EKSISTENSI REGULATORY SANDBOX OJK DALAM PENGEMBANGAN INOVASI FINTECH DI INDONESIA

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia telah menghasilkan transformasi signifikan dalam ekosistem jasa keuangan, tetapi secara bersamaan juga menimbulkan tantangan regulasi yang kompleks karena kecepatan inovasi teknologi melampaui kemampuan kerangka hukum yang ada untuk beradaptasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi tantangan ini melalui implementasi regulatory sandbox sebagai mekanisme regulasi yang memungkinkan pengujian inovasi fintech dalam lingkungan terkontrol sebelum implementasi penuh. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis eksistensi regulatory sandbox OJK dalam pengembangan inovasi fintech di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui studi legislasi, kebijakan OJK, laporan pengujian regulatory sandbox, dan studi literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi regulatory sandbox OJK memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi fintech sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen, tetapi menghadapi tantangan yuridis termasuk landasan hukum yang lemah yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, ambiguitas kewenangan OJK dalam mengimplementasikan regulatory sandbox, dan mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa yang terbatas selama periode pengujian. Artikel ini merekomendasikan perlunya memperkaya landasan hukum dari regulatory sandbox melalui revisi undang-undang atau peraturan pemerintah, penegasan kewenangan OJK yang proporsional, dan pengembangan mekanisme perlindungan konsumen yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem fintech yang inovatif dan adil.

The development of financial technology (fintech) in Indonesia has resulted in significant transformation in the financial services ecosystem, but has simultaneously raised complex regulatory challenges because the speed of technological innovation outpaces the ability of existing legal frameworks to adapt. The Financial Services Authority responded to this challenge through the implementation of a regulatory sandbox as a regulatory mechanism that allows testing of fintech innovations in a controlled environment before full implementation. This article aims to analyze juridically the existence of the OJK regulatory sandbox in the development of fintech innovation in Indonesia. The research method used is qualitative with a normative-empirical legal approach. Data was collected through studies of legislation, OJK policies, regulatory sandbox testing reports, and scientific literature studies. The results show that the existence of the OJK regulatory sandbox has a strategic role in encouraging fintech innovation while maintaining financial system stability and consumer protection, but faces juridical challenges including weak legal foundations that are not explicitly regulated in law, ambiguity in OJK authority in implementing regulatory sandboxes, and limited consumer protection and dispute resolution mechanisms during the testing period. This article recommends the need to enrich the juridical foundation of regulatory sandboxes through revision of laws or government regulations, affirmation of proportional OJK authority, and development of comprehensive consumer protection mechanisms to create a fintech ecosystem that is innovative and fair.