OPERASIONALISASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM DESAIN KELEMBAGAAN KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL: EVALUASI TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2011

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan bahwa Komisi Kepolisian Nasional melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Namun, pencantuman prinsip tersebut belum otomatis menjadikan desain kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional memenuhi standar pengawasan kepolisian yang akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, patut, dan berbasis hak asasi manusia. Artikel ini menganalisis sejauh mana prinsip good governance telah dioperasionalkan dalam pengaturan Komisi Kepolisian Nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-evaluatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kerangka analisis dibangun dari Addink (2019) mengenai enam prinsip good governance, yaitu properness, transparansi, partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, dan hak asasi manusia. Artikel ini berargumen bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 telah mengadopsi good governance secara deklaratif, tetapi belum sepenuhnya menerjemahkannya menjadi mekanisme kelembagaan yang operasional. Kelemahan utama terlihat pada akuntabilitas yang dominan vertikal kepada Presiden, transparansi yang masih terbatas kepada pelapor, partisipasi publik yang bersifat reaktif, rekomendasi yang belum disertai mekanisme wajib-jawab, ambiguitas batas antara pengawasan dan intervensi, serta belum tegasnya hak asasi manusia sebagai parameter pengawasan kepolisian. Oleh karena itu, penguatan regulasi Komisi Kepolisian Nasional diperlukan agar prinsip tata pemerintahan yang baik tidak berhenti sebagai formula normatif, melainkan bekerja sebagai instrumen pengawasan eksternal terhadap Polri.

Presidential Regulation Number 17 of 2011 provides that the National Police Commission shall exercise its duties and authorities based on the principles of good governance. However, the inclusion of such principles does not automatically ensure that the institutional design of the Commission meets the standards of accountable, transparent, participatory, effective, proper, and human rights-based police oversight. This article analyzes the extent to which good governance principles have been operationalized in the regulation of the National Police Commission, particularly under Law Number 2 of 2002 and Presidential Regulation Number 17 of 2011. This research applies a normative-evaluative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analytical framework is based on Addink’s (2019) concept of six good governance principles: properness, transparency, participation, effectiveness, accountability, and human rights. This article argues that Presidential Regulation Number 17 of 2011 has adopted good governance at a declaratory level, yet has not fully translated it into operational institutional mechanisms. The main weaknesses lie in accountability that remains predominantly vertical to the President, transparency that is limited to individual complainants, public participation that remains reactive, recommendations that are not accompanied by a mandatory response mechanism, ambiguity between oversight and intervention, and the absence of an explicit human rights parameter in police oversight. Therefore, strengthening the regulation of the National Police Commission is necessary so that good governance does not remain a normative formula, but functions as an external oversight instrument over the Indonesian National Police.