MODEL PENGKADERAN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK DAN KORELASINYA DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Abstrak

Partai politik memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, termasuk dalam menjalankan fungsi kaderisasi pemimpin daerah. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini kerap gagal secara struktural akibat dominasi elite, pragmatisme, biaya politik tinggi, serta maraknya politik dinasti, yang salah satunya dibuktikan oleh fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dan pelaksanaan model pengkaderan calon kepala daerah oleh partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum komprehensif; UU No. 2/2011 tentang Partai Politik menyerahkan mekanisme kaderisasi sepenuhnya pada AD/ART sehingga memicu kekosongan regulasi dan oligarki, sementara UU No. 10/2016 lebih berorientasi pada prosedur administrasi pencalonan ketimbang kualitas kaderisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi regulasi yang menetapkan standar minimum kaderisasi, mekanisme seleksi internal yang transparan dan berbasis meritokrasi, serta sistem pengawasan yang efektif guna memperkuat demokrasi internal partai demi terwujudnya kedaulatan rakyat secara substantif.

Political parties have a position strategy as an instrument for implementing popular sovereignty based on Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including carrying out the function of cadreing regional leaders. However, in practice, this function often experiences structural failure due to elite domination, pragmatism, high political costs, and the rise of political dynasties, one of which is demonstrated by the phenomenon of a single candidate in the 2020 Pasaman Regency Pilkada. Based on these problems, this research aims to examine the legal regulations and implementation of the cadre model for regional head candidates by political parties in the Indonesian constitutional system. By using normative legal research methods with a regulatory-legislative, conceptualization and case approach, the data obtained was then analyzed qualitatively descriptive-analytically. The research results show that the current regulations are still general in nature and not yet comprehensive; UU no. 2/2011 concerning Political Parties handed over the cadre formation mechanism entirely to AD/ART, thereby triggering regulatory and oligarchic obstacles, while Law no. 10/2016 focuses more on nomination administration procedures rather than the quality of cadre formation. This research concludes that regulatory reformulation is needed that sets minimum standards for cadre formation, internal selection mechanisms that are transparent and based on meritocracy, as well as an effective monitoring system to strengthen internal party democracy in order to realize substantive conservation of the people.