KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH ELEKTRONIK DAN PERAN NOTARIS/PPAT DALAM TRANSFORMASI DIGITAL AGRARIA DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas pendaftaran tanah elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia serta menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris/PPAT dalam implementasinya. Pendaftaran tanah elektronik merupakan transformasi digital dalam sistem administrasi pertanahan yang didasarkan pada UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, serta didukung UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan kepastian hukum melalui peningkatan akurasi data, efisiensi pelayanan, transparansi proses, serta penguatan asas publisitas dalam hukum pertanahan. Sertipikat elektronik juga memperkuat fungsi pembuktian hak atas tanah serta mengurangi risiko sengketa dan pemalsuan dokumen. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta isu keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Di sisi lain, Notaris dan PPAT memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan peralihan hak atas tanah melalui akta otentik yang kini terintegrasi dalam sistem elektronik. Tanggung jawab mereka meliputi verifikasi dokumen, penggunaan tanda tangan elektronik, serta memastikan validitas data dalam sistem BPN.

This study examines the effectiveness of electronic land registration in ensuring legal certainty over land rights in Indonesia and analyzes the role and responsibilities of Notaries/Land Deed Officials (PPAT) in its implementation. Electronic land registration represents a digital transformation of the land administration system, grounded in the Basic Agrarian Law (UUPA), Government Regulation No. 24 of 1997, Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 1 of 2021, and supported by the Electronic Information and Transactions Law and Government Regulation No. 71 of 2019. The findings indicate that this system enhances legal certainty by improving data accuracy, service efficiency, procedural transparency, and strengthening the publicity principle in land law. Electronic certificates also reinforce evidentiary functions of land rights while reducing disputes and document forgery. However, its effectiveness is still challenged by uneven technological infrastructure, low digital literacy among the public, and cybersecurity and data protection issues. Meanwhile, Notaries and PPAT play a strategic role as public officials ensuring the legality of land rights transfers through authentic deeds integrated into the electronic system. Their responsibilities include document verification, the use of electronic signatures, and ensuring data validity within the National Land Agency system.