PERAN UNIT PPA POLRI DALAM PENINDAKAN TERHADAP MENINGKATNYA KASUS ANAK YANG MENDERITA PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DI KABUPATEN KEPAHIANG

Abstrak

Meningkatnya kasus anak yang menderita Penyakit Menular Seksual (PMS) di Kabupaten Kepahiang merupakan indikator kuat adanya tindak pidana kekerasan dan eksploitasi seksual anak di bawah umur yang terorganisir, khususnya oleh jaringan muncikari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penindakan hukum oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLRI terhadap kejahatan seksual yang melatarbelakangi fenomena tersebut, serta mengkaji penyelarasan jaminan kepastian hukum dengan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologi hukum melalui studi lapangan di Polres Kepahiang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan oleh Unit PPA POLRI sangat efektif apabila berfokus pada pembongkaran jaringan muncikari menggunakan penerapan pasal berlapis (UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU TPPO). Namun, proses penegakan hukum masih dihadapkan pada hambatan tingginya dark number of crime akibat stigma sosial, intimidasi pelaku, modus Open BO digital, serta ketiadaan protokol rujukan medis-hukum terpadu. Kepastian hukum dan perlindungan korban dapat berjalan selaras melalui penerapan victim-centered approach, jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan medis-psikososial sejak tahap penyidikan, serta penuntutan hak restitusi bagi pemulihan anak korban.

The increasing number of children suffering from Sexually Transmitted Diseases (STDs) in Kepahiang Regency serves as a strong indicator of organized sexual violence and child sexual exploitation, particularly orchestrated by pimp networks. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by the Women and Children Protection Unit (PPA Unit) of the Indonesian National Police (POLRI) against sexual crimes underlying this phenomenon, as well as to examine the alignment of legal certainty guarantees with victim protection within the criminal justice process. This research employs an empirical juridical (sociological) method with statutory, case, and legal-sociological approaches through field studies at the Kepahiang Police Department and the Kepahiang Regency Health Office. The results indicate that law enforcement by the PPA Unit is highly effective when focusing on dismantling pimping networks through cumulative charges (Child Protection Law, Sexual Violence Crime Law, and Human Trafficking Law). However, law enforcement still faces obstacles such as a high dark number of crime driven by social stigma, offender intimidation, digital prostitution (Open BO), and the absence of an integrated medical-legal referral protocol. Legal certainty and victim protection can align harmoniously through a victim-centered approach, strict identity confidentiality, integrated medical-psychosocial assistance starting from the investigation stage, and the enforcement of restitution rights for the recovery of child victims.