi kasus kualitatif ini menguji kesenjangan (gap) antara idealitas fungsi proteksi finansial mahar menurut hukum Islam dan KHI dengan realitas praktiknya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif kelas sosial mapan memilih mahar Al-Qur'an didorong oleh akumulasi modal spiritual sebagai bentuk distingsi sosial (kemewahan baru/New Luxury) dan reaktualisasi filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Namun, di tingkat praktis, ketiadaan standarisasi regulasi administratif menimbulkan ketidakpastian hukum (gharar) dan memicu dualisme kebijakan (menerima vs menolak) di antara para Kepala KUA se-Agam Timur.

This study analyzes the shifting trend in dowry (mahr) preferences among the affluent social class within the Minangkabau society of East Agam, moving from economically valued assets (māl) to non-material forms, specifically the recitation or memorization of Quranic surahs. Utilizing a qualitative case study approach, this research examines the gap between the ideal function of the dowry as financial protection under Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) versus its practical implementation in the field. The findings indicate that the primary motivation for the affluent class in choosing a Quran-based dowry is driven by the accumulation of spiritual capital as a form of social distinction (a form of "New Luxury") and the re-actualization of the traditional philosophy Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. However, at the practical level, the absence of standardized administrative regulations leads to legal uncertainty (gharar) and triggers a policy dualism acceptance versus rejection among the Heads of the Offices of Religious Affairs (KUA) across Agam Timur.